Suasana Luar dan Dalam Ruang Sidang Pengadilan Uni Eropa (Foto)

Image
Foto1 CJEU

Suasana dalam ruang sidang Pengadilan Uni Eropa di Luxembourg

Slide1

Pengunjung hanya diperbolehkan mengambil foto sebelum hakim memasuki ruang sidang.

Slide2

Bagian kanan dan kiri atas ruang sidang (di dalam ruang berkaca) adalah tempat para penerjemah yang bertugas menerjemahkan persidangan ke dalam bahasa para pihak yang bersengketa.

Slide3

Ini adalah salah satu bilik dari penerjamah di Pengadilan Uni Eropa. Ada 24 bahasa resmi yang diakui oleh Uni Eropa dari 28 negara anggotanya.

Slide3

Salah satu sudut di Pengadilan Uni Eropa.

Slide2

Lantai tempat sidang utama Pengadilan Uni Eropa.

Slide4

Bentuk atap salah satu sudut Pengadilan Uni Eropa.

Advertisements

Sengketa “Bahasa Resmi dalam Kontrak” di mata Pengadilan Uni Eropa

Standard

 

Munculnya Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 yang mengharuskan bahwa kontrak berbahasa Indonesia sempat meresahkan berbagai pihak. Pasal 31 UU No.24 Tahun 2009 sudah “memakan korban”, dimana kontrak yang tidak mencantumkan bahasa Indonesia dibatalkan oleh Pengadilan. Sebelum UU ini terbit, Peraturan Bank Indonesia (PBI) juga memuat aturan yang sama untuk kontrak derivative.

Di Belgia, aturan semacam ini juga ada. Bahkan, usianya lebih lama, yakni sejak 1973. Aturan di Belgia lebih ketat lagi, kontrak harus dimuat dengan bahasa resmi mereka. Bila dilanggar, maka akan batal demi hukum. Kasus ini bahkan sempat “mampir” ke Pengadilan Uni Eropa dalam kasus Anton Las yang diputus pada April 2013 lalu.

Anton Las adalah warga negara Belanda yang menetap di negeri kincir angin itu. Dia bekerja sebagai pegawai tetap dari PSA Antwerp, sebuah perusahaan yang didirikan di Antwerp (Belgia). Perusahaan tersebut juga merupakan bagian dari multinational group yang memiliki kantor di Singapura. Dalam perjalanannya, Anton Las dan perusahaannya mengalami sengketa kerja.

Lalu, pengacara Anton Las mempersoalkan bahasa dalam kontrak kerja tersebut, dan menyatakan kontrak itu batal demi hukum. Sebab, kontrak itu dibuat dengan Bahasa Inggris, bukan menggunakan bahasa Belanda. Pasal 4 Konstitusi Belgia mengakui ada empat bahasa yang diakui berdasarkan pembagian wilayah di sana, yakni wilayah berbahasa Perancis, wilayah berbahasa Belanda , wilayah berbahasa Jerman dan wilayah dua bahasa di ibukota Brussells.

Nah, aturan penggunaan berbahasa kontrak ini diatur dalam “the Decree of the Vlaamse Geemschap of 19 July 1973”. Pasal 2 Decree tersebut menyatakan bahwa “bahasa yang digunakan dalam hubungan kontrak kerja antara pekerja dan pemberi kerja, serta peraturan perusahaan dan dokumen lain yang dibutuhkan secara hukum, harus berbahasa Belanda”. Bila aturan ini dilanggar, maka konsekuensinya, kontrak akan batal demi hukum.  Anton Las dan pengacara menggunakan dasar ini untuk menyatakan bahwa kontrak kerjanya dengan perusahaan batal demi hukum, karena PSA Antwerp merupakan perusahaan yang berada di wilayah berbahasa Belanda di Kerajaan Belgia.

Namun, PSA Antwerp menilai argumen tersebut seharusnya tidak diterima oleh Pengadilan Belgia. Perusahaan beranggapan kasus ini berkaitan erat dengan Hukum Uni Eropa, sehingga hukum Belgia bukan satu-satunya yang menjadi rujukan. Apalagi, dalam kasus ini, ada unsur “Cross-Border”, dimana Anton merupakan warga Belanda yang bekerja untuk perusahaan Belgia. Sehingga, pada prinsipnya, Anton Las sedang menikmati haknya untuk mendapatkan “freedom of movement for workers” yang tunduk pada Hukum Uni Eropa.

Oleh karena itu, PSA Antwerp menilai Hukum Belgia mengenai penggunaan bahasa dalam kontrak tersebut tidak bisa diterapkan dalam kasus ini. Selain itu, baik Anton Las dan perusahaan jelas-jelas mengerti isi kontrak itu dalam bahasa Inggris. Adalah hal yang aneh, bila kontrak dibuat dalam bahasa Belanda, padahal Direktur Perusahaan yang menandatangani kontrak itu adalah warga negara Singapura yang sama sekali tidak memahami bahasa Belanda. Demikian argumen perusahaan.

Atas sengketa ini, Pengadilan Belgia kemudian mengajukan pertanyaan (preliminary reference) ke Pengadilan Uni Eropa mengenai kasus ini. Sebab, kasus ini berkaitan dengan interpretasi Pasal 45 the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) yang menjamin freedom of movement of workers (kebebasan bergerak bagi pekerja untuk seluruh wilayah Uni Eropa).

