Guru Pukul Murid, Ini Kata Pengadilan HAM Eropa

Standard

 

Trend guru dilaporkan ke aparat penegak hukum karena memukul muridnya semakin marak terjadi di Indonesia beberapa tahun belakangan. Ada yang menilai bahwa aksi melaporkan guru ini sebagai aksi yang lebay. Alasannya, hukuman fisik terhadap murid sudah lazim dilakukan sejak zaman dulu. Sedangkan, yang lain menilai bahwa guru memang harus diingatkan untuk tidak menjatuhkan hukuman fisik ke murid. Kelompok yang terakhir ini biasanya menggunakan satu alasan yang berulang-ulang, Hak Asasi Manusia (HAM).

Di Eropa, perdebatan seperti ini sudah berlangsung sejak tahun 90-an, atau bila ditarik lebih ke belakang, sudah ada pada tahun 70-an. Di artikel ini, saya akan coba membahas dua kasus mengenai hukuman fisik yang dijatuhkan kepada murid sekolah yang kemudian perkaranya diadili oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (the European Court of Human Rights).

Pertama, kasus Castello-Roberts v United Kingdom. Kasus ini dibawa oleh Mrs. Castello-Roberts yang tidak terima anaknya yang berusia tujuh tahun, Jeremy, dihukum fisik oleh kepala sekolah dimana anaknya menimba ilmu. Jeremy dihukum karena dinilai telah melakukan kesalahan dan melanggar disiplin. Memang, Jerremy bersekolah di boarding school swasta yang sangat mengutamakan kedisiplinan.

Lima kali sudah Jeremy melanggar aturan sekolah. Yang paling sering dilanggar oleh anak ini adalah berbicara di koridor sekolah. Di United Kingdom, berbicara dengan suara keras di koridor (gang) memang merupakan hal yang tabu. Dia juga pernah sedikit terlambat saat memasuki jam tidur. Hingga pada Oktober 1985, ketika Jeremy kembali berbicara di koridor dengan keras, kepala sekolah memutuskan menjatuhkan hukuman, yakni memukul Jerremy di bagian pantat sebanyak tiga kali dengan sepatu olahraga bersol karet. Proses pemukulan dilakukan secara tertutup.

Ibu Jeremy, Mrs Castello Roberts melaporkan kasus ini ke pihak Kepolisian setempat. Namun, kasus tidak diproses karena tidak ada bekas luka memar di pantat Jeremy. Ia pun membawa kasus ini ke Pengadilan HAM Eropa, dengan argument bahwa United Kingdom telah melanggar Pasal 3 dan Pasal 8 Konvensi HAM Eropa karena membiarkan hukuman semacam ini berlaku untuk warga negaranya.

Sebagai informasi, Pasal 3 berbicara seputar larangan negara penandatangan Konvensi HAM Eropa untuk melakukan atau membiarkan tindakan penyiksaan (torture), tindakan yang melampaui batas kemanusiaan (inhuman), dan tindakan yang merendahkan martabat (degrading).[1] Mrs Castello Roberts fokus pada isu “degrading” dalam pasal ini. Intinya, degrading adalah level yang paling rendah dalam kategori pasal ini. Selanjutnya, Pasal 8 yang berkaitan dengan hak private warga yang juga perlu dilindungi.

Article 3 (Prohibition of Torture)

No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.

Article 8 (Right to Respect for private and family Life)

  1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence
  2. […….]

Lalu, apa kata Pengadilan HAM Eropa terhadap kasus ini?

Pada 1993, akhirnya, Pengadilan HAM Eropa memutuskan tidak ada pelanggaran terhadap “degrading treatment” di Pasal 3 maupun perlindungan hak private di Pasal 8. Artinya, pengadilan menilai bahwa hukuman fisik dengan memukul siswa dengan sepatu olahraga bersol karet masih bisa ditolerir. Meski begitu, putusan ini tidak diambil dengan suara bulat. Lima hakim menyatakan tidak ada pelanggaran, sedangkan empat hakim menyatakan dissenting opinion bahwa ada pelanggaran terhadap larangan tindakan “degrading”.

