Runtuhnya Mitos Spesialitas “Lex Sportiva”, 21 Tahun Bosman Case (Bag 1)

Standard

 

Beberapa hari di akhir Desember ini, 21 tahun yang lalu, dunia persepakbolaan Eropa gempar. Pasalnya, sebuah putusan pengadilan muncul yang mengubah wajah kompetisi sepakbola di Eropa secara drastis. Pada 15 Desember 1995, Pengadilan Uni Eropa (The European Court of Justice) melahirkan putusannya yang legendaris yang dikenal sebagai kasus Bosman. Banyak orang melihat putusan untuk kasus Bosman hanya dari satu sisi. Yakni, seorang pesepakbola asal Belgia Jean Marc Bosman dilarang pindah oleh klub asalnya Royal Club Liegois SA sebelum klub yang berniat meminangnya membayar sejumlah uang transfer. Padahal saat itu, kontrak Bosman dengan klub Royal Club Liegois SA telah berakhir.

Singkat cerita, pengadilan akhirnya mengabulkan permintaan Bosman. Implikasinya, pasca putusan ini, setiap pemain yang sudah habis kontrak dengan klubnya berstatus bebas transfer. Klub lain yang berminat untuk ‘meminang’ pemain tersebut tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun sebagai transfer dari klub lamanya.

Namun, bila ditelaah lebih dalam, sifat legandaris putusan Bosman tidak hanya itu. Ada banyak aspek lain yang tak kalah penting dari putusan Bosman, baik dari kompetisi sepakbola di Eropa atau hukum olahraga secara keseluruhan.

Salah satu aspek penting itu adalah penegasan dari Pengadilan Uni Eropa bahwa hukum (aturan) yang dibuat oleh badan otoritas olahraga (dalam hal ini UEFA) harus tunduk pada hukum positif yang berlaku di Uni Eropa, sebuah organisasi supranasional yang dibentuk oleh negara-negara yang berdaulat. Dengan kata lain, mitos ‘spesialitas’ hukum olahraga yang sering dianggap berada di atas hukum negara seperti yang diulang-ulang oleh salah satu kubu ketika kisruh PSSI beberapa tahun lalu itu sebenarnya telah runtuh dengan terbitnya putusan ini.

Perdebatan seputar kekhususan aturan kompetisi sepakbola ini sebenarnya merupakan bagian awal dari perdebatan dalam kasus Bosman. Ketika membantah permohonan Bosman di pengadilan, UEFA memang tidak secara tegas menyebut bahwa aturan yang dibuatnya itu memiliki ‘kedaulatan’ di atas hukum negara. UEFA menggunakan kalimat yang lebih halus.

Kala itu, UEFA berargumen bahwa “otoritas Komunitas Eropa (sekarang bernama Uni Eropa) selalu menghormati otonomi dari olahraga, disebabkan karena sangat sulit membedakan antara aspek ekonomi (yang merupakan wilayah Komunitas Eropa) dan aspek olahraga dalam sepakbola.” Pihak UEFA khawatir bila otoritas Uni Eropa mengganggu gugat wilayah ini maka akan mengundang pertanyaan dari organisasi sepakbola secara keseluruhan.

“Oleh sebab itu, walaupun Pasal 48 EC Treaty (aturan yang membebaskan warga negara anggota Uni Eropa untuk bekerja tanpa hambatan di negara anggota Uni Eropa yang lain) diberlakukan juga untuk pesepakbola profesional, tetapi sangat penting untuk menetapkan sifat fleksibilitas dalam kasus ini karena sifat olahraga yang khusus,” sebut wakil UEFA kala itu.

Pandangan ini juga didukung oleh Pemerintah Jerman yang tampil untuk mem-back up UEFA. Pertama, pemerintah Jerman menekankan bahwa dalam banyak kasus, olahraga -seperti sepakbola- bukanlah aktivitas ekonomi. Selanjutnya, Jerman berargumen bahwa olahraga secara umum memiliki berbagai persamaan dengan budaya. Oleh karena itu, sesuai dengan hukum Komunitas Eropa saat itu yang menghargai budaya masing-masing negara anggotanya, maka hal yang sama juga harus diterapkan terhadap olahraga.

Terakhir, Jerman juga berdalih bahwa “merujuk kepada kebebasan berasosiasi dan otonomi yang dimiliki oleh federasi olahraga,” Komunitas Eropa memiliki kewenangan terbatas untuk ikut campur tangan. Lalu apa kata Pengadilan Eropa atas pembelaan UEFA dan Pemerintah Jerman ini?

Pengadilan Eropa menegaskan bahwa, sepanjang memiliki aspek ekonomi di dalamnya, olahraga adalah subjek hukum yang harus tunduk pada hukum Komunitas Eropa. Artinya, Komunitas Uni Eropa itu berlaku terhadap aktivitas pesepakbola profesional dan semiprofesional saat mereka berada dalam hubungan kerja dan menerima kompensasi berupa gaji.

Selain itu, Pengadilan Eropa juga menolak argumen Pemerintah Jerman yang berusaha menyamakan olahraga dengan budaya.

Akhirnya, menutup perdebatan ini, Pengadilan Eropa menegaskan bahwa “Pasal 48 EC Treaty berlaku juga terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh asosiasi olahraga, seperti URBSFA (asosiasi sepakbola Belgia), FIFA atau UEFA, sepanjang dalam kondisi atlet profesional yang terikat pada hubungan kerja yang menghasilkan profit.”

Nah, setelah merefleksi putusan Bosman yang telah terbit 21 tahun lalu ini, masih-kah kita keukeuh untuk menceritakan dongeng bahwa hukum olahraga selalu berada di atas hukum negara?

Selanjutnya baca bagian 2

Advertisements