Melirik Program Leniensi Persaingan Usaha di Uni Eropa

Standard

 

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Jumat (28/4) akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai RUU Usul inisiatif DPR. Setelah persetujuan itu, artinya, RUU yang disiapkan untuk mengganti UU No. 5 Tahun 1999 ini akan mulai dibahas bersama pemerintah.

Salah satu isu yang akan dimasukan ke dalam draft RUU Persaingan Usaha adalah program leniensi, sebuah program justice collaborator atau whistle blower yang telah terbukti berhasil membantu Komisi (Uni) Eropa membongar kasus-kasus kartel di kawasan itu. Jumlah kasus kartel yang dibongkar melalui program leniensi cukup signifikan, bahkan pernah mencapai 60 persen dari total perkara kartel di Uni Eropa pada 2012 (Carmeliet, 2012).

Padahal, bila ditarik ke belakang, Uni Eropa baru mulai memperkenalkan program leniensi pada 1996. Kebijakan tersebut direvisi dua kali, hingga terakhir – kebijakan yang masih berlaku hingga saat ini – adalah Commission Leniency Notice 2006. Kebijakan ini bukan hanya menjadi aturan main di tataran Uni Eropa yang menerapkan single market, tetapi juga telah diadopsi oleh hampir seluruh negara-negara anggota Uni Eropa, kecuali Malta, ke dalam sistem hukum persaingan usaha di tingkat nasional.

Secara singkat, program leniensi dapat diartikan sebagai instrumen pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan kepada para pelaku kartel yang ingin “tobat” dan membantu membongkar praktik kartel. Pelaku usaha yang pertama kali mengakui adanya praktik kartel dan melaporkan ke Komisi Uni Eropa akan memperoleh ampunan untuk tidak membayar sama sekali denda yang jumlahnya sangat besar. Syaratnyam si pelaku usaha yang pertama kali melaporkan ini harus bisa membawa bukti yang signifikan atas praktik kartel dan mau berkoordinasi dengan Komisi Uni Eropa.

Setelah itu, bila ada pelaku usaha lain – setelah pelaku usaha yang pertama kali- yang juga ingin “bertobat” dan ikut membongkar praktik kartel maka korting hukuman akan diberikan. Untuk pelaku usaha kedua yang melaporkan, pengurangan hukuman akan diberikan mencapai 30 hingga 50 persen dari denda yang dijatuhkan.

Selanjutnya, untuk pelaku usaha ketiga yang melaporkan adanya praktik kartel akan mendapat pengurangan hukuman mencapai 20 persen hingga 30 persen, sedangkan pelaku usaha keempat akan memperoleh pengurangan hukuman mencapai 20 persen apabila dia juga mengakui dan melaporkan terjadinya kartel. Laporan dan bukti-bukti yang disajikan oleh pelaku usaha tersebut harus memiliki “nilai tambah yang signifikan” yang belum ditemukan di bukti-bukti sebelumnya, sehingga memudahkan Komisi (Uni) Eropa dalam mengusut atau membuktikan adanya praktik kartel.

Lalu, bagaimana Indonesia akan mengatur program leniensi ini ke dalam RUU Persaingan Usaha? Gagasan untuk memasukan program leniensi ke sistem hukum persaingan usaha Indonesia memang sudah muncul juga sejak lama. Momentum tersebut muncul kembali dengan kehadiran RUU Persaingan Usaha yang menjadi usul inisiatif DPR.

Sayangnya, program leniensi belum diatur secara detail dalam draft RUU Persaingan. Pasal 71 RUU itu menyebutkan adanya program leniensi, tetapi untuk detail pemberian pengampunan dan besaran pengurangan denda diserahkan untuk diatur dalam Peraturan KPPU. Padahal, dengan ancaman denda yang sangat besar (minimum 5 persen dan maksimum 30 persen dari nilai penjualan dari pelaku usaha pelanggar dalam kurun waktu pelanggaran) dalam RUU, program leniensi ini seharusnya bisa menjadi ‘penawar’ dan ‘bargaining position’ terhadap ancaman denda yang sempat menuai keberatan dari Kamar Dagang Indonesia (Kadin).

Aturan-aturan program leniensi – termasuk mengenai persentase pengurangan denda – perlu diatur secara detail dalam RUU Persaingan Usaha, agar pelaku usaha juga semakin yakin dan memanfaatkan program ini, yang ujungnya bisa membantu KPPU dalam membongkar praktik kartel yang sangat sulit diungkap. Apalagi, upaya membuktikan adanya praktik kartel memang sulit dibongkar apabila tidak “dibantu” oleh pelaku yang menjadi justice collaborator atau whistle blower.

Memang, masih ada kesempatan untuk memperbaiki draft RUU Persaingan Usaha ini dalam pembahasan antara DPR dan Pemerintah, sebelum RUU ini “diketok palu” menjadi undang-undang. Oleh karena itu, praktik dan keberhasilan leniensi di negara atau kawasan lain – khususnya Uni Eropa –  layak untuk dijadikan inspirasi penyusunan RUU tersebut.

Advertisements

Empat Alasan UEFA yang Dipatahkan Pengadilan, 21 Tahun Bosman Case (Bag 2)

Standard

 

Sebelumnya silakan baca bagian 1 ……

Putusan Pengadilan Eropa (The European Court of Justice) terhadap kasus Bosman (Bosman case) disebut-sebut sebagai kemenangan bagi para pesepakola profesional, tak hanya di kawasan tersebut, tetapi di dunia. Berkat putusan tersebut, pesepakbola yang sudah habis kontraknya dengan sebuah klub, bisa berpindah ke klub lain dengan status free transfer, sesuatu yang mustahil dilakukan sebelumnya.