Tyrer v United Kingdom

Dalam kasus Castello Roberts v UK ini, mayoritas hakim yang menilai tidak ada pelanggaran membandingkannya dengan kasus lawas, Tyrer v United Kingdom. Kasus ini memang kerap menjadi rujukan dan bahan perbandingan ketika menilai sebuah tindakan apakah termasuk ‘degrading’ atau tidak. Kronologi kasus Tyrer v UK adalah sebagai berikut:

Tyrer merupakan remaja tanggung berusia 15 tahun pada tahun 1975. Dia -bersama tiga teman lainnya- dihukum melakukan kekerasan terhadap siswa lain. Kekerasan ini dilakukan karena siswa tersebut melaporkan Tyrer dan kawan-kawan membawa minuman keras (beer) ke area sekolah. Singkat cerita, Tyrer dinyatakan bersalah oleh pengadilan anak wilayah tersebut. Tyrer dijatuhi hukuman tiga kali pukulan dengan batang kayu muda (birch).

Ilustrasi Corporal Punishment (Hukuman fisik). Sumber Foto: www.corpun.com

Ilustrasi Corporal Punishment (Hukuman fisik). Sumber Foto: http://www.corpun.com

Cara memukulnya adalah Tyrer diminta untuk melepas celananya, dan membungkuk menghadap meja di sebuah kantor polisi. Lalu, sang polisi mulai memukul pantat Tyrer disaksikan oleh ayahnya dan seorang dokter. Hukuman dan proses eksekusi ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Castletown, Isle of Man (wilayah United Kingdom) saat itu, Setelah hukuman itu, Tyrer jatuh sakit selama seminggu dan kulitnya luka.

Singkat cerita, kasus ini akhirnya dibawa ke Pengadilan HAM Eropa dengan tuduhan melanggar Pasal 3 Konvensi HAM Eropa. Pada 1978, majelis hakim menilai bahwa hukuman semacam itu tidak masuk ke dalam kategori torture (penyiksaan) dalam Pasal 3. Sebab, luka yang dialami oleh Tyrer tidak terlalu parah. Sebuah tindakan diklasifikasikan penyiksaan bila mengakibatkan luka yang sangat parah.

Lalu, majelis hakim menilai ada kemungkinan pelanggaran terhadap “inhuman” dan “degrading” treatment. Akhirnya, mayoritas hakim dalam perkara ini menilai bahwa hukuman semacam ini termasuk ke dalam degrading treatment (merendahkan martabat manusia). Majelis mengakui bahwa biasanya untuk menentukan hukuman itu termasuk “degrading” adalah apakah hukuman dilaksanakan di hadapan banyak orang (secara public). Namun, syarat ini tidak terdapat di dalam kasus Tyrer v UK ini, karena hukuman Tyrer dilaksanakan di sebuah ruangan di kantor polisi. Meski begitu, dalam konteks ini, majelis menafsirkan pelaksanaan hukuman di hadapan public bukan satu-satunya faktor untuk menentukan sebuah hukuman termasuk degrading atau tidak. Pasalnya, bisa saja di mata publik hukuman itu tidak merendahkan, tetapi sebaliknya seseorang yang dijatuhi hukuman semacam ini merasa direndahkan. Untuk kasus ini, syarat degrading akhirnya dinilai telah terpenuhi.

Selain menjelaskan panjang lebar mengenai “degrading treatment”, Pengadilan HAM Eropa juga menciptakan sebuah doktrin “Living Instrument”. Yakni, Konvensi HAM Eropa merupakan instrument yang terus hidup dan berkembang. Boleh jadi, hukuman semacam ini sudah berlaku sejak lama di Isle of Man, tetapi hukuman semacam ini harus ditinggalkan karena negara-negara Eropa lainnya tidak ada lagi yang menerapkan hukuman semacam ini. Jadi, konvensi ini harus ditafsirkan dengan kondisi saat ini.

