Penistaan Agama di Negara-Negara Eropa

Standard

Artikel ini telah dipublikasikan di Harian Republika pada Sabtu, 5 November 2016

“Ah begitu saja diributkan, di luar negeri itu sih hal yang biasa.” Komentar seperti ini atau sejenis sering ditemukan di media sosial ketika mengomentari kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Bagi mereka, Indonesia dianggap “terbelakang” ketika mengurusi urusan dugaan penistaan agama ini, sembari berargumen bahwa negara maju tidak mengurusi masalah sejenis.

Lalu, apakah argumen ini sepenuhnya benar? Tidak jelas memang apa yang disebut kalangan ini sebagai negara “maju”. Namun, faktanya, negara-negara di benua Eropa yang dikenal cukup “maju” dalam melindungi kebebasan berekspresi warganya masih banyak yang menggunakan aturan penistaan agama sebagai salah satu batasannya. Selain itu, Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Eropa, dalam berbagai kasus, menilai bahwa aturan Penistaan Agama di berbagai negara tetap boleh berlaku dan tidak melanggar HAM.

Bila merujuk ke aturan di tingkat hukum nasional-nya, beberapa negara seperti Jerman, Austria, Polandia, Denmark, Irlandia, Italia dan Yunani masih mempertahankan pasal-pasal penistaan agama atau sejenisnya di wilayahnya. Dari yang secara tegas menyebut penistaan agama, hingga yang lebih halus seperti penodaan nilai-nilai relijius.

Sanksi-sanksi terhadap pelaku pun beragam, seperti denda atau penjara. Sebagai gambaran, di Italia dan Irlandia, pelaku penista agama bisa dihukum dengan denda masing-masing senilai 309 euro (Rp 4,3 juta) dan 25 ribu euro (Rp 350 juta). Sedangkan, undang-undang di Denmark, Austria dan Finlandia memberi sanksi pidana beberapa bulan. Di Yunani, bahkan lebih berat, ancaman hukumannya mencapai dua tahun penjara (Mauro Gatti, 2015). Sebagai perbandingan, di Indonesia, ancaman maksimal untuk penistaan agama adalah lima tahun penjara.

Kasus teranyar terkait penistaan agama terjadi di Jerman pada Februari 2016. Seorang pensiunan guru di Jerman dihukum membayar denda 500 euro (Rp 7 juta) karena dinilai telah menista ajaran Kristen dan Gereja Katolik. Jerman memang memiliki undang-undang penistaan agama dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun penjara, tetapi sebenarnya aturan ini jarang sekali diterapkan.

Memang, tak bisa dipungkiri bahwa di benua biru itu, ada pula kampanye atau aksi dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendorong penghapusan hukum penistaan agama. Bahkan, beberapa kasus ada yang sempat mampir ke Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Eropa. Kebanyakan kasus yang datang memiliki pola membenturkan kebebesan berekspresi versus penistaan agama.

Namun, secara garis besar, Pengadilan HAM Eropa – yang dikenal sebagai pengadilan terbesar dan terkuat di dunia yang mencakup 47 negara Eropa, termasuk di antaranya 28 negara anggota Uni Eropa – telah menegaskan bahwa ketentuan mengenai aturan penistaan agama yang ada di beberapa negara itu tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia atau Konvensi HAM Eropa yang menjadi aturan main di sana.

Di kasus Otto Preminger-Institut v Austria (1994), Pengadilan HAM Eropa memberi lampu hijau kepada pemerintah Austria untuk menerapkan aturan pidana, termasuk pembekuan, terhadap film yang dinilai menyinggung perasaan ummat Katolik yang menjadi mayoritas di negara itu. Pengadilan menegaskan bahwa perasaan relijius ummat beragama harus dilindungi terhadap upaya penistaan ajaran agamanya oleh pihak lain. Kebebasan berekspresi tidak bersifat absolut, karena kebebasan ini harus juga dilaksanakan dengan tidak mengganggu “perlindungan terhadap hak individu orang lain”.

