Penyiksaan dalam Penyidikan: Dari Siyono Hingga Gafgen Case

Standard

 

Dugaan adanya penyiksaan terhadap Siyono –terduga teroris asal Klaten- dalam proses penyelidikan pihak Kepolisian semakin menguat. Tim Forensik Muhammadiyah akhirnya mengungkapkan ada bekas kekerasan di tubuh jenazah Siyono. Dugaannya, bekas penyiksaan diperoleh Siyono ketika masih hidup, saat dia usai diperiksa oleh aparat Densus 88.

Memang, sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, belum bisa disimpulkan bahwa pihak Densus 88 telah melakukan penyiksaan. Namun, desas-desus atau dugaan ke arah sana semakin kuat pasca dibukanya hasil forensik itu. Apalagi, kasus penyiksaan atau intimidasi aparat polisi terhadap tersangka atau bahkan yang masih terduga pelaku tindak pidana seringkali ditemui.

Kasus seperti itu tidak hanya ditemui di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Mendengar kasus Siyono di atas, saya teringat sebuah kasus yang sempat bikin heboh Jerman –bahkan Uni Eropa- pada sekira 2002 lalu. Namanya, kasus Gafgen (Gafgen Case). Kasus ini menjadi bacaan wajib bagi mereka yang mengambil mata kuliah “European Protection of Human Rights” di program European Law. Ini berkaitan dengan hak asasi seseorang untuk tidak mengalami penyiksaan.

Tersangka dalam kasus ini adalah Magnus Gafgen, seorang mahasiswa hukum asal Jerman. Dia menculik seorang anak berusia 11 tahun, berinisial J. Gafgen yang mengenal kakak perempuan J berpura-pura bahwa jaket kakaknya tertinggal di apartemennya. Lalu, Gafgen secara sadis mencekik J hingga tewas.

Lalu, Gafgen meminta tebusan ke orangtua J sambil berpura-pura bahwa J masih hidup. Ketika sedang mengambil tebusan, Gafgen ditangkap polisi. Saat interogasi, polisi terus mendesak Gafgen untuk memberi tahu dimana ia menyembunyikan J. Saat itu, kepolisian beranggapan bahwa J masih hidup. Hingga akhirnya, kekerasan dalam penyidikan pun dilakukan.

Gafgen mengaku disiksa. Dia mengungkapkan bahwa petugas Kepolisian mengancam akan menguncinya di sebuah sel yang berisi dua pria besar berkulit hitam yang siap “memangsanya secara seksual”. Petugas Kepolisian juga disebut beberapa kali memukul dadanya dan sekali membenturkan kepalanya ke dinding. Singkat cerita, Gafgen akhirnya mengaku dimana ia menyembunyikan J, dan J pun ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa.

Gafgen memang akhirnya divonis seumur hidup atas pembunuhan J. Namun, ia tetap tak terima disiksa oleh pihak Kepolisian. Ia menggugat Kepolisian ke Pengadilan Jerman. Gugatan itu kandas. Gafgen tak mau menyerah. Gugatan baru disiapkan. Kali ini, gugatan diajukan ke Pengadilan HAM Eropa terhadap pemerintah Jerman. Ia berargumen bahwa sikap aparat Kepolisian terhadap dirinya telah melanggar Pasal 3 (larangan terhadap penyiksaan) dan Pasal 6 (hak untuk mendapat proses pengadilan yang adil) di Konvensi HAM Eropa.

Dalam putusannya, Pengadilan HAM Eropa memutuskan bahwa telah terjadi penyiksaan terhadap Gafgen. Pengadilan memutuskan bahwa Jerman bersalah, walau kekerasan dilakukan pada tahap penyidikan untuk menggali informasi tentang korban. Namun, Pengadilan HAM Eropa menyatakan tidak ada pelanggaran terhadap “right to a fair trial”. Akhirnya, berbekal dengan putusan Pengadilan HAM Eropa ini, Gafgen kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Jerman di Frankfurt. Pengadilan memerintahkan Pemerintah Jerman untuk membayar ganti rugi sebesar 3.000 euro (setara dengan Rp 44,5 juta) ke Gafgen.

