Melirik Program Leniensi Persaingan Usaha di Uni Eropa

Standard

 

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Jumat (28/4) akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai RUU Usul inisiatif DPR. Setelah persetujuan itu, artinya, RUU yang disiapkan untuk mengganti UU No. 5 Tahun 1999 ini akan mulai dibahas bersama pemerintah.

Salah satu isu yang akan dimasukan ke dalam draft RUU Persaingan Usaha adalah program leniensi, sebuah program justice collaborator atau whistle blower yang telah terbukti berhasil membantu Komisi (Uni) Eropa membongar kasus-kasus kartel di kawasan itu. Jumlah kasus kartel yang dibongkar melalui program leniensi cukup signifikan, bahkan pernah mencapai 60 persen dari total perkara kartel di Uni Eropa pada 2012 (Carmeliet, 2012).

Padahal, bila ditarik ke belakang, Uni Eropa baru mulai memperkenalkan program leniensi pada 1996. Kebijakan tersebut direvisi dua kali, hingga terakhir – kebijakan yang masih berlaku hingga saat ini – adalah Commission Leniency Notice 2006. Kebijakan ini bukan hanya menjadi aturan main di tataran Uni Eropa yang menerapkan single market, tetapi juga telah diadopsi oleh hampir seluruh negara-negara anggota Uni Eropa, kecuali Malta, ke dalam sistem hukum persaingan usaha di tingkat nasional.

Secara singkat, program leniensi dapat diartikan sebagai instrumen pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan kepada para pelaku kartel yang ingin “tobat” dan membantu membongkar praktik kartel. Pelaku usaha yang pertama kali mengakui adanya praktik kartel dan melaporkan ke Komisi Uni Eropa akan memperoleh ampunan untuk tidak membayar sama sekali denda yang jumlahnya sangat besar. Syaratnyam si pelaku usaha yang pertama kali melaporkan ini harus bisa membawa bukti yang signifikan atas praktik kartel dan mau berkoordinasi dengan Komisi Uni Eropa.

Setelah itu, bila ada pelaku usaha lain – setelah pelaku usaha yang pertama kali- yang juga ingin “bertobat” dan ikut membongkar praktik kartel maka korting hukuman akan diberikan. Untuk pelaku usaha kedua yang melaporkan, pengurangan hukuman akan diberikan mencapai 30 hingga 50 persen dari denda yang dijatuhkan.

Selanjutnya, untuk pelaku usaha ketiga yang melaporkan adanya praktik kartel akan mendapat pengurangan hukuman mencapai 20 persen hingga 30 persen, sedangkan pelaku usaha keempat akan memperoleh pengurangan hukuman mencapai 20 persen apabila dia juga mengakui dan melaporkan terjadinya kartel. Laporan dan bukti-bukti yang disajikan oleh pelaku usaha tersebut harus memiliki “nilai tambah yang signifikan” yang belum ditemukan di bukti-bukti sebelumnya, sehingga memudahkan Komisi (Uni) Eropa dalam mengusut atau membuktikan adanya praktik kartel.

Lalu, bagaimana Indonesia akan mengatur program leniensi ini ke dalam RUU Persaingan Usaha? Gagasan untuk memasukan program leniensi ke sistem hukum persaingan usaha Indonesia memang sudah muncul juga sejak lama. Momentum tersebut muncul kembali dengan kehadiran RUU Persaingan Usaha yang menjadi usul inisiatif DPR.

Sayangnya, program leniensi belum diatur secara detail dalam draft RUU Persaingan. Pasal 71 RUU itu menyebutkan adanya program leniensi, tetapi untuk detail pemberian pengampunan dan besaran pengurangan denda diserahkan untuk diatur dalam Peraturan KPPU. Padahal, dengan ancaman denda yang sangat besar (minimum 5 persen dan maksimum 30 persen dari nilai penjualan dari pelaku usaha pelanggar dalam kurun waktu pelanggaran) dalam RUU, program leniensi ini seharusnya bisa menjadi ‘penawar’ dan ‘bargaining position’ terhadap ancaman denda yang sempat menuai keberatan dari Kamar Dagang Indonesia (Kadin).

Aturan-aturan program leniensi – termasuk mengenai persentase pengurangan denda – perlu diatur secara detail dalam RUU Persaingan Usaha, agar pelaku usaha juga semakin yakin dan memanfaatkan program ini, yang ujungnya bisa membantu KPPU dalam membongkar praktik kartel yang sangat sulit diungkap. Apalagi, upaya membuktikan adanya praktik kartel memang sulit dibongkar apabila tidak “dibantu” oleh pelaku yang menjadi justice collaborator atau whistle blower.

Memang, masih ada kesempatan untuk memperbaiki draft RUU Persaingan Usaha ini dalam pembahasan antara DPR dan Pemerintah, sebelum RUU ini “diketok palu” menjadi undang-undang. Oleh karena itu, praktik dan keberhasilan leniensi di negara atau kawasan lain – khususnya Uni Eropa –  layak untuk dijadikan inspirasi penyusunan RUU tersebut.

Advertisements