Selain itu, pengadilan juga menyatakan seharusnya pernyataan di muka publik tidak boleh membuat populasi publik “shock” secara berlebihan dan juga mengganggu ketertiban umum. Argumen yang sama kembali dibangun oleh Pengadilan HAM Eropa dalam kasus Wingrove v United Kingdom (1996), berkaitan dengan pelarangan film yang dinilai menistakan agama. Lagi-lagi, pengadilan membolehkan pelarangan itu.

Dalam kasus I.A v Turkey (2005), Pengadilan HAM Eropa juga berargumen sama. Kali ini, objek yang dinistakan adalah “Allah, Agama Islam, Nabi Muhammad, dan Al Quran.” Pengadilan menilai tindakan pemerintah Turki yang memenjarakan pelaku penistaan bukan sebagai pelanggaran HAM, khususnya kebebasan berekspresi.

Dari kasus-kasus di atas memang bisa dipelajari bahwa debat seputar aturan penistaan agama masih berlangsung di Eropa. Kebanyakan kasus yang muncul dilakukan oleh individual, bukan (diduga) dilakukan oleh pejabat pemerintahan seperti yang saat ini sedang heboh di Jakarta. Formula aturan penistaan agama dengan segala variannya boleh saja masih terus didiskusikan di negara sekuler dan relijius, tetapi satu hal yang harus disadari adalah bahwa prinsip penegakan hukum berbasis equality before the law, termasuk terhadap pelaku penista agama, adalah harga mati yang telah disepakati oleh negara yang beradab.

index1

Advertisements

Guru Pukul Murid, Ini Kata Pengadilan HAM Eropa

Standard

 

Trend guru dilaporkan ke aparat penegak hukum karena memukul muridnya semakin marak terjadi di Indonesia beberapa tahun belakangan. Ada yang menilai bahwa aksi melaporkan guru ini sebagai aksi yang lebay. Alasannya, hukuman fisik terhadap murid sudah lazim dilakukan sejak zaman dulu. Sedangkan, yang lain menilai bahwa guru memang harus diingatkan untuk tidak menjatuhkan hukuman fisik ke murid. Kelompok yang terakhir ini biasanya menggunakan satu alasan yang berulang-ulang, Hak Asasi Manusia (HAM).

Di Eropa, perdebatan seperti ini sudah berlangsung sejak tahun 90-an, atau bila ditarik lebih ke belakang, sudah ada pada tahun 70-an. Di artikel ini, saya akan coba membahas dua kasus mengenai hukuman fisik yang dijatuhkan kepada murid sekolah yang kemudian perkaranya diadili oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (the European Court of Human Rights).

Pertama, kasus Castello-Roberts v United Kingdom. Kasus ini dibawa oleh Mrs. Castello-Roberts yang tidak terima anaknya yang berusia tujuh tahun, Jeremy, dihukum fisik oleh kepala sekolah dimana anaknya menimba ilmu. Jeremy dihukum karena dinilai telah melakukan kesalahan dan melanggar disiplin. Memang, Jerremy bersekolah di boarding school swasta yang sangat mengutamakan kedisiplinan.

Lima kali sudah Jeremy melanggar aturan sekolah. Yang paling sering dilanggar oleh anak ini adalah berbicara di koridor sekolah. Di United Kingdom, berbicara dengan suara keras di koridor (gang) memang merupakan hal yang tabu. Dia juga pernah sedikit terlambat saat memasuki jam tidur. Hingga pada Oktober 1985, ketika Jeremy kembali berbicara di koridor dengan keras, kepala sekolah memutuskan menjatuhkan hukuman, yakni memukul Jerremy di bagian pantat sebanyak tiga kali dengan sepatu olahraga bersol karet. Proses pemukulan dilakukan secara tertutup.

Ibu Jeremy, Mrs Castello Roberts melaporkan kasus ini ke pihak Kepolisian setempat. Namun, kasus tidak diproses karena tidak ada bekas luka memar di pantat Jeremy. Ia pun membawa kasus ini ke Pengadilan HAM Eropa, dengan argument bahwa United Kingdom telah melanggar Pasal 3 dan Pasal 8 Konvensi HAM Eropa karena membiarkan hukuman semacam ini berlaku untuk warga negaranya.