Lalu, apa kata Pengadilan Uni Eropa mengenai hal ini?

Pengadilan Uni Eropa memahami argumen Pemerintah Belgia bahwa aturan kontrak bahasa itu memiliki tiga tujuan. Yakni, (1) untuk mempromosikan dan mendorong penggunaan salah satu bahasa resmi nasional Belgia; (2) untuk memastikan perlindungan terhadap para pekerja agar memungkinkan mereka memeriksa dokumen (kontrak) kerja dalam bahasa yang mereka pahami (bahasa nasional) serta agar pengadilan bisa memahami bila ada sengketa kerja; (3) untuk memastikan pemeriksaan dan pengawasan ketenagakerjaan oleh inspektorat berjalan efektif.

Argumen Pemerintah Belgia ini merujuk kepada aturan bahwa Uni Eropa harus menghormati kekayaan budaya dan perbedaan bahasa di masing-masing negara anggota (Pasal 3(3) the Treaty on the European Union dan Pasal 22 the Charter of Fundamental Rights of the European Union) dan identitas nasional negara anggota Uni Eropa (Pasal 4(2) TEU).

Namun, Pengadilan Uni Eropa menilai penggunaan aturan tersebut harus dilaksanakan secara proporsional. Para hakim di Luxembourg ini menegaskan bahwa untuk konteks dimana masing-masing pihak memiliki unsur “Cross-Border”, tidak terlalu penting untuk memiliki pengetahuan bahasa resmi negara tersebut. Dalam situasi ini, masing-masing pihak boleh membuat kontrak dengan bahasa lain selain bahasa resmi negara tersebut.

Lebih lanjut, Pengadilan Uni Eropa menyatakan bahwa aturan domestic negara anggota seharusnya tidak hanya mewajibkan penggunaan bahasa resmi nasional dalam kontrak yang mengandung unsur cross border, tetapi juga mengizinkan penggunaan bahasa lain yang dipahami oleh masing-masing pihak. Aturan semacam ini akan lebih terasa proporsional. Sehingga, itu bisa menciptakan win win solution, dimana prinsip freedom of movement for workers dalam Hukum Uni Eropa tidak dilanggar dan di sisi lain bisa juga melindungi tujuan dari atruan nasional dimaksud sebagaimana disebutkan di atas.

Oleh karena itu, Pengadilan Uni Eropa memutuskan bahwa Pasal 45 TFEU harus diinterpretasikan sebagai “menghalangi” legislasi nasional yang mengharuskan penggunaan eksklusif bahasa resmi nasional dalam hal kontrak yang bersifat “cross border” dan mengakibatkan batal demi hukumnya kontrak tersebut.

Sebenarnya, bila melihat UU No.24 Tahun 2009, para legislator di Senayan sudah lebih maju. Sebab, Pasal 31 ayat (2) memang memungkinkan bahwa kontrak yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris, selain tetap ada kewajiban menulis dalam bahasa Indonesia sebagaimana diatur Pasal 31 ayat (1).

Jadi, bila mengikuti amar putusan Pengadilan Uni Eropa itu, maka UU No.24 Tahun 2009 sebenarnya sudah sangat siap digunakan apabila ASEAN kelak menerapkan freedom of movement for workers secara kaffah (keseluruhan) layaknya Uni Eropa.

“Perda Warteg” dan Blue Law di Negara Barat

Standard

Tulisan ini telah dipublikasikan di Harian Republika, Sabtu, 18 Juni 2016.

Kontroversi razia warung tegal Ibu Saeni yang melayani konsumen siang hari di bulan Ramadan semakin melebar. Perdebatan bukan lagi seputar cara Satpol PP merazia dan menyita barang dagangan, tetapi kini menyasar ke Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 yang jadi dasar tindakan itu. Perda itu memang melarang warung makan atau restauran untuk melayani konsumen di siang hari selama bulan Ramadan, lengkap dengan sanksinya.

Sebagian kalangan menilai Perda Kota Serang ini tidak toleran. Bagaimana dengan orang lain yang memang tidak berpuasa. Demikian argunmen kubu yang menolak. Sedangkan, kubu yang mendukung Perda ini memberi contoh aturan di Bali dimana segala aktivitas kegiatan masyarakat yang mayoritas penduduk beragama Hindu harus berhenti saat hari Raya Nyepi. Ada juga yang memberi contoh larangan berjualan di hari Minggu di Papua yang mayoritas penduduk beragama Kristen.

Fenomena aturan yang mempertimbangkan keadaan socio-kultural (termasuk tradisi keagamaan) masyarakat sekitar bukan sesuatu hal yang baru di dunia ini dan tidak hanya bisa ditemukan di Indonesia. Di negara-negara Barat yang sering dijadikan rujukan dalam berdemokrasi dan bertoleransi juga mengenal aturan serupa. Yakni, aturan yang melarang proses berniaga pada hari Minggu, hari Sabat yang disakralkan oleh ummat kristiani, yang menjadi mayoritas di negara-negara barat tersebut.

Di Amerika Serikat dan Kanada, aturan ini dikenal dengan sebutan Blue Law. Istilah ini disebut-sebut pertama kali sudah muncul sejak 1781. Walau faktanya, negara-negara bagian yang masih memberlakukan aturan ini terus menyusut seiring dengan menurunnya tingkat religiusitas masyarakat sekitar.