Putusan ini juga tidak diputuskan secara bulat. Seorang hakim dari tujuh orang anggota majelis menyampaikan “separate opinion”.

Begitu kira-kira kisah kasus Jeremy (Castello Roberts) dan Tyrer yang masing-masing melawan satu negara yang sama, United Kingdom. Bagaimana, menurut pendapat Anda?

[1] Penjelasan mengenai perbedaan ketiga hal ini dibahas di putusan Aksoy v Turki. Saya akan bahas mengenai hal ini kapan-kapan kalau sempat.

Jilbab dan Salib, Kritik untuk Pengadilan HAM Eropa

Standard

 

Saya awalnya sebenarnya ingin menulis artikel seputar pelarangan penggunaan jilbab di mata Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Eropa beserta detail kronologi kasusnya. Kajian ini cukup menarik karena menjadi salah satu pokok bahasan berkaitan dengan kebebasan beragama (freedom of religion) dalam mata kuliah European Protection of Human Rights (EPHR) yang saya ambil.

Namun, setelah saya bongkar-bongkar youtube, saya menemukan kajian yang lebih menarik. Sehingga, saya menunda rencana awal itu, dan memutuskan untuk menulis kajian yang saya temukan ini terlebih dahulu. Pembahasan ini lebih menarik, karena tidak hanya membahas seputar pelarangan jilbab, tetapi juga membandingkannya dengan kasus pemasangan salib dengan patung Yesus (Crucifix).

Adalah Profesor Emeritus bidang Sejarah dari Duke University, Claudia Koonz yang menyampaikan kajian ini pada Juni 2014 lalu. Ia mengkritik bagaimana Pengadilan HAM Eropa, yang disebutnya sebagai Pengadilan HAM terbesar dan tertua di dunia, ketika menangani kasus-kasus pelarangan penggunaan jilbab di ruang publik, lalu membandingkannya dengan sikap Pengadilan yang lebih lembut ketika memutus perkara pemasangan salib di sekolah-sekolah negeri di negara bermayoritas penduduk Katolik.

Setidaknya ada empat kasus pelarangan jilbab yang dipaparkan oleh Prof. Koonz. Pertama, pada 1993 di Turki, Senay Karaduman menolak melepaskan jilbabnya saat foto acara wisuda kelulusan. Lalu, dia tidak diperbolehkan untuk lulus. Kedua, 1998 di Turki, Leyla Sahin -seorang mahasiswi kedokteran- yang mengenakan jilbab sejak 1992-1997 diusir dari negara tersebut setelah negara sekuler itu melarang penggunaan jilbab di universitas pada 1998.

Ketiga, pada 1991 di Swiss, Lucia Dahlab -seorang mualaf- yang berprofesi sebagai guru SD dipecat karena mengenakan jilbab. Keempat, pada 1999 di Perancis, dua siswi bernama Belgin Dorgru dan Esma Kervanci (masing-masing berusia 11 dan 12 tahun) dipaksa untuk melepas jilbabnya pada saat pelajaran olahraga di sekolah, dengan alasan keamanan.

Singkat cerita, kasus-kasus itu dibawa ke Pengadilan HAM Eropa. Dan …. Pengadilan HAM Eropa memperbolehkan larangan-larangan itu dan menilai bahwa pelarangan tidak melanggar HAM. Walaupun, sebenarnya, tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan penggunaan jilbab itu.

Dalam kasus Lucia Dahlab, salah satu alasan Pengadilan HAM Eropa setuju dengan pelarangan adalah aturan di Swiss yang meminta agar guru bersikap “netral” terhadap agama. Dengan mengenakan jilbab, Lucia Dahlab dinilai tidak bersikap “netral”. Sebaliknya, dia dituduh secara tidak langsung menunjukan kepada anak-anak didiknya agama tertentu, dalam hal ini Islam.