Namun, mungkin tak banyak yang tahu bahwa kemenangan fenomenal pesepakbola asal Belgia Jean Marc Bosman ini terhadap UEFA sebagai otoritas sepakbola tertinggi Eropa di muka pengadilan tidak diraih dengan mudah. UEFA -dibantu oleh sejumlah negara yang ngotot agar aturan itu tetap diberlakukan seperti Jerman, Perancis dan Italia- memberikan perlawanan yang sengit dengan alasan-alasan yg kuat dan logis mengapa aturan itu dibuat dan perlu dipertahankan.

Setidaknya ada empat alasan UEFA mengapa aturan pesepakbola tidak bisa langsung berstatus free transfer walau kontraknya sudah habis terhadap sebuah klub. Lima alasan itu adalah sebagai berikut:

Pertama, aturan tersebut bertujuan untuk “menjaga finansial dan keseimbangan persaingan antar klub sepakbola”. Klub yang sudah mendidik pemain sejak belia hingga menjadi pemain hebat bisa tetap terus memiliki pemain itu walau kontraknya sudah habis, tanpa harus bersaing dengan klub kaya yang bisa menawarkan gaji yang lebih besar kepada pemain tersebut.

Namun, di pengadilan, Bosman membantah keras argumen ini. Ia menegaskan bahwa aturan bahwa pemain harus tetap di klub-nya walau kontrak sudah habis tidak ada hubungannya dengan tujuan “menjaga finansial dan keseimbangan persaingan antar klub sepakbola”. Seharusnya, lanjut Bosman, bila tujuan itu yang ingin dicapai maka yang perlu diatur adalah menghalangi klub-klub kaya dengan gampangnya mengambil pemain-pemain terbaik atau mencegah sumber daya keuangan sebagai faktor penentu dalam kompetisi sepakbola.

Bantahan Bosman ini diterima oleh Pengadilan Eropa.

Kedua, UEFA beralasan bahwa aturan itu dibuat “untuk mendukung upaya klub melakukan pencarian bakat dan pelatihan pemain-pemain muda”. Dengan melahirkan pemain-pemain muda, maka klub sepakbola akan menikmati dana transfer bila pemain itu sudah menjadi pemain hebat. Bila kepemilikan klub hanya dibatasi hingga kontrak berakhir, maka klub penghasil pemain terbaik itu akan rugi besar karena si pemain akan berstatus bebas transfer.

Alasan ini sebenarnya dinilai masuk akal oleh Pengadilan Eropa. “Tujuan kedua ini bisa diterima, bahwa prospek menerima uang transfer serta biaya pengembangan dan pelatihan pemain sejak usia muda cenderung mendorong klub sepakbola untuk mencari bakatbaru dan melatih pemain-pemain muda,” demikian salah satu pertimbangan Pengadilan Eropa.

Meski alasan ini terkesan masuk akal dan diterima, Pengadilan Eropa mengatakan bahwa mustahil bagi klub untuk memprediksi masa depan pemain muda dan memastikan bahwa dia akan benar-benar berhasil menjadi pemain profesional. Pasalnya, dalam praktek, ada banyak yang pemain muda yang berkarier secara profesional, tetapi tidak sedikit yang gagal dan berhenti kariernya.

Oleh karena itu, Pengadilan Eropa berpendapat bahwa kemungkinan di masa depan bahwa klub penghasil pemain muda akan menerima biaya transfer atau biaya pembinaan sejak awal atas pemain itu dari klub yang akan merekrutnya tidak bisa dijadikan sebagai faktor penentu untuk “mendorong klub mencari talenta baru dan melatih pemain muda”, apalagi bagi klub-klub kecil.

Pengadilan Eropa menegaskan bahwa bila UEFA memang ingin “mendorong klub mencari talenta baru dan melatih pemain muda”, UEFA bisa mencari cara lain selain menerapkan aturan transfer walau sudah habis kontrak ini, yang lebih efisien dan tidak menghalangi “kebebasan berpindah bagi pekerja asal negara anggota Komunitas Eropa (sekarang Uni Eropa) di negara anggota lainnya” (Free movement of workers). Sebab, free movement of workers ini adalah prinsip yang fundamental di Komunitas Eropa yang harus terus dijaga.

Ketiga, UEFA beralasan bahwa aturan transfer itu sangat penting untuk “melindungi organisasi sepakbola di seluruh dunia”.

Pengadilan Eropa menilai alasan ini tidak tepat. Pengadilan berpendapat bahwa kasus Bosman ini berhubungan dengan kebebasan berpindah ke negara-negara anggota Komunitas Eropa, dan tidak ada hubungannya dengan negara-negara bukan anggota Komunitas Eropa, apalagi dengan negara kawasan lain.

Selain itu, alasan untuk “melindungi organisasi sepakbola di seluruh dunia” juga tidak tepat karena aturan UEFA ini sebenarnya tidak diterapkan secara seragam. Misalnya, di Spanyol dan Perancis, bahwa biaya transfer pemain yang habis kontraknya baru diberikan apabila pemain itu ditransfer ketika berusia di bawah 25 tahun atau jika klub lamanya adalah klub yang profesional pertamanya. Sedangkan, di Yunani, aturannya juga berbeda lagi.

Jadi, argumen “melindungi organisasi sepakbola di seluruh dunia” tidak bisa diterima, karena Pengadilan Eropa melihat bahwa “Aturan transfer yang berlaku di asosasi sepakbola tingkat nasional negara anggota Komunitas Eropa tidak sama persis satu sama lain, dan juga berbeda dengan aturan transfer di level internasional”.