Sebagai informasi, Pasal 3 berbicara seputar larangan negara penandatangan Konvensi HAM Eropa untuk melakukan atau membiarkan tindakan penyiksaan (torture), tindakan yang melampaui batas kemanusiaan (inhuman), dan tindakan yang merendahkan martabat (degrading).[1] Mrs Castello Roberts fokus pada isu “degrading” dalam pasal ini. Intinya, degrading adalah level yang paling rendah dalam kategori pasal ini. Selanjutnya, Pasal 8 yang berkaitan dengan hak private warga yang juga perlu dilindungi.

Article 3 (Prohibition of Torture)

No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.

Article 8 (Right to Respect for private and family Life)

  1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence
  2. […….]

Lalu, apa kata Pengadilan HAM Eropa terhadap kasus ini?

Pada 1993, akhirnya, Pengadilan HAM Eropa memutuskan tidak ada pelanggaran terhadap “degrading treatment” di Pasal 3 maupun perlindungan hak private di Pasal 8. Artinya, pengadilan menilai bahwa hukuman fisik dengan memukul siswa dengan sepatu olahraga bersol karet masih bisa ditolerir. Meski begitu, putusan ini tidak diambil dengan suara bulat. Lima hakim menyatakan tidak ada pelanggaran, sedangkan empat hakim menyatakan dissenting opinion bahwa ada pelanggaran terhadap larangan tindakan “degrading”.

Tyrer v United Kingdom

Dalam kasus Castello Roberts v UK ini, mayoritas hakim yang menilai tidak ada pelanggaran membandingkannya dengan kasus lawas, Tyrer v United Kingdom. Kasus ini memang kerap menjadi rujukan dan bahan perbandingan ketika menilai sebuah tindakan apakah termasuk ‘degrading’ atau tidak. Kronologi kasus Tyrer v UK adalah sebagai berikut:

Tyrer merupakan remaja tanggung berusia 15 tahun pada tahun 1975. Dia -bersama tiga teman lainnya- dihukum melakukan kekerasan terhadap siswa lain. Kekerasan ini dilakukan karena siswa tersebut melaporkan Tyrer dan kawan-kawan membawa minuman keras (beer) ke area sekolah. Singkat cerita, Tyrer dinyatakan bersalah oleh pengadilan anak wilayah tersebut. Tyrer dijatuhi hukuman tiga kali pukulan dengan batang kayu muda (birch).

Ilustrasi Corporal Punishment (Hukuman fisik). Sumber Foto: www.corpun.com

Ilustrasi Corporal Punishment (Hukuman fisik). Sumber Foto: http://www.corpun.com

Cara memukulnya adalah Tyrer diminta untuk melepas celananya, dan membungkuk menghadap meja di sebuah kantor polisi. Lalu, sang polisi mulai memukul pantat Tyrer disaksikan oleh ayahnya dan seorang dokter. Hukuman dan proses eksekusi ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Castletown, Isle of Man (wilayah United Kingdom) saat itu, Setelah hukuman itu, Tyrer jatuh sakit selama seminggu dan kulitnya luka.

Singkat cerita, kasus ini akhirnya dibawa ke Pengadilan HAM Eropa dengan tuduhan melanggar Pasal 3 Konvensi HAM Eropa. Pada 1978, majelis hakim menilai bahwa hukuman semacam itu tidak masuk ke dalam kategori torture (penyiksaan) dalam Pasal 3. Sebab, luka yang dialami oleh Tyrer tidak terlalu parah. Sebuah tindakan diklasifikasikan penyiksaan bila mengakibatkan luka yang sangat parah.

Lalu, majelis hakim menilai ada kemungkinan pelanggaran terhadap “inhuman” dan “degrading” treatment. Akhirnya, mayoritas hakim dalam perkara ini menilai bahwa hukuman semacam ini termasuk ke dalam degrading treatment (merendahkan martabat manusia). Majelis mengakui bahwa biasanya untuk menentukan hukuman itu termasuk “degrading” adalah apakah hukuman dilaksanakan di hadapan banyak orang (secara public). Namun, syarat ini tidak terdapat di dalam kasus Tyrer v UK ini, karena hukuman Tyrer dilaksanakan di sebuah ruangan di kantor polisi. Meski begitu, dalam konteks ini, majelis menafsirkan pelaksanaan hukuman di hadapan public bukan satu-satunya faktor untuk menentukan sebuah hukuman termasuk degrading atau tidak. Pasalnya, bisa saja di mata publik hukuman itu tidak merendahkan, tetapi sebaliknya seseorang yang dijatuhi hukuman semacam ini merasa direndahkan. Untuk kasus ini, syarat degrading akhirnya dinilai telah terpenuhi.

