Empat Alasan UEFA yang Dipatahkan Pengadilan, 21 Tahun Bosman Case (Bag 2)

Standard

 

Sebelumnya silakan baca bagian 1 ……

Putusan Pengadilan Eropa (The European Court of Justice) terhadap kasus Bosman (Bosman case) disebut-sebut sebagai kemenangan bagi para pesepakola profesional, tak hanya di kawasan tersebut, tetapi di dunia. Berkat putusan tersebut, pesepakbola yang sudah habis kontraknya dengan sebuah klub, bisa berpindah ke klub lain dengan status free transfer, sesuatu yang mustahil dilakukan sebelumnya.

Namun, mungkin tak banyak yang tahu bahwa kemenangan fenomenal pesepakbola asal Belgia Jean Marc Bosman ini terhadap UEFA sebagai otoritas sepakbola tertinggi Eropa di muka pengadilan tidak diraih dengan mudah. UEFA -dibantu oleh sejumlah negara yang ngotot agar aturan itu tetap diberlakukan seperti Jerman, Perancis dan Italia- memberikan perlawanan yang sengit dengan alasan-alasan yg kuat dan logis mengapa aturan itu dibuat dan perlu dipertahankan.

Setidaknya ada empat alasan UEFA mengapa aturan pesepakbola tidak bisa langsung berstatus free transfer walau kontraknya sudah habis terhadap sebuah klub. Lima alasan itu adalah sebagai berikut:

Pertama, aturan tersebut bertujuan untuk “menjaga finansial dan keseimbangan persaingan antar klub sepakbola”. Klub yang sudah mendidik pemain sejak belia hingga menjadi pemain hebat bisa tetap terus memiliki pemain itu walau kontraknya sudah habis, tanpa harus bersaing dengan klub kaya yang bisa menawarkan gaji yang lebih besar kepada pemain tersebut.

Namun, di pengadilan, Bosman membantah keras argumen ini. Ia menegaskan bahwa aturan bahwa pemain harus tetap di klub-nya walau kontrak sudah habis tidak ada hubungannya dengan tujuan “menjaga finansial dan keseimbangan persaingan antar klub sepakbola”. Seharusnya, lanjut Bosman, bila tujuan itu yang ingin dicapai maka yang perlu diatur adalah menghalangi klub-klub kaya dengan gampangnya mengambil pemain-pemain terbaik atau mencegah sumber daya keuangan sebagai faktor penentu dalam kompetisi sepakbola.

Bantahan Bosman ini diterima oleh Pengadilan Eropa.

Kedua, UEFA beralasan bahwa aturan itu dibuat “untuk mendukung upaya klub melakukan pencarian bakat dan pelatihan pemain-pemain muda”. Dengan melahirkan pemain-pemain muda, maka klub sepakbola akan menikmati dana transfer bila pemain itu sudah menjadi pemain hebat. Bila kepemilikan klub hanya dibatasi hingga kontrak berakhir, maka klub penghasil pemain terbaik itu akan rugi besar karena si pemain akan berstatus bebas transfer.

Alasan ini sebenarnya dinilai masuk akal oleh Pengadilan Eropa. “Tujuan kedua ini bisa diterima, bahwa prospek menerima uang transfer serta biaya pengembangan dan pelatihan pemain sejak usia muda cenderung mendorong klub sepakbola untuk mencari bakatbaru dan melatih pemain-pemain muda,” demikian salah satu pertimbangan Pengadilan Eropa.

Meski alasan ini terkesan masuk akal dan diterima, Pengadilan Eropa mengatakan bahwa mustahil bagi klub untuk memprediksi masa depan pemain muda dan memastikan bahwa dia akan benar-benar berhasil menjadi pemain profesional. Pasalnya, dalam praktek, ada banyak yang pemain muda yang berkarier secara profesional, tetapi tidak sedikit yang gagal dan berhenti kariernya.

Oleh karena itu, Pengadilan Eropa berpendapat bahwa kemungkinan di masa depan bahwa klub penghasil pemain muda akan menerima biaya transfer atau biaya pembinaan sejak awal atas pemain itu dari klub yang akan merekrutnya tidak bisa dijadikan sebagai faktor penentu untuk “mendorong klub mencari talenta baru dan melatih pemain muda”, apalagi bagi klub-klub kecil.