Keempat, UEFA berdalih bahwa aturan transfer ini sangat penting “sebagai kompensasi bagi klub yang sebelumnya sudah mengeluarkan dana untuk merekrut pesepakbola”.

Alasan ini juga tidak dapat diterima. Pengadilan Eropa menilai bahwa alasan itu justru untuk melanggengkan rintangan bagi free movement of workers (arus bebas warga negara anggota Komunitas Eropa di sesama negara anggota) terus menerus. Karena bila rantai ini tidak diputus, maka semua klub akan terus berdalih yang sama bahwa klub itu sebelumnya sudah membayar sejumlah uang transfer untuk pemain yang sudah habis masa kontraknya.

Akhir cerita, empat serangan balik UEFA ini gagal untuk dikonversi menjadi gol, sehingga Pengadilan Eropa menetapkan Bosman – dan juga seluruh pesepakbola profesional – menjadi pemenang dalam pertarungan ini.

Runtuhnya Mitos Spesialitas “Lex Sportiva”, 21 Tahun Bosman Case (Bag 1)

Standard

 

Beberapa hari di akhir Desember ini, 21 tahun yang lalu, dunia persepakbolaan Eropa gempar. Pasalnya, sebuah putusan pengadilan muncul yang mengubah wajah kompetisi sepakbola di Eropa secara drastis. Pada 15 Desember 1995, Pengadilan Uni Eropa (The European Court of Justice) melahirkan putusannya yang legendaris yang dikenal sebagai kasus Bosman. Banyak orang melihat putusan untuk kasus Bosman hanya dari satu sisi. Yakni, seorang pesepakbola asal Belgia Jean Marc Bosman dilarang pindah oleh klub asalnya Royal Club Liegois SA sebelum klub yang berniat meminangnya membayar sejumlah uang transfer. Padahal saat itu, kontrak Bosman dengan klub Royal Club Liegois SA telah berakhir.

Singkat cerita, pengadilan akhirnya mengabulkan permintaan Bosman. Implikasinya, pasca putusan ini, setiap pemain yang sudah habis kontrak dengan klubnya berstatus bebas transfer. Klub lain yang berminat untuk ‘meminang’ pemain tersebut tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun sebagai transfer dari klub lamanya.

Namun, bila ditelaah lebih dalam, sifat legandaris putusan Bosman tidak hanya itu. Ada banyak aspek lain yang tak kalah penting dari putusan Bosman, baik dari kompetisi sepakbola di Eropa atau hukum olahraga secara keseluruhan.

Salah satu aspek penting itu adalah penegasan dari Pengadilan Uni Eropa bahwa hukum (aturan) yang dibuat oleh badan otoritas olahraga (dalam hal ini UEFA) harus tunduk pada hukum positif yang berlaku di Uni Eropa, sebuah organisasi supranasional yang dibentuk oleh negara-negara yang berdaulat. Dengan kata lain, mitos ‘spesialitas’ hukum olahraga yang sering dianggap berada di atas hukum negara seperti yang diulang-ulang oleh salah satu kubu ketika kisruh PSSI beberapa tahun lalu itu sebenarnya telah runtuh dengan terbitnya putusan ini.

Perdebatan seputar kekhususan aturan kompetisi sepakbola ini sebenarnya merupakan bagian awal dari perdebatan dalam kasus Bosman. Ketika membantah permohonan Bosman di pengadilan, UEFA memang tidak secara tegas menyebut bahwa aturan yang dibuatnya itu memiliki ‘kedaulatan’ di atas hukum negara. UEFA menggunakan kalimat yang lebih halus.

Kala itu, UEFA berargumen bahwa “otoritas Komunitas Eropa (sekarang bernama Uni Eropa) selalu menghormati otonomi dari olahraga, disebabkan karena sangat sulit membedakan antara aspek ekonomi (yang merupakan wilayah Komunitas Eropa) dan aspek olahraga dalam sepakbola.” Pihak UEFA khawatir bila otoritas Uni Eropa mengganggu gugat wilayah ini maka akan mengundang pertanyaan dari organisasi sepakbola secara keseluruhan.

“Oleh sebab itu, walaupun Pasal 48 EC Treaty (aturan yang membebaskan warga negara anggota Uni Eropa untuk bekerja tanpa hambatan di negara anggota Uni Eropa yang lain) diberlakukan juga untuk pesepakbola profesional, tetapi sangat penting untuk menetapkan sifat fleksibilitas dalam kasus ini karena sifat olahraga yang khusus,” sebut wakil UEFA kala itu.

Pandangan ini juga didukung oleh Pemerintah Jerman yang tampil untuk mem-back up UEFA. Pertama, pemerintah Jerman menekankan bahwa dalam banyak kasus, olahraga -seperti sepakbola- bukanlah aktivitas ekonomi. Selanjutnya, Jerman berargumen bahwa olahraga secara umum memiliki berbagai persamaan dengan budaya. Oleh karena itu, sesuai dengan hukum Komunitas Eropa saat itu yang menghargai budaya masing-masing negara anggotanya, maka hal yang sama juga harus diterapkan terhadap olahraga.

Terakhir, Jerman juga berdalih bahwa “merujuk kepada kebebasan berasosiasi dan otonomi yang dimiliki oleh federasi olahraga,” Komunitas Eropa memiliki kewenangan terbatas untuk ikut campur tangan. Lalu apa kata Pengadilan Eropa atas pembelaan UEFA dan Pemerintah Jerman ini?