Lalu, Prof Koonz membandingkan sikap Pengadilan HAM Eropa dalam kasus Soile Lautsi vs Italia dalam kasus pemasangan salib. Mrs Soile Lautsi, asal Finlandia, yang memilik anak yang bersekolah di sekolah negeri di Italia keberatan dengan pemasangan salib (crucifix) di ruang kelas sekolah anaknya. Dia menilai bahwa dengan melihat salib dengan patung Yesus di dinding akan “offensive” (menggangu) untuk orang yang bukan beragama Katolik.

Pemasangan salib itu diwajibkan oleh Pemerintah Italia di seluruh ruang kelas. Lalu, kasus ini dibawa ke Pengadilan HAM Eropa. Awalnya, Lutsi menang di salah satu Chamber di Pengadilan HAM Eropa yang menyatakan bahwa aturan itu melanggar Konvensi HAM Eropa. Putusan ini menimbulkan kemarahan di kalangan warga Italia, dan Lutsi harus menerima ancaman dan tindakan vandalism.

Vatikan melakukan kampanye di Facebook untuk mendukung aturan itu. Sekira 23 ribu orang bergabung dalam waktu 24 jam. Kemudian, di Italia – dengan didukung sekira 10 negara lainnya – mengajukan banding ke Grand Chamber di Pengadilan HAM Eropa. Lalu, Grand Chamber merevisi putusan sebelumnya dan menyatakan bahwa aturan itu tidak melanggar Konvensi HAM Eropa. Uniknya, Grand Chamber Pengadilan HAM Eropa menilai bahwa salib bukan sebagai symbol agama, tetapi warisan budaya barat Italia. 🙂

Ini lah kontras antara jilbab dan salib. Prof Koonz menyimpulkan ini adalah contoh bahwa tradisi Kristen di Eropa menancapkan doktrinnya di budaya Eropa, sehingga hak dari individu muslim terlanggar.

Kajian ini ditutup dengan kalimat yang cukup powerful dari Prof Koonz, “Pengadilan HAM terkuat di dunia telah gagal mengakomodasi hak double minoritas, perempuan dan muslim”!

(Catatan: Jika Anda memiliki waktu 29.40 menit, saya sangat menganjurkan Anda menyempatkan diri untuk menonton video di bawah ini. Di video ini, Prof Koonz – dengan sudut pandang feminisme, sejarah dan sosiologis-  menggambarkan bagaimana (kelirunya) pandangan masyarakat Eropa terhadap pemakaian jilbab bagi seorang wanita Muslimah, yang tidak tercover dalam tulisan ini).

Kasus Al-Skeini, Logika (Konyol) Imperalisme Hak Asasi Manusia

Standard

Kasus Al Skeini dkk v. United Kingdom merupakan kasus yang cukup signifikan bagi mereka yang ingin memahami penegakan hak asasi manusia (HAM) di kawasan Eropa, khususnya yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan HAM Eropa (the European Court of Human Rights). Di kasus yang diputus pada Juli 2011 ini, Pengadilan HAM Eropa menafsirkan bahwa Konvensi HAM Eropa (the European Convention of Human Rights) memiliki jurisdiksi extra territorial. Artinya, konvensi ini berlaku terhadap peristiwa yang terjadi di luar wilayah Eropa. Ini sejalan dengan putusannya sebelumnya di kasus Bankovic v Belgia dkk (tahun 2001) bahwa konvensi juga bisa diterapkan di luar wilayah Eropa dalam kondisi tertentu.

Biar nggak bingung dengan penjelasan di atas, mari kita simak kronologi dari kasus Al Skeini ini.  Kasus ini bercerita seputar enam warga negara Irak yang menggugat pemerintah Inggris Raya ke Pengadilan HAM Eropa. Mereka berdalil bahwa pemerintah Inggris Raya telah gagal melakukan investigasi yang memadai terhadap kematian keluarga mereka –warga sipil- di Irak yang dibunuh oleh tentara Inggris Raya.

