Empat Alasan UEFA yang Dipatahkan Pengadilan, 21 Tahun Bosman Case (Bag 2)

Standard

 

Sebelumnya silakan baca bagian 1 ……

Putusan Pengadilan Eropa (The European Court of Justice) terhadap kasus Bosman (Bosman case) disebut-sebut sebagai kemenangan bagi para pesepakola profesional, tak hanya di kawasan tersebut, tetapi di dunia. Berkat putusan tersebut, pesepakbola yang sudah habis kontraknya dengan sebuah klub, bisa berpindah ke klub lain dengan status free transfer, sesuatu yang mustahil dilakukan sebelumnya.

Namun, mungkin tak banyak yang tahu bahwa kemenangan fenomenal pesepakbola asal Belgia Jean Marc Bosman ini terhadap UEFA sebagai otoritas sepakbola tertinggi Eropa di muka pengadilan tidak diraih dengan mudah. UEFA -dibantu oleh sejumlah negara yang ngotot agar aturan itu tetap diberlakukan seperti Jerman, Perancis dan Italia- memberikan perlawanan yang sengit dengan alasan-alasan yg kuat dan logis mengapa aturan itu dibuat dan perlu dipertahankan.

Setidaknya ada empat alasan UEFA mengapa aturan pesepakbola tidak bisa langsung berstatus free transfer walau kontraknya sudah habis terhadap sebuah klub. Lima alasan itu adalah sebagai berikut:

Pertama, aturan tersebut bertujuan untuk “menjaga finansial dan keseimbangan persaingan antar klub sepakbola”. Klub yang sudah mendidik pemain sejak belia hingga menjadi pemain hebat bisa tetap terus memiliki pemain itu walau kontraknya sudah habis, tanpa harus bersaing dengan klub kaya yang bisa menawarkan gaji yang lebih besar kepada pemain tersebut.

Namun, di pengadilan, Bosman membantah keras argumen ini. Ia menegaskan bahwa aturan bahwa pemain harus tetap di klub-nya walau kontrak sudah habis tidak ada hubungannya dengan tujuan “menjaga finansial dan keseimbangan persaingan antar klub sepakbola”. Seharusnya, lanjut Bosman, bila tujuan itu yang ingin dicapai maka yang perlu diatur adalah menghalangi klub-klub kaya dengan gampangnya mengambil pemain-pemain terbaik atau mencegah sumber daya keuangan sebagai faktor penentu dalam kompetisi sepakbola.

Bantahan Bosman ini diterima oleh Pengadilan Eropa.

Kedua, UEFA beralasan bahwa aturan itu dibuat “untuk mendukung upaya klub melakukan pencarian bakat dan pelatihan pemain-pemain muda”. Dengan melahirkan pemain-pemain muda, maka klub sepakbola akan menikmati dana transfer bila pemain itu sudah menjadi pemain hebat. Bila kepemilikan klub hanya dibatasi hingga kontrak berakhir, maka klub penghasil pemain terbaik itu akan rugi besar karena si pemain akan berstatus bebas transfer.

Alasan ini sebenarnya dinilai masuk akal oleh Pengadilan Eropa. “Tujuan kedua ini bisa diterima, bahwa prospek menerima uang transfer serta biaya pengembangan dan pelatihan pemain sejak usia muda cenderung mendorong klub sepakbola untuk mencari bakatbaru dan melatih pemain-pemain muda,” demikian salah satu pertimbangan Pengadilan Eropa.

Meski alasan ini terkesan masuk akal dan diterima, Pengadilan Eropa mengatakan bahwa mustahil bagi klub untuk memprediksi masa depan pemain muda dan memastikan bahwa dia akan benar-benar berhasil menjadi pemain profesional. Pasalnya, dalam praktek, ada banyak yang pemain muda yang berkarier secara profesional, tetapi tidak sedikit yang gagal dan berhenti kariernya.

Oleh karena itu, Pengadilan Eropa berpendapat bahwa kemungkinan di masa depan bahwa klub penghasil pemain muda akan menerima biaya transfer atau biaya pembinaan sejak awal atas pemain itu dari klub yang akan merekrutnya tidak bisa dijadikan sebagai faktor penentu untuk “mendorong klub mencari talenta baru dan melatih pemain muda”, apalagi bagi klub-klub kecil.

