Guru Pukul Murid, Ini Kata Pengadilan HAM Eropa

Standard

 

Trend guru dilaporkan ke aparat penegak hukum karena memukul muridnya semakin marak terjadi di Indonesia beberapa tahun belakangan. Ada yang menilai bahwa aksi melaporkan guru ini sebagai aksi yang lebay. Alasannya, hukuman fisik terhadap murid sudah lazim dilakukan sejak zaman dulu. Sedangkan, yang lain menilai bahwa guru memang harus diingatkan untuk tidak menjatuhkan hukuman fisik ke murid. Kelompok yang terakhir ini biasanya menggunakan satu alasan yang berulang-ulang, Hak Asasi Manusia (HAM).

Di Eropa, perdebatan seperti ini sudah berlangsung sejak tahun 90-an, atau bila ditarik lebih ke belakang, sudah ada pada tahun 70-an. Di artikel ini, saya akan coba membahas dua kasus mengenai hukuman fisik yang dijatuhkan kepada murid sekolah yang kemudian perkaranya diadili oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (the European Court of Human Rights).

Pertama, kasus Castello-Roberts v United Kingdom. Kasus ini dibawa oleh Mrs. Castello-Roberts yang tidak terima anaknya yang berusia tujuh tahun, Jeremy, dihukum fisik oleh kepala sekolah dimana anaknya menimba ilmu. Jeremy dihukum karena dinilai telah melakukan kesalahan dan melanggar disiplin. Memang, Jerremy bersekolah di boarding school swasta yang sangat mengutamakan kedisiplinan.

Lima kali sudah Jeremy melanggar aturan sekolah. Yang paling sering dilanggar oleh anak ini adalah berbicara di koridor sekolah. Di United Kingdom, berbicara dengan suara keras di koridor (gang) memang merupakan hal yang tabu. Dia juga pernah sedikit terlambat saat memasuki jam tidur. Hingga pada Oktober 1985, ketika Jeremy kembali berbicara di koridor dengan keras, kepala sekolah memutuskan menjatuhkan hukuman, yakni memukul Jerremy di bagian pantat sebanyak tiga kali dengan sepatu olahraga bersol karet. Proses pemukulan dilakukan secara tertutup.

Ibu Jeremy, Mrs Castello Roberts melaporkan kasus ini ke pihak Kepolisian setempat. Namun, kasus tidak diproses karena tidak ada bekas luka memar di pantat Jeremy. Ia pun membawa kasus ini ke Pengadilan HAM Eropa, dengan argument bahwa United Kingdom telah melanggar Pasal 3 dan Pasal 8 Konvensi HAM Eropa karena membiarkan hukuman semacam ini berlaku untuk warga negaranya.

Sebagai informasi, Pasal 3 berbicara seputar larangan negara penandatangan Konvensi HAM Eropa untuk melakukan atau membiarkan tindakan penyiksaan (torture), tindakan yang melampaui batas kemanusiaan (inhuman), dan tindakan yang merendahkan martabat (degrading).[1] Mrs Castello Roberts fokus pada isu “degrading” dalam pasal ini. Intinya, degrading adalah level yang paling rendah dalam kategori pasal ini. Selanjutnya, Pasal 8 yang berkaitan dengan hak private warga yang juga perlu dilindungi.

Article 3 (Prohibition of Torture)

No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.

Article 8 (Right to Respect for private and family Life)

  1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence
  2. […….]

Lalu, apa kata Pengadilan HAM Eropa terhadap kasus ini?

Pada 1993, akhirnya, Pengadilan HAM Eropa memutuskan tidak ada pelanggaran terhadap “degrading treatment” di Pasal 3 maupun perlindungan hak private di Pasal 8. Artinya, pengadilan menilai bahwa hukuman fisik dengan memukul siswa dengan sepatu olahraga bersol karet masih bisa ditolerir. Meski begitu, putusan ini tidak diambil dengan suara bulat. Lima hakim menyatakan tidak ada pelanggaran, sedangkan empat hakim menyatakan dissenting opinion bahwa ada pelanggaran terhadap larangan tindakan “degrading”.