Gugatan ini dipimpin oleh saudara laki-laki dari Hazim Al-Skeini, warga negara Irak berusia 23 tahun yang dibunuh pada Agustus 2003. Pertanyaan penting dalam kasus ini adalah apakah Konvensi HAM Eropa bisa diterapkan dalam kasus ini? Pasalnya, peristiwa penembakan itu terjadi di Irak, yang berada jauh di luar wilayah Eropa?

Singkat cerita, seperti yang sudah disebut di atas, Pengadilan HAM Eropa menegaskan bahwa peristiwa tersebut berada di bawah yurisdiksi Konvensi HAM Eropa, berdasarkan konsep extraterritorial. Alasannya, karena wilayah Irak saat itu berada di bawah pendudukan Inggris Raya, maka segala tindakan oleh tentara Inggris Raya di sana masuk ke dalam ruang lingkup Konvensi HAM Eropa. Mereka harus memastikan bahwa rakyat Irak juga harus dijamin hak-haknya berdasarkan konvensi tersebut.

Kasus Al-Skeini memang menjelaskan lebih luas doktrin extraterritorial. Misalnya, doktrin ini bisa digunakan terhadap orang di suatu wilayah berada di bawah pendudukan oleh negara Eropa penandatangan Konvensi HAM Eropa. Atau terhadap tahanan di luar wilayah Eropa yang ditahan oleh para otoritas dari negara-negara Eropa penandatangan Konvensi itu.

Saya nggak mau berlama-lama membahas hal tersebut. Yang mau saya angkat di tulisan ini adalah bagaimana argumen Inggris Raya ketika membantah gugatan para korban bahwa Konvensi ini bisa juga berlaku di Irak, yang berada di luar wilayah Eropa. Konon, pemerintah Inggris berpendapat dengan menggunakan teori “Human Rights Imperialism” (Imperialisme Hak Asasi Manusia).

Teori Imperialisme Hak Asasi Manusia ini biasanya digunakan oleh mereka yang menolak penerapan HAM di negara-negara di luar negara barat. Mereka menolak universalitas HAM, karena HAM dinilai sebagai nilai-nilai yang berasal dari barat. Nah, negara-negara barat dituduh memaksakan penerapan HAM di negara-negara non-barat tersebut dengan cara imperialisme, penjajahan. Jadi, menjajah bangsa lain dan memaksakan mereka menerapkan HAM. Begitu kira-kira, penjelasan tentang Imperialisme HAM itu.

Sayangnya, argumen ini tidak terekam di bagian keterangan pemerintah Inggris di putusan Al-Skeini tersebut. Mungkin karena saking banyaknya argumen pemerintah Inggris Raya, sehingga argumen ini tidak dimasukan ke dalam putusan itu. Namun, fakta bahwa pemerintah Inggris Raya menggunakan pendekatan “Human Rights Imperialism” ini bisa kita temukan di bagian Concurring Opinion (Alasan Berbeda) Hakim Bonello. Bahkan, Hakim Bonello membuat sub bab tersendiri tentang “Penjajahan HAM” itu di Concurring Opinionnya.

Ketika membaca concurring opinion itu, terasa betul bagaimana “terprovokasi”-nya Bonello terhadap argumen pemerintah Inggris Raya itu. “Saya mengakui bahwa saya cukup tidak terkesan dengan argumen dari Pemerintah Inggris yang menyatakan bahwa meng-ekspor Konvensi HAM Eropa ke Irak akan menghasilkan imperalisme hak asasi manusia,” demikian sebut Bonello.