Sedangkan di negara-negara kawasan Eropa, aturan semacam ini dikenal dengan sebutan ”Sunday Trading”. Inti aturannya sama, larangan untuk membuka toko di hari Minggu, walaupun ada juga berbagai pengecualian. Beberapa negara di Eropa yang masih menerapkan aturan ”Sunday Trading” dengan berbagai pengecualian adalah Belanda, Jerman, Belgia, Switzerland, Hungaria dan Italia.

Negara-negara itu biasanya menyerahkan ke Pemerintah Kota untuk menentukan penerapannya. Jadi, misalnya, di beberapa Kota di Belanda atau Jerman, Anda akan menemukan toko-toko yang tutup pada hari Minggu, sedangkan di kota lain dibolehkan buka. Biasanya, kota-kota yang membolehkan untuk berdagang di hari Minggu adalah kota-kota besar yang banyak dikunjungi wisatawan.

Isu tentang ”Sunday Trading” memang juga kerap menimbulkan perdebatan di sebagian negara Eropa. Ada yang setuju, ada pula yang setuju. Yang setuju tidak lagi hanya mendasarkan pada nilai-nilai religiusitas yang mulai menurun di sejumlah negara, tetapi juga isu hak keluarga dimana pekerja butuh berkumpul dengan keluarganya pada hari Minggu. Yang tidak setuju biasanya berpendapat lebih menyerahkan sepenuhnya kepada toko untuk memilih hari apa mereka hendak tutup dan tidak melayani pelanggan.

Dalam konteks Uni Eropa, perdebatan ini bahkan beberapa kali ’mampir’ ke Pengadilan Uni Eropa. Aturan larangan Sunday Trading di beberapa kota di negara-negara anggota Uni Eropa dinilai melanggar prinsip kebebasan bergerak suatu barang (free movement of goods) di area Uni Eropa. Sebab, ada satu hari dalam seminggu (hari Minggu), dimana barang tersebut tidak bisa bersirkulasi dan dinikmati oleh konsumen. Setidaknya ada dua kasus tentang ”Sunday trading” ini yang diajukan dari Italia (kasus C-418/93) dan Inggris (Kasus C-169/91).

Lalu, apa kata Pengadilan Uni Eropa dalam kasus-kasus itu? Para hakim di Luxembourg menyatakan bahwa larangan ”Sunday Trading” tidak melanggar aturan Uni Eropa. Selain itu, Pengadilan juga mempersilahkan kepada masing-masing negara anggota Uni Eropa untuk mengatur larangan ”Sunday trading” tersebut berdasarkan karakteristik socio kultural masyarakat di daerah tersebut. Ini tentu sejalan dengan prinsip bahwa sebuah aturan diciptakan setelah menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat sekitar.

Kembali ke kasus ”Perda Warteg” kota Serang (mayoritas masyarakat beragama Islam dan dikenal sebagai kota Santri), larangan beraktivitas saat Nyepi di Bali (mayoritas penduduk beragama Hindu), dan larangan berniaga di sebagian daerah di Papua (mayoritas masayarakat beragama Kristen), saya jadi bertanya: kalau membuat aturan sesuai dengan karakteristik socio kultural masyarakat sekitar dipersoalkan, lalu Anda ingin membuat aturan merujuk kemana?

Ketika Real Madrid Tersangkut Dana APBD

Standard

Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk klub sepakbola sempat menimbulkan kehebohan di Indonesia beberapa tahun lalu. Pengalokasian dana bantuan dari APBD ke sejumlah klub ini dinilai tidak tepat. Pasalnya, yang namanya bantuan, tentu tidak bisa diberikan terus menerus tiap tahun. Begitu alasan penolakan penggunaan APBD untuk klub sepakbola. Aturan yang melarang pemberian dana APBD ke klub sepakbola pun akhirnya diterbitkan. Implikasinya, tak sedikit klub yang biasa menikmati dana itu menjadi morat marit keuangannya.

Nah, isu dana APBD untuk klub sepakbola ternyata hangat juga di Uni Eropa. Bahkan, hingga saat ini. Sejumlah klub-klub besar disinyalir menerima dana bantuan dari APBD kota mereka berasal. Salah satu yang sedang diusut adalah Real Madrid. Kenapa saya ambil contoh Real Madrid? Pertama, karena Real Madrid adalah sebuah klub yang cukup besar dan langganan juara Liga Champion. Kedua, sebenarnya simpel, karena kasus Real Madrid ini dibahas di kelas European Law yang saya ikuti.

Oke, pertama, mari kita bahas dahulu kedudukan dana APBD untuk klub sepakbola dalam konteks Uni Eropa. Pada prinsipnya, penggunaan dana APBD untuk klub sepakbola dilarang, mengacu ke Pasal 107 ayat (1) Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). Sebenarnya, aturan tersebut tidak spesifik berbicara untuk klub sepakbola, tetapi untuk pelaku usaha secara keseluruhan dalam konteks rezim hukum persaingan usaha.

Pasal 107 ayat (1) berbunyi, “Save as otherwise provided in the Treaties, any aid granted by a Member State or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects trade between Member States, be incompatible with the internal market.”