Kasus Gafgen memang berbeda dengan Siyono. Ketika diperiksa polisi, Gafgen sudah berstatus sebagai tersangka, sedangkan Siyono masih berstatus terduga. Artinya, Siyono diperiksa masih pada tahap penyelidikan (bukan penyidikan), yakni masih mencari ada atau tidaknya tindak pidana. Bahkan, dalam kondisi seperti Gafgen sekalipun, penyiksaan terhadap tersangka tetap tidak diperbolehkan.

Melihat kasus Gafgen, Pengadilan HAM Eropa telah memberi pelajaran berharga, bahwa penyiksaan tidak boleh dilakukan dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Menakar Moral, Belajar dari HAM Eropa

Standard

 

Beberapa pekan belakangan ini publik diributkan dengan isu Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) di kampus Universitas Indonesia. Debat panjang masih berlangsung. Ada yang menolak dengan landasan moral, ada pula yang membolehkan dengan dalih hak asasi manusia (HAM). Diskusi seputar relasi moral dan HAM ini sebenarnya kerap muncul juga di negara-negara di benua Eropa yang sering dinilai terdepan untuk urusan HAM.

Pada 1976, Pengadilan HAM Eropa (European Court of Human Rights) yang bertugas sebagai “penjaga gawang” HAM di 47 negara yang tergabung di Council of Europe menelurkan sebuah doktrin “Margin of Appreciation” dalam kasus Handyside vs the United Kingdom. Inti dari doktrin ini adalah masing-masing negara di bawah yurisdiksi Pengadilan HAM Eropa mempunyai diskresi menyikapi suatu isu yang belum disepakati (belum ada konsensus) di antara negara-negara di Eropa itu, sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di bangsa tersebut.

Kasus Handyside ini berkaitan dengan isu moral publik. Ceritanya, Mr Handyside adalah penerbit buku yang sedang menyiapkan buku bertajuk “Little Red School Book” edisi United Kingdom. Buku yang bertemakan edukasi dan masalah-masalah seksual ini ditujukan sebagai buku referensi anak-anak dan remaja.

United Kingdom (Kerajaan Inggris) ‘membredel’ buku ini karena dinilai melanggar Undang-Undang Publikasi bermuatan cabul di negara itu. Denda pun dijatuhkan kepada Mr Handyside. Tak terima dengan hukuman itu, Mr Handyside membawa kasus ini ke Pengadilan HAM Eropa dengan tuduhan adanya pelanggaran kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Konvensi HAM Eropa.

Lalu, apa kata Pengadilan HAM Eropa? Gugatan Mr Handyside ini ditolak. Dalam salah satu pertimbangannya, pengadilan menilai bahwa belum ada konsensus di antara negara-negara di Eropa seputar definisi moral, sehingga hal tersebut diserahkan ke masing-masing negara berdasarkan doktrin “Margin of Appreciation”, bagaimana mendefinisikan moral sesuai nilai-nilai yang berkembang di masyarakat masing-masing negara.

Perkawinan Sejenis

Doktrin “Margin of Appreciation” ini juga kerap digunakan ketika Pengadilan  HAM Eropa memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan sejenis. Misalnya, dalam kasus Schalk Kopf vs Austria (2010), dimana Pengadilan HAM Eropa menolak permintaan pasangan sejenis asal Austria untuk bisa menikah secara legal di negara tersebut.

Pengadilan HAM mengakui meski beberapa negara di Eropa lainnya ada yang membolehkan perkawinan sejenis, tetapi belum ada konsensus secara keseluruhan di Eropa seputar pernikahan sejenis ini. Oleh karena itu, Austria tetap diberikan “margin of appreciation” untuk menginterpretasikan perkawinan sesuai dengan nilai yang berlaku di bangsa itu. Dalam hal ini, hukum Austria tetap mendefinisikan bahwa perkawinan harus dilangsungkan oleh pasangan laki-laki dan perempuan.