Bonello menilai bahwa argumen tersebut  seharusnya tidak keluar dari negara yang memaksakan aksi penjajahan militernya ke negara lain yang berdaulat tanpa izin dari komunitas internasional, lalu merasa tersinggung dan menuduh adanya penerapan “imperialisme HAM” kepada musuhnya yang telah tewas. “Itu sama saja dengan Anda memakai lencana bandit hukum internasional dengan sombong, tetapi kemudian lompat dengan kaget karena dicurigai mempromosikan HAM,” tukasnya.

Secara pribadi, Bonello juga melayangkan kritik yang keras. Ia menilai bahwa Pemerintah Inggris Raya dengan mudahnya melakukan penjajahan militer, tetapi malu-malu dengan stigma penjajahan HAM. “Bagi saya, Saya percaya bahwa mereka yang telah meng-export perang harus melihat secara parallel export dari jaminan terhadap kekejaman perang. Dan kemudian, jika perlu, harus sabar bila ‘dihina’ dengan cap penjajah HAM,” jelasnya.

Bonello mengakui kalau dirinya juga menghormati keragaman. Namun, tuduhan sebagai penjajah HAM tentu tidak layak disampaikan. “Di usia saya sekarang ini, mungkin tidak lagi elegan bagi saya untuk memiliki mimpi. Namun, dicap sebagai penjajah HAM yang abadi, saya mengakui bahwa tuduhan seperti itu kedengaran cukup ‘merangsang’,” tukasnya.

Ya, wajar sih kalau Bonello agak marah. Bayangkan saja, ada negara Eropa “menjajah” (atau menduduki, atau silakan pakai bahasa yang lebih halus) negara lain non-Eropa secara militer. Namun, ketika Konvensi HAM Eropa ingin diterapkan terhadap warga sipil di sana, eh si pemerintah negara Eropa itu malah menuduh orang yang ingin menerapkan itu sebagai “human rights imperalist” (penjajah HAM). Sebutan apa lagi yang pantas dilayangkan oleh pemerintah macam begitu, selain “kutu kupret”.

Penyiksaan dalam Penyidikan: Dari Siyono Hingga Gafgen Case

Standard

 

Dugaan adanya penyiksaan terhadap Siyono –terduga teroris asal Klaten- dalam proses penyelidikan pihak Kepolisian semakin menguat. Tim Forensik Muhammadiyah akhirnya mengungkapkan ada bekas kekerasan di tubuh jenazah Siyono. Dugaannya, bekas penyiksaan diperoleh Siyono ketika masih hidup, saat dia usai diperiksa oleh aparat Densus 88.

Memang, sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, belum bisa disimpulkan bahwa pihak Densus 88 telah melakukan penyiksaan. Namun, desas-desus atau dugaan ke arah sana semakin kuat pasca dibukanya hasil forensik itu. Apalagi, kasus penyiksaan atau intimidasi aparat polisi terhadap tersangka atau bahkan yang masih terduga pelaku tindak pidana seringkali ditemui.

Kasus seperti itu tidak hanya ditemui di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Mendengar kasus Siyono di atas, saya teringat sebuah kasus yang sempat bikin heboh Jerman –bahkan Uni Eropa- pada sekira 2002 lalu. Namanya, kasus Gafgen (Gafgen Case). Kasus ini menjadi bacaan wajib bagi mereka yang mengambil mata kuliah “European Protection of Human Rights” di program European Law. Ini berkaitan dengan hak asasi seseorang untuk tidak mengalami penyiksaan.

Tersangka dalam kasus ini adalah Magnus Gafgen, seorang mahasiswa hukum asal Jerman. Dia menculik seorang anak berusia 11 tahun, berinisial J. Gafgen yang mengenal kakak perempuan J berpura-pura bahwa jaket kakaknya tertinggal di apartemennya. Lalu, Gafgen secara sadis mencekik J hingga tewas.