Kira-kira maksud dari bunyi pasal itu adalah segala bantuan dari negara (lingkupnya bisa pemerintah pusat maupun daerah) dalam bentuk apapun yang bisa mendistorsi atau mengancam persaingan usaha karena menguntungkan pelaku usaha tertentu dinyatakan bertentangan dengan prinsip internal market. Sebagai informasi, “internal market” merupakan salah satu inti dari integrasi Uni Eropa, sehingga Uni Eropa sangat menjaga agar “internal market” tidak diganggu gugat.

Sebenarnya, Pasal 107 ayat (1) TFEU ini tidak berdiri sendiri. Pasal 107 ayat (2) dan ayat (3) mencantumkan pengecualian-pengecualiannya,seperti bantuan untuk bencana alam, bantuan untuk kegiatan yang berkarakter social dan sebagainya. Kalau mau lihat lebih lengkap apa saja pengecualiannya, oke saya copy paste isi Pasal 107 ayat (2) dan ayat (3) TFEU itu, tapi di-translate sendiri ya.

Pasal 107 ayat (2):

The following shall be compatible with the internal market:

(a) aid having a social character, granted to individual consumers, provided that such aid is granted without discrimination related to the origin of the products concerned;

(b) aid to make good the damage caused by natural disasters or exceptional occurrences;

(c) aid granted to the economy of certain areas of the Federal Republic of Germany affected by the division of Germany, in so far as such aid is required in order to compensate for the economic disadvantages caused by that division. Five years after the entry into force of the Treaty amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, the Council, acting on a proposal from the Commission, may adopt a decision repealing this point.

Pasal 107 ayat (3)

The following may be considered to be compatible with the internal market:

(a) aid to promote the economic development of areas where the standard of living is abnormally low or where there is serious underemployment and of the regions referred to in Article 349, in view of their structural, economic and social situation;

(b) aid to promote the execution of an important project of common European interest or to remedy a serious disturbance in the economy of a Member State;

(c) aid to facilitate the development of certain economic activities or of certain economic areas, where such aid does not adversely affect trading conditions to an extent contrary to the common interest.

(d) aid to promote culture and heritage conservation where such aid does not affect trading conditions and competition in the Union to an extent that is contrary to the common interest;

(e) such other categories of aid as may be specified by decision of the Council on a proposal from the Commission.

Nah, jadi udah ada gambaran kan? Jadi, bantuan negara (baik dari APBN maupun APBD) untuk pelaku usaha di negara-negara anggota Uni Eropa itu dilarang karena pada intinya bisa menghambat persaingan usaha di antara mereka. Yang dimaksud sebagai pelaku usaha di sini termasuk juga klub sepakbola karena sepakbola telah menjadi industri.

Sebagai ilustrasi, di sebuah kota ada dua klub. Misalnya, Kota Madrid yang bercokol dua klub, Real Madrid dan Atletico Madrid. Kalau Walikota hanya mengalokasikan dana APBD untuk Real Madrid, maka itu bsia merusak iklim persaingan usaha antar klub-klub tersebut. Itu baru level kota, belum ditarik ke level yang lebih tinggi seperti negara.

Dari Real Madrid Hingga PSV Eindhoven  

Oke, setelah paham konsep larangan State Aid di Uni Eropa, maka kita kembali ke kasus yang sedang hangat dan masih diusut oleh Komisi Eropa. Kasus yang menjerat Real Madrid. Kasus ini bermula dari rencana perluasan stadion Santiago Bernabeu. Singkat cerita, terjadi tukar guling tanah antara Real Madrid dan Pemerintah Kota Madrid. Pemkot memberikan lahan kepada Real Madrid yang senilai kira-kira 500 ribu euro pada 1998. Lahan ini nilainya terus bertambah. Hingga mencapai 22 juta Euro pada 2011.

Real Madrid tentu mendapat keuntungan dengan kenaikan harga itu. Namun, apakah ini termasuk bantuan negara yang dikhawatirkan akan mengancam persaingan usaha yang sehat sebagaimana dilarang oleh Pasal 107 TFEU? Komisi Eropa masih mengusut kasus tersebut hingga saat ini.

Ternyata, bukan hanya Real Madrid yang sedang tersangkut kasus bantuan negara ini. Ada banyak klub sepakbola yang dinilai “bermain api” dengan bantuan-bantuan tersebut. Kalau nggak percaya, coba googling aja. Nah, uniknya, kadang-kadang klub sepakbola atau Pemkot sendiri yang berdalih bahwa “ini bukan bantuan dari negara” ketika memperoleh dana dari APBD. Argumen yang jelas-jelas sangat konyol.

Professor yang mengajar di kelas saya bercerita. Di suatu sore, dia sedang mengendarai mobil sambil mendengar radio. Ada berita berisi konferensi pers dari perwakilan Pemkot Eindhoven. Sang perwakilan menyatakan bahwa dengan bangga mereka telah menjalin kerja sama 37 juta euro dengan PSV Eindhoven. Dan sang perwakilan Pemkot itu berkata, “Saya dengan senang hati mengumumkan ini, dan ini bukan bantuan negara.”

Lalu, Professor pun bercerita “alarm” di kepalanya langsung berbunyi ketika mendengar itu. Ya, jelaslah ini bantuan negara, walaupun si orang Pemkot itu membantahnya. Apalagi, setelah itu, cerita selanjutnya, PSV Eindhoven langsung belanja pemain sebesar 27 juta Euro, tiga hari setelah pengumuman dari Pemkot Eindhoven itu disiarkan.