Tyrer v United Kingdom

Dalam kasus Castello Roberts v UK ini, mayoritas hakim yang menilai tidak ada pelanggaran membandingkannya dengan kasus lawas, Tyrer v United Kingdom. Kasus ini memang kerap menjadi rujukan dan bahan perbandingan ketika menilai sebuah tindakan apakah termasuk ‘degrading’ atau tidak. Kronologi kasus Tyrer v UK adalah sebagai berikut:

Tyrer merupakan remaja tanggung berusia 15 tahun pada tahun 1975. Dia -bersama tiga teman lainnya- dihukum melakukan kekerasan terhadap siswa lain. Kekerasan ini dilakukan karena siswa tersebut melaporkan Tyrer dan kawan-kawan membawa minuman keras (beer) ke area sekolah. Singkat cerita, Tyrer dinyatakan bersalah oleh pengadilan anak wilayah tersebut. Tyrer dijatuhi hukuman tiga kali pukulan dengan batang kayu muda (birch).

Ilustrasi Corporal Punishment (Hukuman fisik). Sumber Foto: www.corpun.com

Ilustrasi Corporal Punishment (Hukuman fisik). Sumber Foto: http://www.corpun.com

Cara memukulnya adalah Tyrer diminta untuk melepas celananya, dan membungkuk menghadap meja di sebuah kantor polisi. Lalu, sang polisi mulai memukul pantat Tyrer disaksikan oleh ayahnya dan seorang dokter. Hukuman dan proses eksekusi ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Castletown, Isle of Man (wilayah United Kingdom) saat itu, Setelah hukuman itu, Tyrer jatuh sakit selama seminggu dan kulitnya luka.

Singkat cerita, kasus ini akhirnya dibawa ke Pengadilan HAM Eropa dengan tuduhan melanggar Pasal 3 Konvensi HAM Eropa. Pada 1978, majelis hakim menilai bahwa hukuman semacam itu tidak masuk ke dalam kategori torture (penyiksaan) dalam Pasal 3. Sebab, luka yang dialami oleh Tyrer tidak terlalu parah. Sebuah tindakan diklasifikasikan penyiksaan bila mengakibatkan luka yang sangat parah.

Lalu, majelis hakim menilai ada kemungkinan pelanggaran terhadap “inhuman” dan “degrading” treatment. Akhirnya, mayoritas hakim dalam perkara ini menilai bahwa hukuman semacam ini termasuk ke dalam degrading treatment (merendahkan martabat manusia). Majelis mengakui bahwa biasanya untuk menentukan hukuman itu termasuk “degrading” adalah apakah hukuman dilaksanakan di hadapan banyak orang (secara public). Namun, syarat ini tidak terdapat di dalam kasus Tyrer v UK ini, karena hukuman Tyrer dilaksanakan di sebuah ruangan di kantor polisi. Meski begitu, dalam konteks ini, majelis menafsirkan pelaksanaan hukuman di hadapan public bukan satu-satunya faktor untuk menentukan sebuah hukuman termasuk degrading atau tidak. Pasalnya, bisa saja di mata publik hukuman itu tidak merendahkan, tetapi sebaliknya seseorang yang dijatuhi hukuman semacam ini merasa direndahkan. Untuk kasus ini, syarat degrading akhirnya dinilai telah terpenuhi.

Selain menjelaskan panjang lebar mengenai “degrading treatment”, Pengadilan HAM Eropa juga menciptakan sebuah doktrin “Living Instrument”. Yakni, Konvensi HAM Eropa merupakan instrument yang terus hidup dan berkembang. Boleh jadi, hukuman semacam ini sudah berlaku sejak lama di Isle of Man, tetapi hukuman semacam ini harus ditinggalkan karena negara-negara Eropa lainnya tidak ada lagi yang menerapkan hukuman semacam ini. Jadi, konvensi ini harus ditafsirkan dengan kondisi saat ini.

Putusan ini juga tidak diputuskan secara bulat. Seorang hakim dari tujuh orang anggota majelis menyampaikan “separate opinion”.

Begitu kira-kira kisah kasus Jeremy (Castello Roberts) dan Tyrer yang masing-masing melawan satu negara yang sama, United Kingdom. Bagaimana, menurut pendapat Anda?

[1] Penjelasan mengenai perbedaan ketiga hal ini dibahas di putusan Aksoy v Turki. Saya akan bahas mengenai hal ini kapan-kapan kalau sempat.

Advertisements

Penyiksaan dalam Penyidikan: Dari Siyono Hingga Gafgen Case

Standard

 

Dugaan adanya penyiksaan terhadap Siyono –terduga teroris asal Klaten- dalam proses penyelidikan pihak Kepolisian semakin menguat. Tim Forensik Muhammadiyah akhirnya mengungkapkan ada bekas kekerasan di tubuh jenazah Siyono. Dugaannya, bekas penyiksaan diperoleh Siyono ketika masih hidup, saat dia usai diperiksa oleh aparat Densus 88.