Kasus teranyar adalah Oliari dkk vs Italia yang diajukan oleh enam warga Italia. Di kasus yang diputus pada Oktober 2015, Pengadilan HAM Eropa memang memenangkan gugatan penggugat dalam hal perlakuan non diskriminasi, tetapi dalam hal “hak untuk menikah” (Pasal 12 Konvensi HAM Eropa) sikap pengadilan tetap sama dengan kasus Schalk and Kopf.

Sejumlah fakta di atas tentunya membantah anggapan sebagian kalangan yang menggeneralisir bahwa negara-negara di barat (termasuk Eropa) semuanya setuju dengan perkawinan sejenis. Faktanya, tak semua negara di Eropa melegalkan perkawinan sejenis, layaknya Belanda yang lebih sering terdengar di Indonesia.

Nilai-Nilai Bangsa

Setidaknya ada dua hal yang bisa dipelajari bangsa Indonesia dari sikap Pengadilan HAM Eropa. Pertama, relasi antara moral dan HAM bukanlah dua hal yang harus selalu dipertentangkan. Urusan ini tidak bisa digeneralisir karena masing-masing negara memiliki definisinya mengenai moral dan bagaimana negara menerapkannya dalam kerangka HAM.

Kedua, negara tidak haram untuk ikut campur dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan moral warganya. Ada banyak instrumen yang bisa dijadikan dasar bagi negara untuk ikut campur. Selain hukum positif yang berlaku (seperti UUD 1945 dan UU), ada juga nilai-nilai luhur bangsa atau the living law, hukum yang hidup di masyarakat. Jadi, bila Iwan Fals pernah menciptakan lirik lagu untuk pemimpin, “Masalah  moral, masalah akhaq, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlaqmu…”, untuk konteks ini, tidak sepenuhnya tepat.

Towards a Supranational ASEAN

Standard

This article was first published at www.en.hukumonline.com

On 1 January 1958, the European Economic Community (EEC) came into being. What was eventually to lead to continent-wide economic integration was at first initiated by six countries, namely Belgium, France, Italy, Luxembourg, the Netherlands and West Germany after the signing of the Rome Treaty on 25 March 1957.[1] The community eventually moved beyond the economic sphere and became the European Community, before finally transforming into the supranational entity we know today as the European Union (“EU”), which comprises of 28 countries.

From a historical perspective, the emergence of the EU actually began with the establishment of the European Coal and Steel Community (ECSC) back in 1951. At that time, French Foreign Minister Robert Schumann, aided by French politician Jean Monnet, seized the initiative and managed to integrate steel and coal industries across six European countries. One of the original goals of the community was to maintain peace across Europe after two devastating world wars.

Robert Schumann and Jean Monnet surely never imagined that Europe would end up being so utterly transformed by the project that they initiated, becoming a supranational entity which would eventually come to penetrate the barriers of state sovereignty as well as the global economy. The United Kingdom however, one of the largest countries in the region, was initially pessimistic that such ​​a coalition would work, and chose the wait-and-see option. Their plan was to join the community if the project proved to be successful. Eventually, the United Kingdom decided to join the supranational coalition, however it abstained from the EU’s eventual monetary union and didn’t adopt the Euro as its national currency.

2015 ASEAN Economic Community

On the other side of the world, the countries of Southeast Asia, all of which are members of ASEAN (the Association of South-East Asian Nations), inaugurated the ASEAN Economic Community (AEC) on 31 December 2015, which bears marked similarities to its European forebear. The history and overall concept underlying the EU may not have been replicated in its entirety by ASEAN, however many lessons have been drawn from the European experience. Thankfully, while the EU was still mapping out virgin territory as regards regional integration, ASEAN can at the very least draw inspiration from the European model.

The EU represents the pre-eminent example of a whole new kind of entity: the suprastate – a state over and above individual states. The EU is not a federation like the United States, since each member state still retains its sovereignty and independence, although some of their authority has now been delegated to the EU. Just like a sovereign state, the EU has its own parliament, commission, council and courts, which perform legislative, executive, and judicial roles.