Professor kasih nasehat. Bila kalian kelak jadi lawyer dari klub atau Pemkot yang terjerat kasus bantuan negara dalam konteks Uni Eropa, jangan panik. Nggak usah bikin statement yang konyol bahwa itu bukan “bantuan negara”, padahal sebenarnya iya. Fokus pada pembelaan bahwa apakah “bantuan negara” itu ada pengecualian sebagaimana diatur Pasal 107 ayat (2) dan (3) atau “bantuan negara” itu dapat dijustifikasi.

Lima Elemen

Untuk membuktikan adanya “bantuan negara” bisa dilihat dari lima elemen. Pertama, adakah keuntungan yang diterima oleh pelaku usaha dari batuan negara itu? Keuntungan ini bisa dalam bentuk apa saja, tidak melulu dalam bentuk uang. (Catatan: Penjelasan mengenai konsep “keuntungan” ini sangat panjang, ada yurisprudensi kasus Altmark dan teori Private investor test, yang nggak mungkin dijelaskan secara panjang lebar di sini. Kalau butuh penjelasan, silakan tanya di kolom komentar artikel ini ya biar saya jelaskan lebih lanjut).

Kedua, yang memberikan bantuan adalah negara atau melalui sumber daya negara. Yang dimaksud sebagai negara ini, bisa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bahkan, BUMN juga termasuk ke dalam pengertian di atas. Selain itu, badan private yang ditunjuk oleh negara untuk mengelola sumber daya juga masuk ke dalam pengertian di atas (lihat kasus Van Der Kooy). Jadi, mereka yang disebutkan di atas, bila kasus dana bantuan, bisa masuk ke dalam kategori “bantuan negara”.

Ketiga, selektif. Bantuan yang diberikan bersifat selektif, atau kepada pelaku usaha tertentu saja. Kalau bantuan diberikan kepada semua pelaku usaha secara merata, itu tentu tidak akan melanggar iklim persaingan usaha yang sehat. Keempat, apakah ada dampaknya terhadap perdagangan antar negara Uni Eropa? Kelima, apakah bantuan negara itu mendistorsi iklim persaingan usaha? Oh iya, “bantuan negara” ini juga ada ambang batasnya. Bila bantuannya hanya sebesar 200 ribu euro selama tiga tahun fiscal itu tidak masuk ke dalam kategori “bantuan negara” (De Minimis, Pasal 3 Regulation 1407/2013).

Nah, bila semua element itu sudah terpenuhi, apakah sudah bisa dinyatakan melanggar Pasal 107 ayat (1) TFEU yang disebut di atas. Eits, nanti dulu. Sekali pun itu dinyatakan sebagai “bantuan negara” itu tetap diperbolehkan bila memang termasuk ke dalam pengecualian Pasal 107 ayat (2) dan (3) TFEU. Ada juga pengecualian yang diatur di Commission Regulation No.651/2014 yang dikenal dengan sebutan Block Exemption Regulation.

Agar tidak terjerat “bantuan negara” sebenarnya sudah ada prosedur yang disediakan oleh TFEU, yakni melalui Pasal 108 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (3). Bila Pasal 108 ayat (1) berlaku untuk “bantuan negara” yang sedang berjalan, sedangkan Pasal 108 ayat (3) berlaku untuk “bantuan negara” yang baru akan diberikan. Untuk kategori “bantuan negara” yang terakhir, pelaku usaha bisa melaporkan terlebih dahulu ke Komisi Eropa sebelum menerima bantuan itu. Lalu, Komisi Eropa akan menilainya dan menentukan apakah bantuan itu boleh diterima atau tidak.

Fiuh, ternyata penjelasannya panjang juga ya. Pasti kalian capek baca tulisan sepanjang ini. Saya juga capek nulisnya kok. Padahal tadi niatnya mau bahas Real Madrid aja, tapi malah ngalor ngidul kemana-mana. Oke, kita kembali ke Real Madrid. Sekali lagi, kasus Real Madrid ini memang terkesan lebih heboh. Padahal, Barcelona dan Valencia sebenarnya juga sedang diinvestigasi terkait kasus “bantuan negara” juga.

Lalu, kenapa Real Madrid yang terkesan lebih seksi? “If you attack Real Madrid, it means you attack Spain and the Royal Family,” demikian kata professor saya.

 

Penyiksaan dalam Penyidikan: Dari Siyono Hingga Gafgen Case

Standard

 

Dugaan adanya penyiksaan terhadap Siyono –terduga teroris asal Klaten- dalam proses penyelidikan pihak Kepolisian semakin menguat. Tim Forensik Muhammadiyah akhirnya mengungkapkan ada bekas kekerasan di tubuh jenazah Siyono. Dugaannya, bekas penyiksaan diperoleh Siyono ketika masih hidup, saat dia usai diperiksa oleh aparat Densus 88.

Memang, sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, belum bisa disimpulkan bahwa pihak Densus 88 telah melakukan penyiksaan. Namun, desas-desus atau dugaan ke arah sana semakin kuat pasca dibukanya hasil forensik itu. Apalagi, kasus penyiksaan atau intimidasi aparat polisi terhadap tersangka atau bahkan yang masih terduga pelaku tindak pidana seringkali ditemui.