Selain menjelaskan panjang lebar mengenai “degrading treatment”, Pengadilan HAM Eropa juga menciptakan sebuah doktrin “Living Instrument”. Yakni, Konvensi HAM Eropa merupakan instrument yang terus hidup dan berkembang. Boleh jadi, hukuman semacam ini sudah berlaku sejak lama di Isle of Man, tetapi hukuman semacam ini harus ditinggalkan karena negara-negara Eropa lainnya tidak ada lagi yang menerapkan hukuman semacam ini. Jadi, konvensi ini harus ditafsirkan dengan kondisi saat ini.

Putusan ini juga tidak diputuskan secara bulat. Seorang hakim dari tujuh orang anggota majelis menyampaikan “separate opinion”.

Begitu kira-kira kisah kasus Jeremy (Castello Roberts) dan Tyrer yang masing-masing melawan satu negara yang sama, United Kingdom. Bagaimana, menurut pendapat Anda?

[1] Penjelasan mengenai perbedaan ketiga hal ini dibahas di putusan Aksoy v Turki. Saya akan bahas mengenai hal ini kapan-kapan kalau sempat.

Kasus Al-Skeini, Logika (Konyol) Imperalisme Hak Asasi Manusia

Standard

Kasus Al Skeini dkk v. United Kingdom merupakan kasus yang cukup signifikan bagi mereka yang ingin memahami penegakan hak asasi manusia (HAM) di kawasan Eropa, khususnya yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan HAM Eropa (the European Court of Human Rights). Di kasus yang diputus pada Juli 2011 ini, Pengadilan HAM Eropa menafsirkan bahwa Konvensi HAM Eropa (the European Convention of Human Rights) memiliki jurisdiksi extra territorial. Artinya, konvensi ini berlaku terhadap peristiwa yang terjadi di luar wilayah Eropa. Ini sejalan dengan putusannya sebelumnya di kasus Bankovic v Belgia dkk (tahun 2001) bahwa konvensi juga bisa diterapkan di luar wilayah Eropa dalam kondisi tertentu.

Biar nggak bingung dengan penjelasan di atas, mari kita simak kronologi dari kasus Al Skeini ini.  Kasus ini bercerita seputar enam warga negara Irak yang menggugat pemerintah Inggris Raya ke Pengadilan HAM Eropa. Mereka berdalil bahwa pemerintah Inggris Raya telah gagal melakukan investigasi yang memadai terhadap kematian keluarga mereka –warga sipil- di Irak yang dibunuh oleh tentara Inggris Raya.

Gugatan ini dipimpin oleh saudara laki-laki dari Hazim Al-Skeini, warga negara Irak berusia 23 tahun yang dibunuh pada Agustus 2003. Pertanyaan penting dalam kasus ini adalah apakah Konvensi HAM Eropa bisa diterapkan dalam kasus ini? Pasalnya, peristiwa penembakan itu terjadi di Irak, yang berada jauh di luar wilayah Eropa?

Singkat cerita, seperti yang sudah disebut di atas, Pengadilan HAM Eropa menegaskan bahwa peristiwa tersebut berada di bawah yurisdiksi Konvensi HAM Eropa, berdasarkan konsep extraterritorial. Alasannya, karena wilayah Irak saat itu berada di bawah pendudukan Inggris Raya, maka segala tindakan oleh tentara Inggris Raya di sana masuk ke dalam ruang lingkup Konvensi HAM Eropa. Mereka harus memastikan bahwa rakyat Irak juga harus dijamin hak-haknya berdasarkan konvensi tersebut.

Kasus Al-Skeini memang menjelaskan lebih luas doktrin extraterritorial. Misalnya, doktrin ini bisa digunakan terhadap orang di suatu wilayah berada di bawah pendudukan oleh negara Eropa penandatangan Konvensi HAM Eropa. Atau terhadap tahanan di luar wilayah Eropa yang ditahan oleh para otoritas dari negara-negara Eropa penandatangan Konvensi itu.