Pengadilan Eropa menegaskan bahwa, sepanjang memiliki aspek ekonomi di dalamnya, olahraga adalah subjek hukum yang harus tunduk pada hukum Komunitas Eropa. Artinya, Komunitas Uni Eropa itu berlaku terhadap aktivitas pesepakbola profesional dan semiprofesional saat mereka berada dalam hubungan kerja dan menerima kompensasi berupa gaji.

Selain itu, Pengadilan Eropa juga menolak argumen Pemerintah Jerman yang berusaha menyamakan olahraga dengan budaya.

Akhirnya, menutup perdebatan ini, Pengadilan Eropa menegaskan bahwa “Pasal 48 EC Treaty berlaku juga terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh asosiasi olahraga, seperti URBSFA (asosiasi sepakbola Belgia), FIFA atau UEFA, sepanjang dalam kondisi atlet profesional yang terikat pada hubungan kerja yang menghasilkan profit.”

Nah, setelah merefleksi putusan Bosman yang telah terbit 21 tahun lalu ini, masih-kah kita keukeuh untuk menceritakan dongeng bahwa hukum olahraga selalu berada di atas hukum negara?

Selanjutnya baca bagian 2

Penistaan Agama di Negara-Negara Eropa

Standard

Artikel ini telah dipublikasikan di Harian Republika pada Sabtu, 5 November 2016

“Ah begitu saja diributkan, di luar negeri itu sih hal yang biasa.” Komentar seperti ini atau sejenis sering ditemukan di media sosial ketika mengomentari kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Bagi mereka, Indonesia dianggap “terbelakang” ketika mengurusi urusan dugaan penistaan agama ini, sembari berargumen bahwa negara maju tidak mengurusi masalah sejenis.

Lalu, apakah argumen ini sepenuhnya benar? Tidak jelas memang apa yang disebut kalangan ini sebagai negara “maju”. Namun, faktanya, negara-negara di benua Eropa yang dikenal cukup “maju” dalam melindungi kebebasan berekspresi warganya masih banyak yang menggunakan aturan penistaan agama sebagai salah satu batasannya. Selain itu, Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Eropa, dalam berbagai kasus, menilai bahwa aturan Penistaan Agama di berbagai negara tetap boleh berlaku dan tidak melanggar HAM.

Bila merujuk ke aturan di tingkat hukum nasional-nya, beberapa negara seperti Jerman, Austria, Polandia, Denmark, Irlandia, Italia dan Yunani masih mempertahankan pasal-pasal penistaan agama atau sejenisnya di wilayahnya. Dari yang secara tegas menyebut penistaan agama, hingga yang lebih halus seperti penodaan nilai-nilai relijius.

Sanksi-sanksi terhadap pelaku pun beragam, seperti denda atau penjara. Sebagai gambaran, di Italia dan Irlandia, pelaku penista agama bisa dihukum dengan denda masing-masing senilai 309 euro (Rp 4,3 juta) dan 25 ribu euro (Rp 350 juta). Sedangkan, undang-undang di Denmark, Austria dan Finlandia memberi sanksi pidana beberapa bulan. Di Yunani, bahkan lebih berat, ancaman hukumannya mencapai dua tahun penjara (Mauro Gatti, 2015). Sebagai perbandingan, di Indonesia, ancaman maksimal untuk penistaan agama adalah lima tahun penjara.

Kasus teranyar terkait penistaan agama terjadi di Jerman pada Februari 2016. Seorang pensiunan guru di Jerman dihukum membayar denda 500 euro (Rp 7 juta) karena dinilai telah menista ajaran Kristen dan Gereja Katolik. Jerman memang memiliki undang-undang penistaan agama dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun penjara, tetapi sebenarnya aturan ini jarang sekali diterapkan.

Memang, tak bisa dipungkiri bahwa di benua biru itu, ada pula kampanye atau aksi dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendorong penghapusan hukum penistaan agama. Bahkan, beberapa kasus ada yang sempat mampir ke Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Eropa. Kebanyakan kasus yang datang memiliki pola membenturkan kebebesan berekspresi versus penistaan agama.

Namun, secara garis besar, Pengadilan HAM Eropa – yang dikenal sebagai pengadilan terbesar dan terkuat di dunia yang mencakup 47 negara Eropa, termasuk di antaranya 28 negara anggota Uni Eropa – telah menegaskan bahwa ketentuan mengenai aturan penistaan agama yang ada di beberapa negara itu tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia atau Konvensi HAM Eropa yang menjadi aturan main di sana.

Di kasus Otto Preminger-Institut v Austria (1994), Pengadilan HAM Eropa memberi lampu hijau kepada pemerintah Austria untuk menerapkan aturan pidana, termasuk pembekuan, terhadap film yang dinilai menyinggung perasaan ummat Katolik yang menjadi mayoritas di negara itu. Pengadilan menegaskan bahwa perasaan relijius ummat beragama harus dilindungi terhadap upaya penistaan ajaran agamanya oleh pihak lain. Kebebasan berekspresi tidak bersifat absolut, karena kebebasan ini harus juga dilaksanakan dengan tidak mengganggu “perlindungan terhadap hak individu orang lain”.

Selain itu, pengadilan juga menyatakan seharusnya pernyataan di muka publik tidak boleh membuat populasi publik “shock” secara berlebihan dan juga mengganggu ketertiban umum. Argumen yang sama kembali dibangun oleh Pengadilan HAM Eropa dalam kasus Wingrove v United Kingdom (1996), berkaitan dengan pelarangan film yang dinilai menistakan agama. Lagi-lagi, pengadilan membolehkan pelarangan itu.