Pengadilan Eropa menegaskan bahwa bila UEFA memang ingin “mendorong klub mencari talenta baru dan melatih pemain muda”, UEFA bisa mencari cara lain selain menerapkan aturan transfer walau sudah habis kontrak ini, yang lebih efisien dan tidak menghalangi “kebebasan berpindah bagi pekerja asal negara anggota Komunitas Eropa (sekarang Uni Eropa) di negara anggota lainnya” (Free movement of workers). Sebab, free movement of workers ini adalah prinsip yang fundamental di Komunitas Eropa yang harus terus dijaga.

Ketiga, UEFA beralasan bahwa aturan transfer itu sangat penting untuk “melindungi organisasi sepakbola di seluruh dunia”.

Pengadilan Eropa menilai alasan ini tidak tepat. Pengadilan berpendapat bahwa kasus Bosman ini berhubungan dengan kebebasan berpindah ke negara-negara anggota Komunitas Eropa, dan tidak ada hubungannya dengan negara-negara bukan anggota Komunitas Eropa, apalagi dengan negara kawasan lain.

Selain itu, alasan untuk “melindungi organisasi sepakbola di seluruh dunia” juga tidak tepat karena aturan UEFA ini sebenarnya tidak diterapkan secara seragam. Misalnya, di Spanyol dan Perancis, bahwa biaya transfer pemain yang habis kontraknya baru diberikan apabila pemain itu ditransfer ketika berusia di bawah 25 tahun atau jika klub lamanya adalah klub yang profesional pertamanya. Sedangkan, di Yunani, aturannya juga berbeda lagi.

Jadi, argumen “melindungi organisasi sepakbola di seluruh dunia” tidak bisa diterima, karena Pengadilan Eropa melihat bahwa “Aturan transfer yang berlaku di asosasi sepakbola tingkat nasional negara anggota Komunitas Eropa tidak sama persis satu sama lain, dan juga berbeda dengan aturan transfer di level internasional”.

Keempat, UEFA berdalih bahwa aturan transfer ini sangat penting “sebagai kompensasi bagi klub yang sebelumnya sudah mengeluarkan dana untuk merekrut pesepakbola”.

Alasan ini juga tidak dapat diterima. Pengadilan Eropa menilai bahwa alasan itu justru untuk melanggengkan rintangan bagi free movement of workers (arus bebas warga negara anggota Komunitas Eropa di sesama negara anggota) terus menerus. Karena bila rantai ini tidak diputus, maka semua klub akan terus berdalih yang sama bahwa klub itu sebelumnya sudah membayar sejumlah uang transfer untuk pemain yang sudah habis masa kontraknya.

Akhir cerita, empat serangan balik UEFA ini gagal untuk dikonversi menjadi gol, sehingga Pengadilan Eropa menetapkan Bosman – dan juga seluruh pesepakbola profesional – menjadi pemenang dalam pertarungan ini.

Advertisements

Runtuhnya Mitos Spesialitas “Lex Sportiva”, 21 Tahun Bosman Case (Bag 1)

Standard

 

Beberapa hari di akhir Desember ini, 21 tahun yang lalu, dunia persepakbolaan Eropa gempar. Pasalnya, sebuah putusan pengadilan muncul yang mengubah wajah kompetisi sepakbola di Eropa secara drastis. Pada 15 Desember 1995, Pengadilan Uni Eropa (The European Court of Justice) melahirkan putusannya yang legendaris yang dikenal sebagai kasus Bosman. Banyak orang melihat putusan untuk kasus Bosman hanya dari satu sisi. Yakni, seorang pesepakbola asal Belgia Jean Marc Bosman dilarang pindah oleh klub asalnya Royal Club Liegois SA sebelum klub yang berniat meminangnya membayar sejumlah uang transfer. Padahal saat itu, kontrak Bosman dengan klub Royal Club Liegois SA telah berakhir.

Singkat cerita, pengadilan akhirnya mengabulkan permintaan Bosman. Implikasinya, pasca putusan ini, setiap pemain yang sudah habis kontrak dengan klubnya berstatus bebas transfer. Klub lain yang berminat untuk ‘meminang’ pemain tersebut tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun sebagai transfer dari klub lamanya.

Namun, bila ditelaah lebih dalam, sifat legandaris putusan Bosman tidak hanya itu. Ada banyak aspek lain yang tak kalah penting dari putusan Bosman, baik dari kompetisi sepakbola di Eropa atau hukum olahraga secara keseluruhan.