Pengadilan Eropa menegaskan bahwa bila UEFA memang ingin “mendorong klub mencari talenta baru dan melatih pemain muda”, UEFA bisa mencari cara lain selain menerapkan aturan transfer walau sudah habis kontrak ini, yang lebih efisien dan tidak menghalangi “kebebasan berpindah bagi pekerja asal negara anggota Komunitas Eropa (sekarang Uni Eropa) di negara anggota lainnya” (Free movement of workers). Sebab, free movement of workers ini adalah prinsip yang fundamental di Komunitas Eropa yang harus terus dijaga.

Ketiga, UEFA beralasan bahwa aturan transfer itu sangat penting untuk “melindungi organisasi sepakbola di seluruh dunia”.

Pengadilan Eropa menilai alasan ini tidak tepat. Pengadilan berpendapat bahwa kasus Bosman ini berhubungan dengan kebebasan berpindah ke negara-negara anggota Komunitas Eropa, dan tidak ada hubungannya dengan negara-negara bukan anggota Komunitas Eropa, apalagi dengan negara kawasan lain.

Selain itu, alasan untuk “melindungi organisasi sepakbola di seluruh dunia” juga tidak tepat karena aturan UEFA ini sebenarnya tidak diterapkan secara seragam. Misalnya, di Spanyol dan Perancis, bahwa biaya transfer pemain yang habis kontraknya baru diberikan apabila pemain itu ditransfer ketika berusia di bawah 25 tahun atau jika klub lamanya adalah klub yang profesional pertamanya. Sedangkan, di Yunani, aturannya juga berbeda lagi.

Jadi, argumen “melindungi organisasi sepakbola di seluruh dunia” tidak bisa diterima, karena Pengadilan Eropa melihat bahwa “Aturan transfer yang berlaku di asosasi sepakbola tingkat nasional negara anggota Komunitas Eropa tidak sama persis satu sama lain, dan juga berbeda dengan aturan transfer di level internasional”.

Keempat, UEFA berdalih bahwa aturan transfer ini sangat penting “sebagai kompensasi bagi klub yang sebelumnya sudah mengeluarkan dana untuk merekrut pesepakbola”.

Alasan ini juga tidak dapat diterima. Pengadilan Eropa menilai bahwa alasan itu justru untuk melanggengkan rintangan bagi free movement of workers (arus bebas warga negara anggota Komunitas Eropa di sesama negara anggota) terus menerus. Karena bila rantai ini tidak diputus, maka semua klub akan terus berdalih yang sama bahwa klub itu sebelumnya sudah membayar sejumlah uang transfer untuk pemain yang sudah habis masa kontraknya.

Akhir cerita, empat serangan balik UEFA ini gagal untuk dikonversi menjadi gol, sehingga Pengadilan Eropa menetapkan Bosman – dan juga seluruh pesepakbola profesional – menjadi pemenang dalam pertarungan ini.

Advertisements

Runtuhnya Mitos Spesialitas “Lex Sportiva”, 21 Tahun Bosman Case (Bag 1)

Standard

 

Beberapa hari di akhir Desember ini, 21 tahun yang lalu, dunia persepakbolaan Eropa gempar. Pasalnya, sebuah putusan pengadilan muncul yang mengubah wajah kompetisi sepakbola di Eropa secara drastis. Pada 15 Desember 1995, Pengadilan Uni Eropa (The European Court of Justice) melahirkan putusannya yang legendaris yang dikenal sebagai kasus Bosman. Banyak orang melihat putusan untuk kasus Bosman hanya dari satu sisi. Yakni, seorang pesepakbola asal Belgia Jean Marc Bosman dilarang pindah oleh klub asalnya Royal Club Liegois SA sebelum klub yang berniat meminangnya membayar sejumlah uang transfer. Padahal saat itu, kontrak Bosman dengan klub Royal Club Liegois SA telah berakhir.

Singkat cerita, pengadilan akhirnya mengabulkan permintaan Bosman. Implikasinya, pasca putusan ini, setiap pemain yang sudah habis kontrak dengan klubnya berstatus bebas transfer. Klub lain yang berminat untuk ‘meminang’ pemain tersebut tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun sebagai transfer dari klub lamanya.