Dalam kasus I.A v Turkey (2005), Pengadilan HAM Eropa juga berargumen sama. Kali ini, objek yang dinistakan adalah “Allah, Agama Islam, Nabi Muhammad, dan Al Quran.” Pengadilan menilai tindakan pemerintah Turki yang memenjarakan pelaku penistaan bukan sebagai pelanggaran HAM, khususnya kebebasan berekspresi.

Dari kasus-kasus di atas memang bisa dipelajari bahwa debat seputar aturan penistaan agama masih berlangsung di Eropa. Kebanyakan kasus yang muncul dilakukan oleh individual, bukan (diduga) dilakukan oleh pejabat pemerintahan seperti yang saat ini sedang heboh di Jakarta. Formula aturan penistaan agama dengan segala variannya boleh saja masih terus didiskusikan di negara sekuler dan relijius, tetapi satu hal yang harus disadari adalah bahwa prinsip penegakan hukum berbasis equality before the law, termasuk terhadap pelaku penista agama, adalah harga mati yang telah disepakati oleh negara yang beradab.

index1

Guru Pukul Murid, Ini Kata Pengadilan HAM Eropa

Standard

 

Trend guru dilaporkan ke aparat penegak hukum karena memukul muridnya semakin marak terjadi di Indonesia beberapa tahun belakangan. Ada yang menilai bahwa aksi melaporkan guru ini sebagai aksi yang lebay. Alasannya, hukuman fisik terhadap murid sudah lazim dilakukan sejak zaman dulu. Sedangkan, yang lain menilai bahwa guru memang harus diingatkan untuk tidak menjatuhkan hukuman fisik ke murid. Kelompok yang terakhir ini biasanya menggunakan satu alasan yang berulang-ulang, Hak Asasi Manusia (HAM).

Di Eropa, perdebatan seperti ini sudah berlangsung sejak tahun 90-an, atau bila ditarik lebih ke belakang, sudah ada pada tahun 70-an. Di artikel ini, saya akan coba membahas dua kasus mengenai hukuman fisik yang dijatuhkan kepada murid sekolah yang kemudian perkaranya diadili oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (the European Court of Human Rights).

Pertama, kasus Castello-Roberts v United Kingdom. Kasus ini dibawa oleh Mrs. Castello-Roberts yang tidak terima anaknya yang berusia tujuh tahun, Jeremy, dihukum fisik oleh kepala sekolah dimana anaknya menimba ilmu. Jeremy dihukum karena dinilai telah melakukan kesalahan dan melanggar disiplin. Memang, Jerremy bersekolah di boarding school swasta yang sangat mengutamakan kedisiplinan.

Lima kali sudah Jeremy melanggar aturan sekolah. Yang paling sering dilanggar oleh anak ini adalah berbicara di koridor sekolah. Di United Kingdom, berbicara dengan suara keras di koridor (gang) memang merupakan hal yang tabu. Dia juga pernah sedikit terlambat saat memasuki jam tidur. Hingga pada Oktober 1985, ketika Jeremy kembali berbicara di koridor dengan keras, kepala sekolah memutuskan menjatuhkan hukuman, yakni memukul Jerremy di bagian pantat sebanyak tiga kali dengan sepatu olahraga bersol karet. Proses pemukulan dilakukan secara tertutup.

Ibu Jeremy, Mrs Castello Roberts melaporkan kasus ini ke pihak Kepolisian setempat. Namun, kasus tidak diproses karena tidak ada bekas luka memar di pantat Jeremy. Ia pun membawa kasus ini ke Pengadilan HAM Eropa, dengan argument bahwa United Kingdom telah melanggar Pasal 3 dan Pasal 8 Konvensi HAM Eropa karena membiarkan hukuman semacam ini berlaku untuk warga negaranya.

Sebagai informasi, Pasal 3 berbicara seputar larangan negara penandatangan Konvensi HAM Eropa untuk melakukan atau membiarkan tindakan penyiksaan (torture), tindakan yang melampaui batas kemanusiaan (inhuman), dan tindakan yang merendahkan martabat (degrading).[1] Mrs Castello Roberts fokus pada isu “degrading” dalam pasal ini. Intinya, degrading adalah level yang paling rendah dalam kategori pasal ini. Selanjutnya, Pasal 8 yang berkaitan dengan hak private warga yang juga perlu dilindungi.

Article 3 (Prohibition of Torture)

No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.

Article 8 (Right to Respect for private and family Life)

  1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence
  2. […….]

Lalu, apa kata Pengadilan HAM Eropa terhadap kasus ini?

Pada 1993, akhirnya, Pengadilan HAM Eropa memutuskan tidak ada pelanggaran terhadap “degrading treatment” di Pasal 3 maupun perlindungan hak private di Pasal 8. Artinya, pengadilan menilai bahwa hukuman fisik dengan memukul siswa dengan sepatu olahraga bersol karet masih bisa ditolerir. Meski begitu, putusan ini tidak diambil dengan suara bulat. Lima hakim menyatakan tidak ada pelanggaran, sedangkan empat hakim menyatakan dissenting opinion bahwa ada pelanggaran terhadap larangan tindakan “degrading”.