Salah satu aspek penting itu adalah penegasan dari Pengadilan Uni Eropa bahwa hukum (aturan) yang dibuat oleh badan otoritas olahraga (dalam hal ini UEFA) harus tunduk pada hukum positif yang berlaku di Uni Eropa, sebuah organisasi supranasional yang dibentuk oleh negara-negara yang berdaulat. Dengan kata lain, mitos ‘spesialitas’ hukum olahraga yang sering dianggap berada di atas hukum negara seperti yang diulang-ulang oleh salah satu kubu ketika kisruh PSSI beberapa tahun lalu itu sebenarnya telah runtuh dengan terbitnya putusan ini.

Perdebatan seputar kekhususan aturan kompetisi sepakbola ini sebenarnya merupakan bagian awal dari perdebatan dalam kasus Bosman. Ketika membantah permohonan Bosman di pengadilan, UEFA memang tidak secara tegas menyebut bahwa aturan yang dibuatnya itu memiliki ‘kedaulatan’ di atas hukum negara. UEFA menggunakan kalimat yang lebih halus.

Kala itu, UEFA berargumen bahwa “otoritas Komunitas Eropa (sekarang bernama Uni Eropa) selalu menghormati otonomi dari olahraga, disebabkan karena sangat sulit membedakan antara aspek ekonomi (yang merupakan wilayah Komunitas Eropa) dan aspek olahraga dalam sepakbola.” Pihak UEFA khawatir bila otoritas Uni Eropa mengganggu gugat wilayah ini maka akan mengundang pertanyaan dari organisasi sepakbola secara keseluruhan.

“Oleh sebab itu, walaupun Pasal 48 EC Treaty (aturan yang membebaskan warga negara anggota Uni Eropa untuk bekerja tanpa hambatan di negara anggota Uni Eropa yang lain) diberlakukan juga untuk pesepakbola profesional, tetapi sangat penting untuk menetapkan sifat fleksibilitas dalam kasus ini karena sifat olahraga yang khusus,” sebut wakil UEFA kala itu.

Pandangan ini juga didukung oleh Pemerintah Jerman yang tampil untuk mem-back up UEFA. Pertama, pemerintah Jerman menekankan bahwa dalam banyak kasus, olahraga -seperti sepakbola- bukanlah aktivitas ekonomi. Selanjutnya, Jerman berargumen bahwa olahraga secara umum memiliki berbagai persamaan dengan budaya. Oleh karena itu, sesuai dengan hukum Komunitas Eropa saat itu yang menghargai budaya masing-masing negara anggotanya, maka hal yang sama juga harus diterapkan terhadap olahraga.

Terakhir, Jerman juga berdalih bahwa “merujuk kepada kebebasan berasosiasi dan otonomi yang dimiliki oleh federasi olahraga,” Komunitas Eropa memiliki kewenangan terbatas untuk ikut campur tangan. Lalu apa kata Pengadilan Eropa atas pembelaan UEFA dan Pemerintah Jerman ini?

Pengadilan Eropa menegaskan bahwa, sepanjang memiliki aspek ekonomi di dalamnya, olahraga adalah subjek hukum yang harus tunduk pada hukum Komunitas Eropa. Artinya, Komunitas Uni Eropa itu berlaku terhadap aktivitas pesepakbola profesional dan semiprofesional saat mereka berada dalam hubungan kerja dan menerima kompensasi berupa gaji.

Selain itu, Pengadilan Eropa juga menolak argumen Pemerintah Jerman yang berusaha menyamakan olahraga dengan budaya.

Akhirnya, menutup perdebatan ini, Pengadilan Eropa menegaskan bahwa “Pasal 48 EC Treaty berlaku juga terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh asosiasi olahraga, seperti URBSFA (asosiasi sepakbola Belgia), FIFA atau UEFA, sepanjang dalam kondisi atlet profesional yang terikat pada hubungan kerja yang menghasilkan profit.”

Nah, setelah merefleksi putusan Bosman yang telah terbit 21 tahun lalu ini, masih-kah kita keukeuh untuk menceritakan dongeng bahwa hukum olahraga selalu berada di atas hukum negara?

Selanjutnya baca bagian 2

Suasana Luar dan Dalam Ruang Sidang Pengadilan Uni Eropa (Foto)

Image
Foto1 CJEU

Suasana dalam ruang sidang Pengadilan Uni Eropa di Luxembourg

Slide1

Pengunjung hanya diperbolehkan mengambil foto sebelum hakim memasuki ruang sidang.

Slide2

Bagian kanan dan kiri atas ruang sidang (di dalam ruang berkaca) adalah tempat para penerjemah yang bertugas menerjemahkan persidangan ke dalam bahasa para pihak yang bersengketa.