Lalu, Gafgen meminta tebusan ke orangtua J sambil berpura-pura bahwa J masih hidup. Ketika sedang mengambil tebusan, Gafgen ditangkap polisi. Saat interogasi, polisi terus mendesak Gafgen untuk memberi tahu dimana ia menyembunyikan J. Saat itu, kepolisian beranggapan bahwa J masih hidup. Hingga akhirnya, kekerasan dalam penyidikan pun dilakukan.

Gafgen mengaku disiksa. Dia mengungkapkan bahwa petugas Kepolisian mengancam akan menguncinya di sebuah sel yang berisi dua pria besar berkulit hitam yang siap “memangsanya secara seksual”. Petugas Kepolisian juga disebut beberapa kali memukul dadanya dan sekali membenturkan kepalanya ke dinding. Singkat cerita, Gafgen akhirnya mengaku dimana ia menyembunyikan J, dan J pun ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa.

Gafgen memang akhirnya divonis seumur hidup atas pembunuhan J. Namun, ia tetap tak terima disiksa oleh pihak Kepolisian. Ia menggugat Kepolisian ke Pengadilan Jerman. Gugatan itu kandas. Gafgen tak mau menyerah. Gugatan baru disiapkan. Kali ini, gugatan diajukan ke Pengadilan HAM Eropa terhadap pemerintah Jerman. Ia berargumen bahwa sikap aparat Kepolisian terhadap dirinya telah melanggar Pasal 3 (larangan terhadap penyiksaan) dan Pasal 6 (hak untuk mendapat proses pengadilan yang adil) di Konvensi HAM Eropa.

Dalam putusannya, Pengadilan HAM Eropa memutuskan bahwa telah terjadi penyiksaan terhadap Gafgen. Pengadilan memutuskan bahwa Jerman bersalah, walau kekerasan dilakukan pada tahap penyidikan untuk menggali informasi tentang korban. Namun, Pengadilan HAM Eropa menyatakan tidak ada pelanggaran terhadap “right to a fair trial”. Akhirnya, berbekal dengan putusan Pengadilan HAM Eropa ini, Gafgen kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Jerman di Frankfurt. Pengadilan memerintahkan Pemerintah Jerman untuk membayar ganti rugi sebesar 3.000 euro (setara dengan Rp 44,5 juta) ke Gafgen.

Kasus Gafgen memang berbeda dengan Siyono. Ketika diperiksa polisi, Gafgen sudah berstatus sebagai tersangka, sedangkan Siyono masih berstatus terduga. Artinya, Siyono diperiksa masih pada tahap penyelidikan (bukan penyidikan), yakni masih mencari ada atau tidaknya tindak pidana. Bahkan, dalam kondisi seperti Gafgen sekalipun, penyiksaan terhadap tersangka tetap tidak diperbolehkan.

Melihat kasus Gafgen, Pengadilan HAM Eropa telah memberi pelajaran berharga, bahwa penyiksaan tidak boleh dilakukan dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Menakar Moral, Belajar dari HAM Eropa

Standard

 

Beberapa pekan belakangan ini publik diributkan dengan isu Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) di kampus Universitas Indonesia. Debat panjang masih berlangsung. Ada yang menolak dengan landasan moral, ada pula yang membolehkan dengan dalih hak asasi manusia (HAM). Diskusi seputar relasi moral dan HAM ini sebenarnya kerap muncul juga di negara-negara di benua Eropa yang sering dinilai terdepan untuk urusan HAM.

Pada 1976, Pengadilan HAM Eropa (European Court of Human Rights) yang bertugas sebagai “penjaga gawang” HAM di 47 negara yang tergabung di Council of Europe menelurkan sebuah doktrin “Margin of Appreciation” dalam kasus Handyside vs the United Kingdom. Inti dari doktrin ini adalah masing-masing negara di bawah yurisdiksi Pengadilan HAM Eropa mempunyai diskresi menyikapi suatu isu yang belum disepakati (belum ada konsensus) di antara negara-negara di Eropa itu, sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di bangsa tersebut.