Tyrer v United Kingdom

Dalam kasus Castello Roberts v UK ini, mayoritas hakim yang menilai tidak ada pelanggaran membandingkannya dengan kasus lawas, Tyrer v United Kingdom. Kasus ini memang kerap menjadi rujukan dan bahan perbandingan ketika menilai sebuah tindakan apakah termasuk ‘degrading’ atau tidak. Kronologi kasus Tyrer v UK adalah sebagai berikut:

Tyrer merupakan remaja tanggung berusia 15 tahun pada tahun 1975. Dia -bersama tiga teman lainnya- dihukum melakukan kekerasan terhadap siswa lain. Kekerasan ini dilakukan karena siswa tersebut melaporkan Tyrer dan kawan-kawan membawa minuman keras (beer) ke area sekolah. Singkat cerita, Tyrer dinyatakan bersalah oleh pengadilan anak wilayah tersebut. Tyrer dijatuhi hukuman tiga kali pukulan dengan batang kayu muda (birch).

Ilustrasi Corporal Punishment (Hukuman fisik). Sumber Foto: www.corpun.com

Ilustrasi Corporal Punishment (Hukuman fisik). Sumber Foto: http://www.corpun.com

Cara memukulnya adalah Tyrer diminta untuk melepas celananya, dan membungkuk menghadap meja di sebuah kantor polisi. Lalu, sang polisi mulai memukul pantat Tyrer disaksikan oleh ayahnya dan seorang dokter. Hukuman dan proses eksekusi ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Castletown, Isle of Man (wilayah United Kingdom) saat itu, Setelah hukuman itu, Tyrer jatuh sakit selama seminggu dan kulitnya luka.

Singkat cerita, kasus ini akhirnya dibawa ke Pengadilan HAM Eropa dengan tuduhan melanggar Pasal 3 Konvensi HAM Eropa. Pada 1978, majelis hakim menilai bahwa hukuman semacam itu tidak masuk ke dalam kategori torture (penyiksaan) dalam Pasal 3. Sebab, luka yang dialami oleh Tyrer tidak terlalu parah. Sebuah tindakan diklasifikasikan penyiksaan bila mengakibatkan luka yang sangat parah.

Lalu, majelis hakim menilai ada kemungkinan pelanggaran terhadap “inhuman” dan “degrading” treatment. Akhirnya, mayoritas hakim dalam perkara ini menilai bahwa hukuman semacam ini termasuk ke dalam degrading treatment (merendahkan martabat manusia). Majelis mengakui bahwa biasanya untuk menentukan hukuman itu termasuk “degrading” adalah apakah hukuman dilaksanakan di hadapan banyak orang (secara public). Namun, syarat ini tidak terdapat di dalam kasus Tyrer v UK ini, karena hukuman Tyrer dilaksanakan di sebuah ruangan di kantor polisi. Meski begitu, dalam konteks ini, majelis menafsirkan pelaksanaan hukuman di hadapan public bukan satu-satunya faktor untuk menentukan sebuah hukuman termasuk degrading atau tidak. Pasalnya, bisa saja di mata publik hukuman itu tidak merendahkan, tetapi sebaliknya seseorang yang dijatuhi hukuman semacam ini merasa direndahkan. Untuk kasus ini, syarat degrading akhirnya dinilai telah terpenuhi.

Selain menjelaskan panjang lebar mengenai “degrading treatment”, Pengadilan HAM Eropa juga menciptakan sebuah doktrin “Living Instrument”. Yakni, Konvensi HAM Eropa merupakan instrument yang terus hidup dan berkembang. Boleh jadi, hukuman semacam ini sudah berlaku sejak lama di Isle of Man, tetapi hukuman semacam ini harus ditinggalkan karena negara-negara Eropa lainnya tidak ada lagi yang menerapkan hukuman semacam ini. Jadi, konvensi ini harus ditafsirkan dengan kondisi saat ini.

Putusan ini juga tidak diputuskan secara bulat. Seorang hakim dari tujuh orang anggota majelis menyampaikan “separate opinion”.

Begitu kira-kira kisah kasus Jeremy (Castello Roberts) dan Tyrer yang masing-masing melawan satu negara yang sama, United Kingdom. Bagaimana, menurut pendapat Anda?

[1] Penjelasan mengenai perbedaan ketiga hal ini dibahas di putusan Aksoy v Turki. Saya akan bahas mengenai hal ini kapan-kapan kalau sempat.

Jilbab dan Salib, Kritik untuk Pengadilan HAM Eropa

Standard

 

Saya awalnya sebenarnya ingin menulis artikel seputar pelarangan penggunaan jilbab di mata Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Eropa beserta detail kronologi kasusnya. Kajian ini cukup menarik karena menjadi salah satu pokok bahasan berkaitan dengan kebebasan beragama (freedom of religion) dalam mata kuliah European Protection of Human Rights (EPHR) yang saya ambil.

Namun, setelah saya bongkar-bongkar youtube, saya menemukan kajian yang lebih menarik. Sehingga, saya menunda rencana awal itu, dan memutuskan untuk menulis kajian yang saya temukan ini terlebih dahulu. Pembahasan ini lebih menarik, karena tidak hanya membahas seputar pelarangan jilbab, tetapi juga membandingkannya dengan kasus pemasangan salib dengan patung Yesus (Crucifix).

Adalah Profesor Emeritus bidang Sejarah dari Duke University, Claudia Koonz yang menyampaikan kajian ini pada Juni 2014 lalu. Ia mengkritik bagaimana Pengadilan HAM Eropa, yang disebutnya sebagai Pengadilan HAM terbesar dan tertua di dunia, ketika menangani kasus-kasus pelarangan penggunaan jilbab di ruang publik, lalu membandingkannya dengan sikap Pengadilan yang lebih lembut ketika memutus perkara pemasangan salib di sekolah-sekolah negeri di negara bermayoritas penduduk Katolik.