Namun, bila ditelaah lebih dalam, sifat legandaris putusan Bosman tidak hanya itu. Ada banyak aspek lain yang tak kalah penting dari putusan Bosman, baik dari kompetisi sepakbola di Eropa atau hukum olahraga secara keseluruhan.

Salah satu aspek penting itu adalah penegasan dari Pengadilan Uni Eropa bahwa hukum (aturan) yang dibuat oleh badan otoritas olahraga (dalam hal ini UEFA) harus tunduk pada hukum positif yang berlaku di Uni Eropa, sebuah organisasi supranasional yang dibentuk oleh negara-negara yang berdaulat. Dengan kata lain, mitos ‘spesialitas’ hukum olahraga yang sering dianggap berada di atas hukum negara seperti yang diulang-ulang oleh salah satu kubu ketika kisruh PSSI beberapa tahun lalu itu sebenarnya telah runtuh dengan terbitnya putusan ini.

Perdebatan seputar kekhususan aturan kompetisi sepakbola ini sebenarnya merupakan bagian awal dari perdebatan dalam kasus Bosman. Ketika membantah permohonan Bosman di pengadilan, UEFA memang tidak secara tegas menyebut bahwa aturan yang dibuatnya itu memiliki ‘kedaulatan’ di atas hukum negara. UEFA menggunakan kalimat yang lebih halus.

Kala itu, UEFA berargumen bahwa “otoritas Komunitas Eropa (sekarang bernama Uni Eropa) selalu menghormati otonomi dari olahraga, disebabkan karena sangat sulit membedakan antara aspek ekonomi (yang merupakan wilayah Komunitas Eropa) dan aspek olahraga dalam sepakbola.” Pihak UEFA khawatir bila otoritas Uni Eropa mengganggu gugat wilayah ini maka akan mengundang pertanyaan dari organisasi sepakbola secara keseluruhan.

“Oleh sebab itu, walaupun Pasal 48 EC Treaty (aturan yang membebaskan warga negara anggota Uni Eropa untuk bekerja tanpa hambatan di negara anggota Uni Eropa yang lain) diberlakukan juga untuk pesepakbola profesional, tetapi sangat penting untuk menetapkan sifat fleksibilitas dalam kasus ini karena sifat olahraga yang khusus,” sebut wakil UEFA kala itu.

Pandangan ini juga didukung oleh Pemerintah Jerman yang tampil untuk mem-back up UEFA. Pertama, pemerintah Jerman menekankan bahwa dalam banyak kasus, olahraga -seperti sepakbola- bukanlah aktivitas ekonomi. Selanjutnya, Jerman berargumen bahwa olahraga secara umum memiliki berbagai persamaan dengan budaya. Oleh karena itu, sesuai dengan hukum Komunitas Eropa saat itu yang menghargai budaya masing-masing negara anggotanya, maka hal yang sama juga harus diterapkan terhadap olahraga.

Terakhir, Jerman juga berdalih bahwa “merujuk kepada kebebasan berasosiasi dan otonomi yang dimiliki oleh federasi olahraga,” Komunitas Eropa memiliki kewenangan terbatas untuk ikut campur tangan. Lalu apa kata Pengadilan Eropa atas pembelaan UEFA dan Pemerintah Jerman ini?

Pengadilan Eropa menegaskan bahwa, sepanjang memiliki aspek ekonomi di dalamnya, olahraga adalah subjek hukum yang harus tunduk pada hukum Komunitas Eropa. Artinya, Komunitas Uni Eropa itu berlaku terhadap aktivitas pesepakbola profesional dan semiprofesional saat mereka berada dalam hubungan kerja dan menerima kompensasi berupa gaji.

Selain itu, Pengadilan Eropa juga menolak argumen Pemerintah Jerman yang berusaha menyamakan olahraga dengan budaya.

Akhirnya, menutup perdebatan ini, Pengadilan Eropa menegaskan bahwa “Pasal 48 EC Treaty berlaku juga terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh asosiasi olahraga, seperti URBSFA (asosiasi sepakbola Belgia), FIFA atau UEFA, sepanjang dalam kondisi atlet profesional yang terikat pada hubungan kerja yang menghasilkan profit.”

Nah, setelah merefleksi putusan Bosman yang telah terbit 21 tahun lalu ini, masih-kah kita keukeuh untuk menceritakan dongeng bahwa hukum olahraga selalu berada di atas hukum negara?

Selanjutnya baca bagian 2