Memang, sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, belum bisa disimpulkan bahwa pihak Densus 88 telah melakukan penyiksaan. Namun, desas-desus atau dugaan ke arah sana semakin kuat pasca dibukanya hasil forensik itu. Apalagi, kasus penyiksaan atau intimidasi aparat polisi terhadap tersangka atau bahkan yang masih terduga pelaku tindak pidana seringkali ditemui.

Kasus seperti itu tidak hanya ditemui di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Mendengar kasus Siyono di atas, saya teringat sebuah kasus yang sempat bikin heboh Jerman –bahkan Uni Eropa- pada sekira 2002 lalu. Namanya, kasus Gafgen (Gafgen Case). Kasus ini menjadi bacaan wajib bagi mereka yang mengambil mata kuliah “European Protection of Human Rights” di program European Law. Ini berkaitan dengan hak asasi seseorang untuk tidak mengalami penyiksaan.

Tersangka dalam kasus ini adalah Magnus Gafgen, seorang mahasiswa hukum asal Jerman. Dia menculik seorang anak berusia 11 tahun, berinisial J. Gafgen yang mengenal kakak perempuan J berpura-pura bahwa jaket kakaknya tertinggal di apartemennya. Lalu, Gafgen secara sadis mencekik J hingga tewas.

Lalu, Gafgen meminta tebusan ke orangtua J sambil berpura-pura bahwa J masih hidup. Ketika sedang mengambil tebusan, Gafgen ditangkap polisi. Saat interogasi, polisi terus mendesak Gafgen untuk memberi tahu dimana ia menyembunyikan J. Saat itu, kepolisian beranggapan bahwa J masih hidup. Hingga akhirnya, kekerasan dalam penyidikan pun dilakukan.

Gafgen mengaku disiksa. Dia mengungkapkan bahwa petugas Kepolisian mengancam akan menguncinya di sebuah sel yang berisi dua pria besar berkulit hitam yang siap “memangsanya secara seksual”. Petugas Kepolisian juga disebut beberapa kali memukul dadanya dan sekali membenturkan kepalanya ke dinding. Singkat cerita, Gafgen akhirnya mengaku dimana ia menyembunyikan J, dan J pun ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa.

Gafgen memang akhirnya divonis seumur hidup atas pembunuhan J. Namun, ia tetap tak terima disiksa oleh pihak Kepolisian. Ia menggugat Kepolisian ke Pengadilan Jerman. Gugatan itu kandas. Gafgen tak mau menyerah. Gugatan baru disiapkan. Kali ini, gugatan diajukan ke Pengadilan HAM Eropa terhadap pemerintah Jerman. Ia berargumen bahwa sikap aparat Kepolisian terhadap dirinya telah melanggar Pasal 3 (larangan terhadap penyiksaan) dan Pasal 6 (hak untuk mendapat proses pengadilan yang adil) di Konvensi HAM Eropa.

Dalam putusannya, Pengadilan HAM Eropa memutuskan bahwa telah terjadi penyiksaan terhadap Gafgen. Pengadilan memutuskan bahwa Jerman bersalah, walau kekerasan dilakukan pada tahap penyidikan untuk menggali informasi tentang korban. Namun, Pengadilan HAM Eropa menyatakan tidak ada pelanggaran terhadap “right to a fair trial”. Akhirnya, berbekal dengan putusan Pengadilan HAM Eropa ini, Gafgen kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Jerman di Frankfurt. Pengadilan memerintahkan Pemerintah Jerman untuk membayar ganti rugi sebesar 3.000 euro (setara dengan Rp 44,5 juta) ke Gafgen.

Kasus Gafgen memang berbeda dengan Siyono. Ketika diperiksa polisi, Gafgen sudah berstatus sebagai tersangka, sedangkan Siyono masih berstatus terduga. Artinya, Siyono diperiksa masih pada tahap penyelidikan (bukan penyidikan), yakni masih mencari ada atau tidaknya tindak pidana. Bahkan, dalam kondisi seperti Gafgen sekalipun, penyiksaan terhadap tersangka tetap tidak diperbolehkan.

Melihat kasus Gafgen, Pengadilan HAM Eropa telah memberi pelajaran berharga, bahwa penyiksaan tidak boleh dilakukan dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.