Slide3

Ini adalah salah satu bilik dari penerjamah di Pengadilan Uni Eropa. Ada 24 bahasa resmi yang diakui oleh Uni Eropa dari 28 negara anggotanya.

Slide3

Salah satu sudut di Pengadilan Uni Eropa.

Slide2

Lantai tempat sidang utama Pengadilan Uni Eropa.

Slide4

Bentuk atap salah satu sudut Pengadilan Uni Eropa.

Sengketa “Bahasa Resmi dalam Kontrak” di mata Pengadilan Uni Eropa

Standard

 

Munculnya Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 yang mengharuskan bahwa kontrak berbahasa Indonesia sempat meresahkan berbagai pihak. Pasal 31 UU No.24 Tahun 2009 sudah “memakan korban”, dimana kontrak yang tidak mencantumkan bahasa Indonesia dibatalkan oleh Pengadilan. Sebelum UU ini terbit, Peraturan Bank Indonesia (PBI) juga memuat aturan yang sama untuk kontrak derivative.

Di Belgia, aturan semacam ini juga ada. Bahkan, usianya lebih lama, yakni sejak 1973. Aturan di Belgia lebih ketat lagi, kontrak harus dimuat dengan bahasa resmi mereka. Bila dilanggar, maka akan batal demi hukum. Kasus ini bahkan sempat “mampir” ke Pengadilan Uni Eropa dalam kasus Anton Las yang diputus pada April 2013 lalu.

Anton Las adalah warga negara Belanda yang menetap di negeri kincir angin itu. Dia bekerja sebagai pegawai tetap dari PSA Antwerp, sebuah perusahaan yang didirikan di Antwerp (Belgia). Perusahaan tersebut juga merupakan bagian dari multinational group yang memiliki kantor di Singapura. Dalam perjalanannya, Anton Las dan perusahaannya mengalami sengketa kerja.

Lalu, pengacara Anton Las mempersoalkan bahasa dalam kontrak kerja tersebut, dan menyatakan kontrak itu batal demi hukum. Sebab, kontrak itu dibuat dengan Bahasa Inggris, bukan menggunakan bahasa Belanda. Pasal 4 Konstitusi Belgia mengakui ada empat bahasa yang diakui berdasarkan pembagian wilayah di sana, yakni wilayah berbahasa Perancis, wilayah berbahasa Belanda , wilayah berbahasa Jerman dan wilayah dua bahasa di ibukota Brussells.

Nah, aturan penggunaan berbahasa kontrak ini diatur dalam “the Decree of the Vlaamse Geemschap of 19 July 1973”. Pasal 2 Decree tersebut menyatakan bahwa “bahasa yang digunakan dalam hubungan kontrak kerja antara pekerja dan pemberi kerja, serta peraturan perusahaan dan dokumen lain yang dibutuhkan secara hukum, harus berbahasa Belanda”. Bila aturan ini dilanggar, maka konsekuensinya, kontrak akan batal demi hukum.  Anton Las dan pengacara menggunakan dasar ini untuk menyatakan bahwa kontrak kerjanya dengan perusahaan batal demi hukum, karena PSA Antwerp merupakan perusahaan yang berada di wilayah berbahasa Belanda di Kerajaan Belgia.

Namun, PSA Antwerp menilai argumen tersebut seharusnya tidak diterima oleh Pengadilan Belgia. Perusahaan beranggapan kasus ini berkaitan erat dengan Hukum Uni Eropa, sehingga hukum Belgia bukan satu-satunya yang menjadi rujukan. Apalagi, dalam kasus ini, ada unsur “Cross-Border”, dimana Anton merupakan warga Belanda yang bekerja untuk perusahaan Belgia. Sehingga, pada prinsipnya, Anton Las sedang menikmati haknya untuk mendapatkan “freedom of movement for workers” yang tunduk pada Hukum Uni Eropa.

Oleh karena itu, PSA Antwerp menilai Hukum Belgia mengenai penggunaan bahasa dalam kontrak tersebut tidak bisa diterapkan dalam kasus ini. Selain itu, baik Anton Las dan perusahaan jelas-jelas mengerti isi kontrak itu dalam bahasa Inggris. Adalah hal yang aneh, bila kontrak dibuat dalam bahasa Belanda, padahal Direktur Perusahaan yang menandatangani kontrak itu adalah warga negara Singapura yang sama sekali tidak memahami bahasa Belanda. Demikian argumen perusahaan.