Saya nggak mau berlama-lama membahas hal tersebut. Yang mau saya angkat di tulisan ini adalah bagaimana argumen Inggris Raya ketika membantah gugatan para korban bahwa Konvensi ini bisa juga berlaku di Irak, yang berada di luar wilayah Eropa. Konon, pemerintah Inggris berpendapat dengan menggunakan teori “Human Rights Imperialism” (Imperialisme Hak Asasi Manusia).

Teori Imperialisme Hak Asasi Manusia ini biasanya digunakan oleh mereka yang menolak penerapan HAM di negara-negara di luar negara barat. Mereka menolak universalitas HAM, karena HAM dinilai sebagai nilai-nilai yang berasal dari barat. Nah, negara-negara barat dituduh memaksakan penerapan HAM di negara-negara non-barat tersebut dengan cara imperialisme, penjajahan. Jadi, menjajah bangsa lain dan memaksakan mereka menerapkan HAM. Begitu kira-kira, penjelasan tentang Imperialisme HAM itu.

Sayangnya, argumen ini tidak terekam di bagian keterangan pemerintah Inggris di putusan Al-Skeini tersebut. Mungkin karena saking banyaknya argumen pemerintah Inggris Raya, sehingga argumen ini tidak dimasukan ke dalam putusan itu. Namun, fakta bahwa pemerintah Inggris Raya menggunakan pendekatan “Human Rights Imperialism” ini bisa kita temukan di bagian Concurring Opinion (Alasan Berbeda) Hakim Bonello. Bahkan, Hakim Bonello membuat sub bab tersendiri tentang “Penjajahan HAM” itu di Concurring Opinionnya.

Ketika membaca concurring opinion itu, terasa betul bagaimana “terprovokasi”-nya Bonello terhadap argumen pemerintah Inggris Raya itu. “Saya mengakui bahwa saya cukup tidak terkesan dengan argumen dari Pemerintah Inggris yang menyatakan bahwa meng-ekspor Konvensi HAM Eropa ke Irak akan menghasilkan imperalisme hak asasi manusia,” demikian sebut Bonello.

Bonello menilai bahwa argumen tersebut  seharusnya tidak keluar dari negara yang memaksakan aksi penjajahan militernya ke negara lain yang berdaulat tanpa izin dari komunitas internasional, lalu merasa tersinggung dan menuduh adanya penerapan “imperialisme HAM” kepada musuhnya yang telah tewas. “Itu sama saja dengan Anda memakai lencana bandit hukum internasional dengan sombong, tetapi kemudian lompat dengan kaget karena dicurigai mempromosikan HAM,” tukasnya.

Secara pribadi, Bonello juga melayangkan kritik yang keras. Ia menilai bahwa Pemerintah Inggris Raya dengan mudahnya melakukan penjajahan militer, tetapi malu-malu dengan stigma penjajahan HAM. “Bagi saya, Saya percaya bahwa mereka yang telah meng-export perang harus melihat secara parallel export dari jaminan terhadap kekejaman perang. Dan kemudian, jika perlu, harus sabar bila ‘dihina’ dengan cap penjajah HAM,” jelasnya.

Bonello mengakui kalau dirinya juga menghormati keragaman. Namun, tuduhan sebagai penjajah HAM tentu tidak layak disampaikan. “Di usia saya sekarang ini, mungkin tidak lagi elegan bagi saya untuk memiliki mimpi. Namun, dicap sebagai penjajah HAM yang abadi, saya mengakui bahwa tuduhan seperti itu kedengaran cukup ‘merangsang’,” tukasnya.

Ya, wajar sih kalau Bonello agak marah. Bayangkan saja, ada negara Eropa “menjajah” (atau menduduki, atau silakan pakai bahasa yang lebih halus) negara lain non-Eropa secara militer. Namun, ketika Konvensi HAM Eropa ingin diterapkan terhadap warga sipil di sana, eh si pemerintah negara Eropa itu malah menuduh orang yang ingin menerapkan itu sebagai “human rights imperalist” (penjajah HAM). Sebutan apa lagi yang pantas dilayangkan oleh pemerintah macam begitu, selain “kutu kupret”.