Kasus seperti itu tidak hanya ditemui di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Mendengar kasus Siyono di atas, saya teringat sebuah kasus yang sempat bikin heboh Jerman –bahkan Uni Eropa- pada sekira 2002 lalu. Namanya, kasus Gafgen (Gafgen Case). Kasus ini menjadi bacaan wajib bagi mereka yang mengambil mata kuliah “European Protection of Human Rights” di program European Law. Ini berkaitan dengan hak asasi seseorang untuk tidak mengalami penyiksaan.

Tersangka dalam kasus ini adalah Magnus Gafgen, seorang mahasiswa hukum asal Jerman. Dia menculik seorang anak berusia 11 tahun, berinisial J. Gafgen yang mengenal kakak perempuan J berpura-pura bahwa jaket kakaknya tertinggal di apartemennya. Lalu, Gafgen secara sadis mencekik J hingga tewas.

Lalu, Gafgen meminta tebusan ke orangtua J sambil berpura-pura bahwa J masih hidup. Ketika sedang mengambil tebusan, Gafgen ditangkap polisi. Saat interogasi, polisi terus mendesak Gafgen untuk memberi tahu dimana ia menyembunyikan J. Saat itu, kepolisian beranggapan bahwa J masih hidup. Hingga akhirnya, kekerasan dalam penyidikan pun dilakukan.

Gafgen mengaku disiksa. Dia mengungkapkan bahwa petugas Kepolisian mengancam akan menguncinya di sebuah sel yang berisi dua pria besar berkulit hitam yang siap “memangsanya secara seksual”. Petugas Kepolisian juga disebut beberapa kali memukul dadanya dan sekali membenturkan kepalanya ke dinding. Singkat cerita, Gafgen akhirnya mengaku dimana ia menyembunyikan J, dan J pun ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa.

Gafgen memang akhirnya divonis seumur hidup atas pembunuhan J. Namun, ia tetap tak terima disiksa oleh pihak Kepolisian. Ia menggugat Kepolisian ke Pengadilan Jerman. Gugatan itu kandas. Gafgen tak mau menyerah. Gugatan baru disiapkan. Kali ini, gugatan diajukan ke Pengadilan HAM Eropa terhadap pemerintah Jerman. Ia berargumen bahwa sikap aparat Kepolisian terhadap dirinya telah melanggar Pasal 3 (larangan terhadap penyiksaan) dan Pasal 6 (hak untuk mendapat proses pengadilan yang adil) di Konvensi HAM Eropa.

Dalam putusannya, Pengadilan HAM Eropa memutuskan bahwa telah terjadi penyiksaan terhadap Gafgen. Pengadilan memutuskan bahwa Jerman bersalah, walau kekerasan dilakukan pada tahap penyidikan untuk menggali informasi tentang korban. Namun, Pengadilan HAM Eropa menyatakan tidak ada pelanggaran terhadap “right to a fair trial”. Akhirnya, berbekal dengan putusan Pengadilan HAM Eropa ini, Gafgen kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Jerman di Frankfurt. Pengadilan memerintahkan Pemerintah Jerman untuk membayar ganti rugi sebesar 3.000 euro (setara dengan Rp 44,5 juta) ke Gafgen.

Kasus Gafgen memang berbeda dengan Siyono. Ketika diperiksa polisi, Gafgen sudah berstatus sebagai tersangka, sedangkan Siyono masih berstatus terduga. Artinya, Siyono diperiksa masih pada tahap penyelidikan (bukan penyidikan), yakni masih mencari ada atau tidaknya tindak pidana. Bahkan, dalam kondisi seperti Gafgen sekalipun, penyiksaan terhadap tersangka tetap tidak diperbolehkan.

Melihat kasus Gafgen, Pengadilan HAM Eropa telah memberi pelajaran berharga, bahwa penyiksaan tidak boleh dilakukan dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Menakar Moral, Belajar dari HAM Eropa

Standard

 

Beberapa pekan belakangan ini publik diributkan dengan isu Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) di kampus Universitas Indonesia. Debat panjang masih berlangsung. Ada yang menolak dengan landasan moral, ada pula yang membolehkan dengan dalih hak asasi manusia (HAM). Diskusi seputar relasi moral dan HAM ini sebenarnya kerap muncul juga di negara-negara di benua Eropa yang sering dinilai terdepan untuk urusan HAM.

Pada 1976, Pengadilan HAM Eropa (European Court of Human Rights) yang bertugas sebagai “penjaga gawang” HAM di 47 negara yang tergabung di Council of Europe menelurkan sebuah doktrin “Margin of Appreciation” dalam kasus Handyside vs the United Kingdom. Inti dari doktrin ini adalah masing-masing negara di bawah yurisdiksi Pengadilan HAM Eropa mempunyai diskresi menyikapi suatu isu yang belum disepakati (belum ada konsensus) di antara negara-negara di Eropa itu, sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di bangsa tersebut.

Kasus Handyside ini berkaitan dengan isu moral publik. Ceritanya, Mr Handyside adalah penerbit buku yang sedang menyiapkan buku bertajuk “Little Red School Book” edisi United Kingdom. Buku yang bertemakan edukasi dan masalah-masalah seksual ini ditujukan sebagai buku referensi anak-anak dan remaja.

United Kingdom (Kerajaan Inggris) ‘membredel’ buku ini karena dinilai melanggar Undang-Undang Publikasi bermuatan cabul di negara itu. Denda pun dijatuhkan kepada Mr Handyside. Tak terima dengan hukuman itu, Mr Handyside membawa kasus ini ke Pengadilan HAM Eropa dengan tuduhan adanya pelanggaran kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Konvensi HAM Eropa.