Kasus Handyside ini berkaitan dengan isu moral publik. Ceritanya, Mr Handyside adalah penerbit buku yang sedang menyiapkan buku bertajuk “Little Red School Book” edisi United Kingdom. Buku yang bertemakan edukasi dan masalah-masalah seksual ini ditujukan sebagai buku referensi anak-anak dan remaja.

United Kingdom (Kerajaan Inggris) ‘membredel’ buku ini karena dinilai melanggar Undang-Undang Publikasi bermuatan cabul di negara itu. Denda pun dijatuhkan kepada Mr Handyside. Tak terima dengan hukuman itu, Mr Handyside membawa kasus ini ke Pengadilan HAM Eropa dengan tuduhan adanya pelanggaran kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Konvensi HAM Eropa.

Lalu, apa kata Pengadilan HAM Eropa? Gugatan Mr Handyside ini ditolak. Dalam salah satu pertimbangannya, pengadilan menilai bahwa belum ada konsensus di antara negara-negara di Eropa seputar definisi moral, sehingga hal tersebut diserahkan ke masing-masing negara berdasarkan doktrin “Margin of Appreciation”, bagaimana mendefinisikan moral sesuai nilai-nilai yang berkembang di masyarakat masing-masing negara.

Perkawinan Sejenis

Doktrin “Margin of Appreciation” ini juga kerap digunakan ketika Pengadilan  HAM Eropa memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan sejenis. Misalnya, dalam kasus Schalk Kopf vs Austria (2010), dimana Pengadilan HAM Eropa menolak permintaan pasangan sejenis asal Austria untuk bisa menikah secara legal di negara tersebut.

Pengadilan HAM mengakui meski beberapa negara di Eropa lainnya ada yang membolehkan perkawinan sejenis, tetapi belum ada konsensus secara keseluruhan di Eropa seputar pernikahan sejenis ini. Oleh karena itu, Austria tetap diberikan “margin of appreciation” untuk menginterpretasikan perkawinan sesuai dengan nilai yang berlaku di bangsa itu. Dalam hal ini, hukum Austria tetap mendefinisikan bahwa perkawinan harus dilangsungkan oleh pasangan laki-laki dan perempuan.

Kasus teranyar adalah Oliari dkk vs Italia yang diajukan oleh enam warga Italia. Di kasus yang diputus pada Oktober 2015, Pengadilan HAM Eropa memang memenangkan gugatan penggugat dalam hal perlakuan non diskriminasi, tetapi dalam hal “hak untuk menikah” (Pasal 12 Konvensi HAM Eropa) sikap pengadilan tetap sama dengan kasus Schalk and Kopf.

Sejumlah fakta di atas tentunya membantah anggapan sebagian kalangan yang menggeneralisir bahwa negara-negara di barat (termasuk Eropa) semuanya setuju dengan perkawinan sejenis. Faktanya, tak semua negara di Eropa melegalkan perkawinan sejenis, layaknya Belanda yang lebih sering terdengar di Indonesia.

Nilai-Nilai Bangsa

Setidaknya ada dua hal yang bisa dipelajari bangsa Indonesia dari sikap Pengadilan HAM Eropa. Pertama, relasi antara moral dan HAM bukanlah dua hal yang harus selalu dipertentangkan. Urusan ini tidak bisa digeneralisir karena masing-masing negara memiliki definisinya mengenai moral dan bagaimana negara menerapkannya dalam kerangka HAM.

Kedua, negara tidak haram untuk ikut campur dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan moral warganya. Ada banyak instrumen yang bisa dijadikan dasar bagi negara untuk ikut campur. Selain hukum positif yang berlaku (seperti UUD 1945 dan UU), ada juga nilai-nilai luhur bangsa atau the living law, hukum yang hidup di masyarakat. Jadi, bila Iwan Fals pernah menciptakan lirik lagu untuk pemimpin, “Masalah  moral, masalah akhaq, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlaqmu…”, untuk konteks ini, tidak sepenuhnya tepat.