Many benefits are there for the taking if ASEAN follows in the steps of Europe. Stronger ASEAN integration will not only have a positive economic effect but will possibly change the map of power across Asia. As with the EU, which has successfully managed to become a counterbalance between two major forces, namely the USA in the west and Russia in the east, an integrated ASEAN should be able to compete with the two giants of Asia, namely China and India, both economically and geopolitically. ASEAN has enough combined capital at its disposal to be able to vie with these two regional powerhouses. In 2014, ASEAN ranked seventh in the world economically and third in Asia (below China and India), while the combined population of ASEAN is the third largest in the world.[2]

In addition to the many possible advantages though, ASEAN will also have to anticipate various problems, and for this it can also draw on the experiences of the EU. For example, the implementation of a single currency has certainly had an impact on EU members in terms of the systemic crises that the region is currently enduring. Indeed, the economic woes of Portugal, Spain and Greece have ended up causing a Europe-wide headache. Furthermore, the virtual elimination of border controls across the EU region via the implementation of the so-called Schengen visa has led to a number of problems which have culminated in the current refugee crisis. Almost all EU countries have been affected by these issues and will need to work together in order to resolve them.

Past experience perhaps offers EU members a silver lining though as they try to tackle these two intransigent problems. The establishment of the European Stability Mechanism(ESM), as well as theOutright Monetary Transaction(OMT) program may help to mitigate the crisis. Debates between the Parliament, the European Commission, and the various member states regarding the handling of refugees across the region will also have to play a part.

Intergovernmental vs. Supranational

The concept of the ASEAN region setting off down the path to becoming a supranational state is not yet accepted by all however, although the idea is currently being discussed by regional experts. Some agree with the idea of ​​asupranational entity (involving legal, economic and political unification), however others still favour the current intergovernmental concept (with ASEAN remaining a looser assembly without any strict, EU-style unification laws.

Some believe AEC 2015 to be just one of the pillars of the ASEAN Community (the other two pillars relating to security and socio-cultural matters). However, a careful assessment reveals that AEC 2015 will be key to any ASEAN transformation in the future. Once the AEC has begun to find its feet and is developing well, then inevitably, sooner or later, the supranational concept will come to the fore.

Karl Marx, in his Basis and Superstructure theory, explained that the economy is the foundation upon which all other elements are based (including law and politics). Thus if economic integration proves to be a success, then problems may also arise which will require the existence of laws that are accepted by the community’s entire membership. Consequently, this will lead to unification of law across the ASEAN region.

In the near future, ASEAN will also require an ASEAN Parliament to be set up and this will lay out a uniform set of rules for member states. There will also need to be an ASEAN Executive institution to implement such rules and a ASEAN Court to enforce them. All of these bodies will fall under the framework of the ASEAN supranational state.

Learning from Germany

If the EU experience is to be comprehensively understood by Indonesia, then the nation must ensure that it is prepared from the very beginning. In this context, and as the country with the largest population in the ASEAN region, Indonesia can learn a lot from Germany.

Germany has 96 members currently sitting in the EU Parliament, the largest number of any EU member state.[3] It is hard to calculate mathematically the number of representatives that each state has within the EU Parliament however, as members of the parliament come from different political parties and support a diverse set of ideologies. However, Germany is often rated as one of the main EU policymakers, and is even referred to as “The Big Daddy of the European Union”.

Despite this central role, Germany still manages to retain a national identity separate and distinct from the EU. This role is maximized by the Bundesverfasungsgericht (German Constitutional Court). By and large,[4] the German Constitutional Court has managed to retain its national identity and is still able to protect its citizens’ rights when assessing a number of international treaties on the establishment of the European Community or EU.

Exchanges that have taken place between the German Constitutional Court and the European Court of Justice certainly offer a valuable lesson for Indonesia’s Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi“MK”) as regards international agreements relating to ASEAN.