Lalu, apa kata Pengadilan HAM Eropa? Gugatan Mr Handyside ini ditolak. Dalam salah satu pertimbangannya, pengadilan menilai bahwa belum ada konsensus di antara negara-negara di Eropa seputar definisi moral, sehingga hal tersebut diserahkan ke masing-masing negara berdasarkan doktrin “Margin of Appreciation”, bagaimana mendefinisikan moral sesuai nilai-nilai yang berkembang di masyarakat masing-masing negara.

Perkawinan Sejenis

Doktrin “Margin of Appreciation” ini juga kerap digunakan ketika Pengadilan  HAM Eropa memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan sejenis. Misalnya, dalam kasus Schalk Kopf vs Austria (2010), dimana Pengadilan HAM Eropa menolak permintaan pasangan sejenis asal Austria untuk bisa menikah secara legal di negara tersebut.

Pengadilan HAM mengakui meski beberapa negara di Eropa lainnya ada yang membolehkan perkawinan sejenis, tetapi belum ada konsensus secara keseluruhan di Eropa seputar pernikahan sejenis ini. Oleh karena itu, Austria tetap diberikan “margin of appreciation” untuk menginterpretasikan perkawinan sesuai dengan nilai yang berlaku di bangsa itu. Dalam hal ini, hukum Austria tetap mendefinisikan bahwa perkawinan harus dilangsungkan oleh pasangan laki-laki dan perempuan.

Kasus teranyar adalah Oliari dkk vs Italia yang diajukan oleh enam warga Italia. Di kasus yang diputus pada Oktober 2015, Pengadilan HAM Eropa memang memenangkan gugatan penggugat dalam hal perlakuan non diskriminasi, tetapi dalam hal “hak untuk menikah” (Pasal 12 Konvensi HAM Eropa) sikap pengadilan tetap sama dengan kasus Schalk and Kopf.

Sejumlah fakta di atas tentunya membantah anggapan sebagian kalangan yang menggeneralisir bahwa negara-negara di barat (termasuk Eropa) semuanya setuju dengan perkawinan sejenis. Faktanya, tak semua negara di Eropa melegalkan perkawinan sejenis, layaknya Belanda yang lebih sering terdengar di Indonesia.

Nilai-Nilai Bangsa

Setidaknya ada dua hal yang bisa dipelajari bangsa Indonesia dari sikap Pengadilan HAM Eropa. Pertama, relasi antara moral dan HAM bukanlah dua hal yang harus selalu dipertentangkan. Urusan ini tidak bisa digeneralisir karena masing-masing negara memiliki definisinya mengenai moral dan bagaimana negara menerapkannya dalam kerangka HAM.

Kedua, negara tidak haram untuk ikut campur dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan moral warganya. Ada banyak instrumen yang bisa dijadikan dasar bagi negara untuk ikut campur. Selain hukum positif yang berlaku (seperti UUD 1945 dan UU), ada juga nilai-nilai luhur bangsa atau the living law, hukum yang hidup di masyarakat. Jadi, bila Iwan Fals pernah menciptakan lirik lagu untuk pemimpin, “Masalah  moral, masalah akhaq, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlaqmu…”, untuk konteks ini, tidak sepenuhnya tepat.

Towards a Supranational ASEAN

Standard

This article was first published at www.en.hukumonline.com

On 1 January 1958, the European Economic Community (EEC) came into being. What was eventually to lead to continent-wide economic integration was at first initiated by six countries, namely Belgium, France, Italy, Luxembourg, the Netherlands and West Germany after the signing of the Rome Treaty on 25 March 1957.[1] The community eventually moved beyond the economic sphere and became the European Community, before finally transforming into the supranational entity we know today as the European Union (“EU”), which comprises of 28 countries.

From a historical perspective, the emergence of the EU actually began with the establishment of the European Coal and Steel Community (ECSC) back in 1951. At that time, French Foreign Minister Robert Schumann, aided by French politician Jean Monnet, seized the initiative and managed to integrate steel and coal industries across six European countries. One of the original goals of the community was to maintain peace across Europe after two devastating world wars.

Robert Schumann and Jean Monnet surely never imagined that Europe would end up being so utterly transformed by the project that they initiated, becoming a supranational entity which would eventually come to penetrate the barriers of state sovereignty as well as the global economy. The United Kingdom however, one of the largest countries in the region, was initially pessimistic that such ​​a coalition would work, and chose the wait-and-see option. Their plan was to join the community if the project proved to be successful. Eventually, the United Kingdom decided to join the supranational coalition, however it abstained from the EU’s eventual monetary union and didn’t adopt the Euro as its national currency.

2015 ASEAN Economic Community

On the other side of the world, the countries of Southeast Asia, all of which are members of ASEAN (the Association of South-East Asian Nations), inaugurated the ASEAN Economic Community (AEC) on 31 December 2015, which bears marked similarities to its European forebear. The history and overall concept underlying the EU may not have been replicated in its entirety by ASEAN, however many lessons have been drawn from the European experience. Thankfully, while the EU was still mapping out virgin territory as regards regional integration, ASEAN can at the very least draw inspiration from the European model.

