Jilbab dan Salib, Kritik untuk Pengadilan HAM Eropa

Standard

 

Saya awalnya sebenarnya ingin menulis artikel seputar pelarangan penggunaan jilbab di mata Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Eropa beserta detail kronologi kasusnya. Kajian ini cukup menarik karena menjadi salah satu pokok bahasan berkaitan dengan kebebasan beragama (freedom of religion) dalam mata kuliah European Protection of Human Rights (EPHR) yang saya ambil.

Namun, setelah saya bongkar-bongkar youtube, saya menemukan kajian yang lebih menarik. Sehingga, saya menunda rencana awal itu, dan memutuskan untuk menulis kajian yang saya temukan ini terlebih dahulu. Pembahasan ini lebih menarik, karena tidak hanya membahas seputar pelarangan jilbab, tetapi juga membandingkannya dengan kasus pemasangan salib dengan patung Yesus (Crucifix).

Adalah Profesor Emeritus bidang Sejarah dari Duke University, Claudia Koonz yang menyampaikan kajian ini pada Juni 2014 lalu. Ia mengkritik bagaimana Pengadilan HAM Eropa, yang disebutnya sebagai Pengadilan HAM terbesar dan tertua di dunia, ketika menangani kasus-kasus pelarangan penggunaan jilbab di ruang publik, lalu membandingkannya dengan sikap Pengadilan yang lebih lembut ketika memutus perkara pemasangan salib di sekolah-sekolah negeri di negara bermayoritas penduduk Katolik.

Setidaknya ada empat kasus pelarangan jilbab yang dipaparkan oleh Prof. Koonz. Pertama, pada 1993 di Turki, Senay Karaduman menolak melepaskan jilbabnya saat foto acara wisuda kelulusan. Lalu, dia tidak diperbolehkan untuk lulus. Kedua, 1998 di Turki, Leyla Sahin -seorang mahasiswi kedokteran- yang mengenakan jilbab sejak 1992-1997 diusir dari negara tersebut setelah negara sekuler itu melarang penggunaan jilbab di universitas pada 1998.

Ketiga, pada 1991 di Swiss, Lucia Dahlab -seorang mualaf- yang berprofesi sebagai guru SD dipecat karena mengenakan jilbab. Keempat, pada 1999 di Perancis, dua siswi bernama Belgin Dorgru dan Esma Kervanci (masing-masing berusia 11 dan 12 tahun) dipaksa untuk melepas jilbabnya pada saat pelajaran olahraga di sekolah, dengan alasan keamanan.

Singkat cerita, kasus-kasus itu dibawa ke Pengadilan HAM Eropa. Dan …. Pengadilan HAM Eropa memperbolehkan larangan-larangan itu dan menilai bahwa pelarangan tidak melanggar HAM. Walaupun, sebenarnya, tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan penggunaan jilbab itu.

Dalam kasus Lucia Dahlab, salah satu alasan Pengadilan HAM Eropa setuju dengan pelarangan adalah aturan di Swiss yang meminta agar guru bersikap “netral” terhadap agama. Dengan mengenakan jilbab, Lucia Dahlab dinilai tidak bersikap “netral”. Sebaliknya, dia dituduh secara tidak langsung menunjukan kepada anak-anak didiknya agama tertentu, dalam hal ini Islam.

Lalu, Prof Koonz membandingkan sikap Pengadilan HAM Eropa dalam kasus Soile Lautsi vs Italia dalam kasus pemasangan salib. Mrs Soile Lautsi, asal Finlandia, yang memilik anak yang bersekolah di sekolah negeri di Italia keberatan dengan pemasangan salib (crucifix) di ruang kelas sekolah anaknya. Dia menilai bahwa dengan melihat salib dengan patung Yesus di dinding akan “offensive” (menggangu) untuk orang yang bukan beragama Katolik.

Pemasangan salib itu diwajibkan oleh Pemerintah Italia di seluruh ruang kelas. Lalu, kasus ini dibawa ke Pengadilan HAM Eropa. Awalnya, Lutsi menang di salah satu Chamber di Pengadilan HAM Eropa yang menyatakan bahwa aturan itu melanggar Konvensi HAM Eropa. Putusan ini menimbulkan kemarahan di kalangan warga Italia, dan Lutsi harus menerima ancaman dan tindakan vandalism.

Vatikan melakukan kampanye di Facebook untuk mendukung aturan itu. Sekira 23 ribu orang bergabung dalam waktu 24 jam. Kemudian, di Italia – dengan didukung sekira 10 negara lainnya – mengajukan banding ke Grand Chamber di Pengadilan HAM Eropa. Lalu, Grand Chamber merevisi putusan sebelumnya dan menyatakan bahwa aturan itu tidak melanggar Konvensi HAM Eropa. Uniknya, Grand Chamber Pengadilan HAM Eropa menilai bahwa salib bukan sebagai symbol agama, tetapi warisan budaya barat Italia. 🙂

Ini lah kontras antara jilbab dan salib. Prof Koonz menyimpulkan ini adalah contoh bahwa tradisi Kristen di Eropa menancapkan doktrinnya di budaya Eropa, sehingga hak dari individu muslim terlanggar.

Kajian ini ditutup dengan kalimat yang cukup powerful dari Prof Koonz, “Pengadilan HAM terkuat di dunia telah gagal mengakomodasi hak double minoritas, perempuan dan muslim”!

(Catatan: Jika Anda memiliki waktu 29.40 menit, saya sangat menganjurkan Anda menyempatkan diri untuk menonton video di bawah ini. Di video ini, Prof Koonz – dengan sudut pandang feminisme, sejarah dan sosiologis-  menggambarkan bagaimana (kelirunya) pandangan masyarakat Eropa terhadap pemakaian jilbab bagi seorang wanita Muslimah, yang tidak tercover dalam tulisan ini).