Indeed, the MK will have to face similar issues when it debates a Law relating to the ratification of the ASEAN Charter. When deciding a case like this, the MK should tread very carefully, and its role as guardian of country’s national constitution should be augmented by the necessary competence needed in order to participate in the creation of new regional laws. This is because when ASEAN eventually begins to transform into a Supranational entity similar to the EU, regional law will grow hugely in importance.

Indonesia, through the MK, will then be assured of a place in history as one of the creators of ASEAN regional law. This role should not only be borne by the MK alone however, but also by the legal community within Indonesia, through the supranational development concept under a framework of constructive regional law.


[1]K.D. Borchardt, The ABC of European Union Law, (European Union, 2010), p.11.
[2]ASEAN Economic Community Fact Sheet, Association of Southeast Asian Nations, available at:http://www.asean.org/storage/2012/05/56.-December-2015-Fact-Sheet-on-ASEAN-Economic-Community-AEC.pdf, accessed on 7 January 2016.
[3]Article 14 (2), The Treaty on European Union (TEU).
[4]For instance, inter alia, Solange I/II cases, Maastricht cases, Lisbon cases, Honeywell cases, OMT cases.
Photo credit: commons.wikimedia.org

Menuju Supranational ASEAN

Standard
Tulisan ini pertama kali dimuat di: www.hukumonline.com
Satu Januari 1958. Masyarakat Ekonomi Eropa (European Economic Community/EEC) resmi berlaku. Integrasi ekonomi regional ini diprakarsai oleh enam negara, yakni Belgia, Perancis, Italia, Luxembourg, Belanda dan Jerman Barat melalui penandatangan Perjanjian Roma pada 25 Maret 1957.1 Dari integrasi ekonomi ini, kemudian komunitas tersebut bertransformasi menjadi European Community (lebih luas dari ekonomi), hingga kemudian berubah menjadi entitas supranational, Uni Eropa yang kini beranggotakan 28 negara.
Bila ditarik lebih ke belakang, cikal bakal kemunculan Uni Eropa sejatinya dimulai dengan terbentuknya Masyarakat Baja dan Batu Bara Eropa (European Coal and Steel Community/ECSC) pada 1951. Adalah Menteri Luar Negeri Perancis (kala itu) Robert Schumann, dibantu oleh politisi asal negara yang sama Jean Monnet, yang berinisiatif agar industri baja dan batu bara di Eropa tersebut dikelola bersama-sama oleh enam negara itu. Salah satu tujuannya adalah memelihara perdamaian di antara mereka pasca terjadinya perang dunia.\
Saat itu, Robert Schumann dan Jean Monnet tidak pernah berpikir bahwa “bayi” yang dilahirkannya akan bertransformasi sebesar sekarang, menjadi sebuah entitas supranational Uni Eropa yang bisa menembus sekat-sekat kedaulatan negara sekaligus sebagai kekuatan perekonomian dunia. Bahkan, Inggris -salah satu negara besar di kawasan itu- awalnya bersikap pesimis bahwa ide koalisi itu akan berhasil, sehingga memilih bersikap wait and see. Artinya, menunggu apakah ide itu berhasil: Bila gagal, ya sudah; tetapi bila berhasil, maka akan bergabung. Akhirnya, seperti yang bisa kita lihat saat ini, proyek ini berhasil, dan Inggris pun akhirnya memutuskan untuk bergabung.
 MEA 2015

Sementara itu, di era dan belahan dunia yang berbeda, tepatnya pada 31 Desember 2015 lalu, negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung di dalam ASEAN membentuk sebuah komunitas, Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang mirip dengan yang diciptakan oleh enam negara Eropa itu 57 tahun yang lalu. Sejarah dan konsep Uni Eropa memang tidak perlu ditiru 100 persen oleh ASEAN, tetapi ada banyak pelajaran yang bisa diambil. Bila Uni Eropa saat itu masih gelap bagaimana menjalankan integrasi regional, kini ASEAN setidaknya bisa mengambil inspirasi dari pengalaman tersebut.