Setidaknya ada empat kasus pelarangan jilbab yang dipaparkan oleh Prof. Koonz. Pertama, pada 1993 di Turki, Senay Karaduman menolak melepaskan jilbabnya saat foto acara wisuda kelulusan. Lalu, dia tidak diperbolehkan untuk lulus. Kedua, 1998 di Turki, Leyla Sahin -seorang mahasiswi kedokteran- yang mengenakan jilbab sejak 1992-1997 diusir dari negara tersebut setelah negara sekuler itu melarang penggunaan jilbab di universitas pada 1998.

Ketiga, pada 1991 di Swiss, Lucia Dahlab -seorang mualaf- yang berprofesi sebagai guru SD dipecat karena mengenakan jilbab. Keempat, pada 1999 di Perancis, dua siswi bernama Belgin Dorgru dan Esma Kervanci (masing-masing berusia 11 dan 12 tahun) dipaksa untuk melepas jilbabnya pada saat pelajaran olahraga di sekolah, dengan alasan keamanan.

Singkat cerita, kasus-kasus itu dibawa ke Pengadilan HAM Eropa. Dan …. Pengadilan HAM Eropa memperbolehkan larangan-larangan itu dan menilai bahwa pelarangan tidak melanggar HAM. Walaupun, sebenarnya, tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan penggunaan jilbab itu.

Dalam kasus Lucia Dahlab, salah satu alasan Pengadilan HAM Eropa setuju dengan pelarangan adalah aturan di Swiss yang meminta agar guru bersikap “netral” terhadap agama. Dengan mengenakan jilbab, Lucia Dahlab dinilai tidak bersikap “netral”. Sebaliknya, dia dituduh secara tidak langsung menunjukan kepada anak-anak didiknya agama tertentu, dalam hal ini Islam.

Lalu, Prof Koonz membandingkan sikap Pengadilan HAM Eropa dalam kasus Soile Lautsi vs Italia dalam kasus pemasangan salib. Mrs Soile Lautsi, asal Finlandia, yang memilik anak yang bersekolah di sekolah negeri di Italia keberatan dengan pemasangan salib (crucifix) di ruang kelas sekolah anaknya. Dia menilai bahwa dengan melihat salib dengan patung Yesus di dinding akan “offensive” (menggangu) untuk orang yang bukan beragama Katolik.

Pemasangan salib itu diwajibkan oleh Pemerintah Italia di seluruh ruang kelas. Lalu, kasus ini dibawa ke Pengadilan HAM Eropa. Awalnya, Lutsi menang di salah satu Chamber di Pengadilan HAM Eropa yang menyatakan bahwa aturan itu melanggar Konvensi HAM Eropa. Putusan ini menimbulkan kemarahan di kalangan warga Italia, dan Lutsi harus menerima ancaman dan tindakan vandalism.

Vatikan melakukan kampanye di Facebook untuk mendukung aturan itu. Sekira 23 ribu orang bergabung dalam waktu 24 jam. Kemudian, di Italia – dengan didukung sekira 10 negara lainnya – mengajukan banding ke Grand Chamber di Pengadilan HAM Eropa. Lalu, Grand Chamber merevisi putusan sebelumnya dan menyatakan bahwa aturan itu tidak melanggar Konvensi HAM Eropa. Uniknya, Grand Chamber Pengadilan HAM Eropa menilai bahwa salib bukan sebagai symbol agama, tetapi warisan budaya barat Italia. 🙂

Ini lah kontras antara jilbab dan salib. Prof Koonz menyimpulkan ini adalah contoh bahwa tradisi Kristen di Eropa menancapkan doktrinnya di budaya Eropa, sehingga hak dari individu muslim terlanggar.

Kajian ini ditutup dengan kalimat yang cukup powerful dari Prof Koonz, “Pengadilan HAM terkuat di dunia telah gagal mengakomodasi hak double minoritas, perempuan dan muslim”!

(Catatan: Jika Anda memiliki waktu 29.40 menit, saya sangat menganjurkan Anda menyempatkan diri untuk menonton video di bawah ini. Di video ini, Prof Koonz – dengan sudut pandang feminisme, sejarah dan sosiologis-  menggambarkan bagaimana (kelirunya) pandangan masyarakat Eropa terhadap pemakaian jilbab bagi seorang wanita Muslimah, yang tidak tercover dalam tulisan ini).

Kasus Al-Skeini, Logika (Konyol) Imperalisme Hak Asasi Manusia

Standard

Kasus Al Skeini dkk v. United Kingdom merupakan kasus yang cukup signifikan bagi mereka yang ingin memahami penegakan hak asasi manusia (HAM) di kawasan Eropa, khususnya yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan HAM Eropa (the European Court of Human Rights). Di kasus yang diputus pada Juli 2011 ini, Pengadilan HAM Eropa menafsirkan bahwa Konvensi HAM Eropa (the European Convention of Human Rights) memiliki jurisdiksi extra territorial. Artinya, konvensi ini berlaku terhadap peristiwa yang terjadi di luar wilayah Eropa. Ini sejalan dengan putusannya sebelumnya di kasus Bankovic v Belgia dkk (tahun 2001) bahwa konvensi juga bisa diterapkan di luar wilayah Eropa dalam kondisi tertentu.

Biar nggak bingung dengan penjelasan di atas, mari kita simak kronologi dari kasus Al Skeini ini.  Kasus ini bercerita seputar enam warga negara Irak yang menggugat pemerintah Inggris Raya ke Pengadilan HAM Eropa. Mereka berdalil bahwa pemerintah Inggris Raya telah gagal melakukan investigasi yang memadai terhadap kematian keluarga mereka –warga sipil- di Irak yang dibunuh oleh tentara Inggris Raya.