Atas sengketa ini, Pengadilan Belgia kemudian mengajukan pertanyaan (preliminary reference) ke Pengadilan Uni Eropa mengenai kasus ini. Sebab, kasus ini berkaitan dengan interpretasi Pasal 45 the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) yang menjamin freedom of movement of workers (kebebasan bergerak bagi pekerja untuk seluruh wilayah Uni Eropa).

Lalu, apa kata Pengadilan Uni Eropa mengenai hal ini?

Pengadilan Uni Eropa memahami argumen Pemerintah Belgia bahwa aturan kontrak bahasa itu memiliki tiga tujuan. Yakni, (1) untuk mempromosikan dan mendorong penggunaan salah satu bahasa resmi nasional Belgia; (2) untuk memastikan perlindungan terhadap para pekerja agar memungkinkan mereka memeriksa dokumen (kontrak) kerja dalam bahasa yang mereka pahami (bahasa nasional) serta agar pengadilan bisa memahami bila ada sengketa kerja; (3) untuk memastikan pemeriksaan dan pengawasan ketenagakerjaan oleh inspektorat berjalan efektif.

Argumen Pemerintah Belgia ini merujuk kepada aturan bahwa Uni Eropa harus menghormati kekayaan budaya dan perbedaan bahasa di masing-masing negara anggota (Pasal 3(3) the Treaty on the European Union dan Pasal 22 the Charter of Fundamental Rights of the European Union) dan identitas nasional negara anggota Uni Eropa (Pasal 4(2) TEU).

Namun, Pengadilan Uni Eropa menilai penggunaan aturan tersebut harus dilaksanakan secara proporsional. Para hakim di Luxembourg ini menegaskan bahwa untuk konteks dimana masing-masing pihak memiliki unsur “Cross-Border”, tidak terlalu penting untuk memiliki pengetahuan bahasa resmi negara tersebut. Dalam situasi ini, masing-masing pihak boleh membuat kontrak dengan bahasa lain selain bahasa resmi negara tersebut.

Lebih lanjut, Pengadilan Uni Eropa menyatakan bahwa aturan domestic negara anggota seharusnya tidak hanya mewajibkan penggunaan bahasa resmi nasional dalam kontrak yang mengandung unsur cross border, tetapi juga mengizinkan penggunaan bahasa lain yang dipahami oleh masing-masing pihak. Aturan semacam ini akan lebih terasa proporsional. Sehingga, itu bisa menciptakan win win solution, dimana prinsip freedom of movement for workers dalam Hukum Uni Eropa tidak dilanggar dan di sisi lain bisa juga melindungi tujuan dari atruan nasional dimaksud sebagaimana disebutkan di atas.

Oleh karena itu, Pengadilan Uni Eropa memutuskan bahwa Pasal 45 TFEU harus diinterpretasikan sebagai “menghalangi” legislasi nasional yang mengharuskan penggunaan eksklusif bahasa resmi nasional dalam hal kontrak yang bersifat “cross border” dan mengakibatkan batal demi hukumnya kontrak tersebut.

Sebenarnya, bila melihat UU No.24 Tahun 2009, para legislator di Senayan sudah lebih maju. Sebab, Pasal 31 ayat (2) memang memungkinkan bahwa kontrak yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris, selain tetap ada kewajiban menulis dalam bahasa Indonesia sebagaimana diatur Pasal 31 ayat (1).

Jadi, bila mengikuti amar putusan Pengadilan Uni Eropa itu, maka UU No.24 Tahun 2009 sebenarnya sudah sangat siap digunakan apabila ASEAN kelak menerapkan freedom of movement for workers secara kaffah (keseluruhan) layaknya Uni Eropa.

“Perda Warteg” dan Blue Law di Negara Barat

Standard

Tulisan ini telah dipublikasikan di Harian Republika, Sabtu, 18 Juni 2016.

Kontroversi razia warung tegal Ibu Saeni yang melayani konsumen siang hari di bulan Ramadan semakin melebar. Perdebatan bukan lagi seputar cara Satpol PP merazia dan menyita barang dagangan, tetapi kini menyasar ke Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 yang jadi dasar tindakan itu. Perda itu memang melarang warung makan atau restauran untuk melayani konsumen di siang hari selama bulan Ramadan, lengkap dengan sanksinya.