Uni Eropa adalah contoh yang sangat baik bagaimana terbentuknya sebuah entitas baru mirip negara di atas negara. Uni Eropa bukan negara federasi, seperti Amerika Serikat, karena masing-masing negara anggota masih memiliki kedaulatan sebagai negara merdeka, walau sebagain kewenangannya sudah diserahkan ke Uni Eropa. Di entitas ini juga bisa ditemukan adanya parlemen, commission, council, dan pengadilan sendiri yang menjalankan peran legislatif, eksekutif, dan judikatif, layaknya sebuah entitas negara.

Ada keuntungan besar yang bisa diperoleh bila ASEAN mengikuti langkah ini. Integrasi ASEAN yang lebih kuat –tak hanya dari segi ekonomi- tentu akan mengubah peta kekuatan di Asia. Layaknya Uni Eropa yang bisa mengimbangi dua kekuatan besar di barat, Amerika Serikat dan Rusia (Uni Soviet), ASEAN bisa bersaing dengan dua raksasa besar Asia, Tiongkok dan India baik dari segi ekonomi maupun geopolitik. ASEAN punya modal yang cukup besar untuk bertarung dengan dua raksasa itu. Pada 2014, perekonomian ASEAN berada di nomor tujuh di dunia dan nomor tiga di Asia (di bawah Tiongkok dan India), sedangkan populasi penduduk ASEAN merupakan terbesar nomor tiga di dunia.2

Selain keuntungan, ASEAN tentu juga harus menghitung kendala yang akan dihadapi dari pengalaman Uni Eropa. Diberlakukannya single currency tentu bisa berdampak pada krisis yang sistemik. Satu (atau beberapa negara) krisis bisa berdampak ke negara anggota lain. Misalnya dari pengalaman Portugal dan Spanyol, hingga terakhir Yunani. Atau “dihapuskannya” sekat-sekat negara di Uni Eropa melalui visa Schengen, yang akhirnya baru terasa ketika terjadi krisis pengungsi seperti saat ini. Hampir semua negara Uni Eropa mengalami dampaknya dan harus menyelesaikan masalah tersebut bersama.

Dilihat dari sudut pandang positif, atraksi Uni Eropa dan negara-negara anggota menghadapi dua masalah tersebut juga bisa menjadi tontonan yang berharga. Misalnya, bagaimana negara-negara anggota melahirkan lembaga European Stability Mechanism(ESM) atau menerbitkan program Outright Monetary Transaction(OMT) untuk menanggulangi krisis. Atau, perdebatan parlemen, komisi Uni Eropa, dan negara-negara anggota seputar penanganan pengungsi yang membanjiri kawasan tersebut.

Intergovernmental vs Supranational
Wacana ASEAN menuju supranational memang belum diterima oleh semua kalangan. Ide ini masih menjadiperdebatan di kalangan para ahli. Ada yang setuju dengan ide supranational (bersatunya negara-negara ASEAN dalam kesatuan hukum, ekonomi dan politik), tetapi ada yang tetap memilih konsep intergovernmental seperti yang berlaku saat ini. Yakni, ASEAN hanya sebagai wadah berkumpul, tanpa ada satu kesatuan hukum yang bisa diterapkan secara ketat layaknya di Uni Eropa.

Sebagian kalangan pun menilai bahwa MEA 2015 ini hanya sebagai salah satu pilar dari ASEAN Community (dua pilar lainnya adalah Keamanan dan Sosial-Budaya). Namun, bila dilihat secara seksama, MEA 2015 adalah kunci bagaimana ke depannya wajah ASEAN akan bertransformasi.  Bila Masyarakat Ekonomi ASEAN ini berkembang dengan baik, mau tak mau, cepat atau lambat, ide supranational tidak akan mungkin bisa ditolak.