Gugatan ini dipimpin oleh saudara laki-laki dari Hazim Al-Skeini, warga negara Irak berusia 23 tahun yang dibunuh pada Agustus 2003. Pertanyaan penting dalam kasus ini adalah apakah Konvensi HAM Eropa bisa diterapkan dalam kasus ini? Pasalnya, peristiwa penembakan itu terjadi di Irak, yang berada jauh di luar wilayah Eropa?

Singkat cerita, seperti yang sudah disebut di atas, Pengadilan HAM Eropa menegaskan bahwa peristiwa tersebut berada di bawah yurisdiksi Konvensi HAM Eropa, berdasarkan konsep extraterritorial. Alasannya, karena wilayah Irak saat itu berada di bawah pendudukan Inggris Raya, maka segala tindakan oleh tentara Inggris Raya di sana masuk ke dalam ruang lingkup Konvensi HAM Eropa. Mereka harus memastikan bahwa rakyat Irak juga harus dijamin hak-haknya berdasarkan konvensi tersebut.

Kasus Al-Skeini memang menjelaskan lebih luas doktrin extraterritorial. Misalnya, doktrin ini bisa digunakan terhadap orang di suatu wilayah berada di bawah pendudukan oleh negara Eropa penandatangan Konvensi HAM Eropa. Atau terhadap tahanan di luar wilayah Eropa yang ditahan oleh para otoritas dari negara-negara Eropa penandatangan Konvensi itu.

Saya nggak mau berlama-lama membahas hal tersebut. Yang mau saya angkat di tulisan ini adalah bagaimana argumen Inggris Raya ketika membantah gugatan para korban bahwa Konvensi ini bisa juga berlaku di Irak, yang berada di luar wilayah Eropa. Konon, pemerintah Inggris berpendapat dengan menggunakan teori “Human Rights Imperialism” (Imperialisme Hak Asasi Manusia).

Teori Imperialisme Hak Asasi Manusia ini biasanya digunakan oleh mereka yang menolak penerapan HAM di negara-negara di luar negara barat. Mereka menolak universalitas HAM, karena HAM dinilai sebagai nilai-nilai yang berasal dari barat. Nah, negara-negara barat dituduh memaksakan penerapan HAM di negara-negara non-barat tersebut dengan cara imperialisme, penjajahan. Jadi, menjajah bangsa lain dan memaksakan mereka menerapkan HAM. Begitu kira-kira, penjelasan tentang Imperialisme HAM itu.

Sayangnya, argumen ini tidak terekam di bagian keterangan pemerintah Inggris di putusan Al-Skeini tersebut. Mungkin karena saking banyaknya argumen pemerintah Inggris Raya, sehingga argumen ini tidak dimasukan ke dalam putusan itu. Namun, fakta bahwa pemerintah Inggris Raya menggunakan pendekatan “Human Rights Imperialism” ini bisa kita temukan di bagian Concurring Opinion (Alasan Berbeda) Hakim Bonello. Bahkan, Hakim Bonello membuat sub bab tersendiri tentang “Penjajahan HAM” itu di Concurring Opinionnya.

Ketika membaca concurring opinion itu, terasa betul bagaimana “terprovokasi”-nya Bonello terhadap argumen pemerintah Inggris Raya itu. “Saya mengakui bahwa saya cukup tidak terkesan dengan argumen dari Pemerintah Inggris yang menyatakan bahwa meng-ekspor Konvensi HAM Eropa ke Irak akan menghasilkan imperalisme hak asasi manusia,” demikian sebut Bonello.

Bonello menilai bahwa argumen tersebut  seharusnya tidak keluar dari negara yang memaksakan aksi penjajahan militernya ke negara lain yang berdaulat tanpa izin dari komunitas internasional, lalu merasa tersinggung dan menuduh adanya penerapan “imperialisme HAM” kepada musuhnya yang telah tewas. “Itu sama saja dengan Anda memakai lencana bandit hukum internasional dengan sombong, tetapi kemudian lompat dengan kaget karena dicurigai mempromosikan HAM,” tukasnya.

Secara pribadi, Bonello juga melayangkan kritik yang keras. Ia menilai bahwa Pemerintah Inggris Raya dengan mudahnya melakukan penjajahan militer, tetapi malu-malu dengan stigma penjajahan HAM. “Bagi saya, Saya percaya bahwa mereka yang telah meng-export perang harus melihat secara parallel export dari jaminan terhadap kekejaman perang. Dan kemudian, jika perlu, harus sabar bila ‘dihina’ dengan cap penjajah HAM,” jelasnya.

Bonello mengakui kalau dirinya juga menghormati keragaman. Namun, tuduhan sebagai penjajah HAM tentu tidak layak disampaikan. “Di usia saya sekarang ini, mungkin tidak lagi elegan bagi saya untuk memiliki mimpi. Namun, dicap sebagai penjajah HAM yang abadi, saya mengakui bahwa tuduhan seperti itu kedengaran cukup ‘merangsang’,” tukasnya.

Ya, wajar sih kalau Bonello agak marah. Bayangkan saja, ada negara Eropa “menjajah” (atau menduduki, atau silakan pakai bahasa yang lebih halus) negara lain non-Eropa secara militer. Namun, ketika Konvensi HAM Eropa ingin diterapkan terhadap warga sipil di sana, eh si pemerintah negara Eropa itu malah menuduh orang yang ingin menerapkan itu sebagai “human rights imperalist” (penjajah HAM). Sebutan apa lagi yang pantas dilayangkan oleh pemerintah macam begitu, selain “kutu kupret”.