The EU represents the pre-eminent example of a whole new kind of entity: the suprastate – a state over and above individual states. The EU is not a federation like the United States, since each member state still retains its sovereignty and independence, although some of their authority has now been delegated to the EU. Just like a sovereign state, the EU has its own parliament, commission, council and courts, which perform legislative, executive, and judicial roles.

Many benefits are there for the taking if ASEAN follows in the steps of Europe. Stronger ASEAN integration will not only have a positive economic effect but will possibly change the map of power across Asia. As with the EU, which has successfully managed to become a counterbalance between two major forces, namely the USA in the west and Russia in the east, an integrated ASEAN should be able to compete with the two giants of Asia, namely China and India, both economically and geopolitically. ASEAN has enough combined capital at its disposal to be able to vie with these two regional powerhouses. In 2014, ASEAN ranked seventh in the world economically and third in Asia (below China and India), while the combined population of ASEAN is the third largest in the world.[2]

In addition to the many possible advantages though, ASEAN will also have to anticipate various problems, and for this it can also draw on the experiences of the EU. For example, the implementation of a single currency has certainly had an impact on EU members in terms of the systemic crises that the region is currently enduring. Indeed, the economic woes of Portugal, Spain and Greece have ended up causing a Europe-wide headache. Furthermore, the virtual elimination of border controls across the EU region via the implementation of the so-called Schengen visa has led to a number of problems which have culminated in the current refugee crisis. Almost all EU countries have been affected by these issues and will need to work together in order to resolve them.

Past experience perhaps offers EU members a silver lining though as they try to tackle these two intransigent problems. The establishment of the European Stability Mechanism(ESM), as well as theOutright Monetary Transaction(OMT) program may help to mitigate the crisis. Debates between the Parliament, the European Commission, and the various member states regarding the handling of refugees across the region will also have to play a part.

Intergovernmental vs. Supranational

The concept of the ASEAN region setting off down the path to becoming a supranational state is not yet accepted by all however, although the idea is currently being discussed by regional experts. Some agree with the idea of ​​asupranational entity (involving legal, economic and political unification), however others still favour the current intergovernmental concept (with ASEAN remaining a looser assembly without any strict, EU-style unification laws.

Some believe AEC 2015 to be just one of the pillars of the ASEAN Community (the other two pillars relating to security and socio-cultural matters). However, a careful assessment reveals that AEC 2015 will be key to any ASEAN transformation in the future. Once the AEC has begun to find its feet and is developing well, then inevitably, sooner or later, the supranational concept will come to the fore.

Karl Marx, in his Basis and Superstructure theory, explained that the economy is the foundation upon which all other elements are based (including law and politics). Thus if economic integration proves to be a success, then problems may also arise which will require the existence of laws that are accepted by the community’s entire membership. Consequently, this will lead to unification of law across the ASEAN region.

In the near future, ASEAN will also require an ASEAN Parliament to be set up and this will lay out a uniform set of rules for member states. There will also need to be an ASEAN Executive institution to implement such rules and a ASEAN Court to enforce them. All of these bodies will fall under the framework of the ASEAN supranational state.

Learning from Germany

If the EU experience is to be comprehensively understood by Indonesia, then the nation must ensure that it is prepared from the very beginning. In this context, and as the country with the largest population in the ASEAN region, Indonesia can learn a lot from Germany.

Germany has 96 members currently sitting in the EU Parliament, the largest number of any EU member state.[3] It is hard to calculate mathematically the number of representatives that each state has within the EU Parliament however, as members of the parliament come from different political parties and support a diverse set of ideologies. However, Germany is often rated as one of the main EU policymakers, and is even referred to as “The Big Daddy of the European Union”.

Despite this central role, Germany still manages to retain a national identity separate and distinct from the EU. This role is maximized by the Bundesverfasungsgericht (German Constitutional Court). By and large,[4] the German Constitutional Court has managed to retain its national identity and is still able to protect its citizens’ rights when assessing a number of international treaties on the establishment of the European Community or EU.

Exchanges that have taken place between the German Constitutional Court and the European Court of Justice certainly offer a valuable lesson for Indonesia’s Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi“MK”) as regards international agreements relating to ASEAN.

Indeed, the MK will have to face similar issues when it debates a Law relating to the ratification of the ASEAN Charter. When deciding a case like this, the MK should tread very carefully, and its role as guardian of country’s national constitution should be augmented by the necessary competence needed in order to participate in the creation of new regional laws. This is because when ASEAN eventually begins to transform into a Supranational entity similar to the EU, regional law will grow hugely in importance.

Indonesia, through the MK, will then be assured of a place in history as one of the creators of ASEAN regional law. This role should not only be borne by the MK alone however, but also by the legal community within Indonesia, through the supranational development concept under a framework of constructive regional law.


[1]K.D. Borchardt, The ABC of European Union Law, (European Union, 2010), p.11.
[2]ASEAN Economic Community Fact Sheet, Association of Southeast Asian Nations, available at:http://www.asean.org/storage/2012/05/56.-December-2015-Fact-Sheet-on-ASEAN-Economic-Community-AEC.pdf, accessed on 7 January 2016.
[3]Article 14 (2), The Treaty on European Union (TEU).
[4]For instance, inter alia, Solange I/II cases, Maastricht cases, Lisbon cases, Honeywell cases, OMT cases.
Photo credit: commons.wikimedia.org