Karl Marx, dalam teori Basis and Superstructure-nya, memaparkan bahwa ekonomi adalah fondasi dari elemen-elemen lain (termasuk politik dan hukum) yang ada di masyarakat. Bila integrasi ekonomi ini berjalan dengan sukses, maka kemudian akan ditemukan beberapa persoalan, sehingga membutuhkan kehadiran hukum yang bisa jadi acuan bersama. Implikasinya, kesatuan hukum di ASEAN akan menjadi sebuah keniscayaan.

Kelak, ASEAN akan membutuhkan sebuah parlemen ASEAN yang bisa membuat aturan yang bisa digunakan di masing-masing negara anggota, kehadiran sebuah eksekutif yang melaksanakan aturan itu dan juga pengadilan ASEAN untuk menegakkan peraturan tersebut. Itu semua tentu dalam kerangka supranational.

Belajar dari Jerman
Bila arah ini sudah bisa dibaca secara menyeluruh, maka Indonesia harus bisa mempersiapkan diri sejak awal. Sebagai negara dengan jumlah populasi terbesar di ASEAN, Indonesia bisa belajar dari posisi Jerman di Uni Eropa. Di Uni Eropa, Jerman memiliki 96 anggota di Parlemen Uni Eropa. Ini merupakan jumlah kursi maksimal atau terbesar yang bisa dimiliki sebuah negara.3 Memang, keterwakilan kepentingan negara di Parlemen Uni Eropa tidak bisa dihitung secara matematis, karena para anggota parlemen berasal dari partai politik yang memiliki ideologi beragam. Namun, Jerman kerap dinilai sebagai salah satu penentu arah kebijakan Uni Eropa sehingga sering juga dijuluki sebagai “The Big Daddy of the European Union”.

Meski begitu, Jerman juga tetap mempertahankan identitas nasionalnya dari Uni Eropa. Peran ini dimaksimalkan dengan baik olehBundesverfasungsgericht (Mahkamah Konstitusi Jerman). Dalam berbagai kasus,4 MK Jerman kerap berupaya mempertahankan identitas nasionalnya dan menjaga hak warga negaranya ketika menguji sejumlah perjanjian internasional yang menjadi dasar berdirinya European Community atau Uni Eropa. “Perdebatan” antara MK Jerman dan European Court of Justice tentu bisa menjadi pelajaran berharga bagi MK di Indonesia ketika memutus sejumlah perjanjian internasional yang berkaitan dengan ASEAN, apalagi secara historis MK Jerman merupakan salah satu rujukan pembentukan MK di Indonesia.

MK sendiri juga sudah mulai menghadapi hal yang sama, ketika harus memutus pengujian UU ratifikasi piagam ASEAN. Ketika memutus perkara seperti ini, MK tentu harus berhati-hati. Peran sebagai  penjaga dan pengawal Konstitusi, tentu juga harus diiringi dengan “kepintaran”-nya dalam ikut serta membangun hukum regional. Pasalnya, bila ASEAN akhirnya bertransformasi menjadi supranational seperti Uni Eropa, maka khazanah hukum regional akan semakin berkembang sebagai perluasan dari hukum tata negara. Dan Indonesia, melalui MK, akan tercatat dalam sejarah sebagai pihak yang ikut mengembangkan hukum regional. Peran ini tentu tidak hanya dibebankan kepada MK, tetapi juga komunitas hukum di Indonesia, melalui gagasan-gagasan pembangunan konsep supranational dalam kerangka hukum regional yang konstruktif.

Sudah siapkah masyarakat (hukum) Indonesia?

1K.D. Borchardt, The ABC of European Union Law(European Union, 2010), hal 11
2ASEAN Economic Community Fact Sheet, Association of Southeast Asia Nations,http://www.asean.org/storage/2012/05/56.-December-2015-Fact-Sheet-on-ASEAN-Economic-Community-AEC.pdf, diakses pada 7 Januari 2016.
3Pasal 14 ayat (2) the Treaty on European Union (TEU).
4Beberapa kasus yang terkenal adalah Kasus Solange I/II, Kasus Maastricht, Kasus Lisbon, Kasus Honeywell dan Kasus OMT.

 

Sumber foto: http://www.news.okezone.com