Sebagian kalangan menilai Perda Kota Serang ini tidak toleran. Bagaimana dengan orang lain yang memang tidak berpuasa. Demikian argunmen kubu yang menolak. Sedangkan, kubu yang mendukung Perda ini memberi contoh aturan di Bali dimana segala aktivitas kegiatan masyarakat yang mayoritas penduduk beragama Hindu harus berhenti saat hari Raya Nyepi. Ada juga yang memberi contoh larangan berjualan di hari Minggu di Papua yang mayoritas penduduk beragama Kristen.

Fenomena aturan yang mempertimbangkan keadaan socio-kultural (termasuk tradisi keagamaan) masyarakat sekitar bukan sesuatu hal yang baru di dunia ini dan tidak hanya bisa ditemukan di Indonesia. Di negara-negara Barat yang sering dijadikan rujukan dalam berdemokrasi dan bertoleransi juga mengenal aturan serupa. Yakni, aturan yang melarang proses berniaga pada hari Minggu, hari Sabat yang disakralkan oleh ummat kristiani, yang menjadi mayoritas di negara-negara barat tersebut.

Di Amerika Serikat dan Kanada, aturan ini dikenal dengan sebutan Blue Law. Istilah ini disebut-sebut pertama kali sudah muncul sejak 1781. Walau faktanya, negara-negara bagian yang masih memberlakukan aturan ini terus menyusut seiring dengan menurunnya tingkat religiusitas masyarakat sekitar.

Sedangkan di negara-negara kawasan Eropa, aturan semacam ini dikenal dengan sebutan ”Sunday Trading”. Inti aturannya sama, larangan untuk membuka toko di hari Minggu, walaupun ada juga berbagai pengecualian. Beberapa negara di Eropa yang masih menerapkan aturan ”Sunday Trading” dengan berbagai pengecualian adalah Belanda, Jerman, Belgia, Switzerland, Hungaria dan Italia.

Negara-negara itu biasanya menyerahkan ke Pemerintah Kota untuk menentukan penerapannya. Jadi, misalnya, di beberapa Kota di Belanda atau Jerman, Anda akan menemukan toko-toko yang tutup pada hari Minggu, sedangkan di kota lain dibolehkan buka. Biasanya, kota-kota yang membolehkan untuk berdagang di hari Minggu adalah kota-kota besar yang banyak dikunjungi wisatawan.

Isu tentang ”Sunday Trading” memang juga kerap menimbulkan perdebatan di sebagian negara Eropa. Ada yang setuju, ada pula yang setuju. Yang setuju tidak lagi hanya mendasarkan pada nilai-nilai religiusitas yang mulai menurun di sejumlah negara, tetapi juga isu hak keluarga dimana pekerja butuh berkumpul dengan keluarganya pada hari Minggu. Yang tidak setuju biasanya berpendapat lebih menyerahkan sepenuhnya kepada toko untuk memilih hari apa mereka hendak tutup dan tidak melayani pelanggan.

Dalam konteks Uni Eropa, perdebatan ini bahkan beberapa kali ’mampir’ ke Pengadilan Uni Eropa. Aturan larangan Sunday Trading di beberapa kota di negara-negara anggota Uni Eropa dinilai melanggar prinsip kebebasan bergerak suatu barang (free movement of goods) di area Uni Eropa. Sebab, ada satu hari dalam seminggu (hari Minggu), dimana barang tersebut tidak bisa bersirkulasi dan dinikmati oleh konsumen. Setidaknya ada dua kasus tentang ”Sunday trading” ini yang diajukan dari Italia (kasus C-418/93) dan Inggris (Kasus C-169/91).

Lalu, apa kata Pengadilan Uni Eropa dalam kasus-kasus itu? Para hakim di Luxembourg menyatakan bahwa larangan ”Sunday Trading” tidak melanggar aturan Uni Eropa. Selain itu, Pengadilan juga mempersilahkan kepada masing-masing negara anggota Uni Eropa untuk mengatur larangan ”Sunday trading” tersebut berdasarkan karakteristik socio kultural masyarakat di daerah tersebut. Ini tentu sejalan dengan prinsip bahwa sebuah aturan diciptakan setelah menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat sekitar.

Kembali ke kasus ”Perda Warteg” kota Serang (mayoritas masyarakat beragama Islam dan dikenal sebagai kota Santri), larangan beraktivitas saat Nyepi di Bali (mayoritas penduduk beragama Hindu), dan larangan berniaga di sebagian daerah di Papua (mayoritas masayarakat beragama Kristen), saya jadi bertanya: kalau membuat aturan sesuai dengan karakteristik socio kultural masyarakat sekitar dipersoalkan, lalu Anda ingin membuat aturan merujuk kemana?