“Perda Warteg” dan Blue Law di Negara Barat

Standard

Tulisan ini telah dipublikasikan di Harian Republika, Sabtu, 18 Juni 2016.

Kontroversi razia warung tegal Ibu Saeni yang melayani konsumen siang hari di bulan Ramadan semakin melebar. Perdebatan bukan lagi seputar cara Satpol PP merazia dan menyita barang dagangan, tetapi kini menyasar ke Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 yang jadi dasar tindakan itu. Perda itu memang melarang warung makan atau restauran untuk melayani konsumen di siang hari selama bulan Ramadan, lengkap dengan sanksinya.

Sebagian kalangan menilai Perda Kota Serang ini tidak toleran. Bagaimana dengan orang lain yang memang tidak berpuasa. Demikian argunmen kubu yang menolak. Sedangkan, kubu yang mendukung Perda ini memberi contoh aturan di Bali dimana segala aktivitas kegiatan masyarakat yang mayoritas penduduk beragama Hindu harus berhenti saat hari Raya Nyepi. Ada juga yang memberi contoh larangan berjualan di hari Minggu di Papua yang mayoritas penduduk beragama Kristen.

Fenomena aturan yang mempertimbangkan keadaan socio-kultural (termasuk tradisi keagamaan) masyarakat sekitar bukan sesuatu hal yang baru di dunia ini dan tidak hanya bisa ditemukan di Indonesia. Di negara-negara Barat yang sering dijadikan rujukan dalam berdemokrasi dan bertoleransi juga mengenal aturan serupa. Yakni, aturan yang melarang proses berniaga pada hari Minggu, hari Sabat yang disakralkan oleh ummat kristiani, yang menjadi mayoritas di negara-negara barat tersebut.

Di Amerika Serikat dan Kanada, aturan ini dikenal dengan sebutan Blue Law. Istilah ini disebut-sebut pertama kali sudah muncul sejak 1781. Walau faktanya, negara-negara bagian yang masih memberlakukan aturan ini terus menyusut seiring dengan menurunnya tingkat religiusitas masyarakat sekitar.

Sedangkan di negara-negara kawasan Eropa, aturan semacam ini dikenal dengan sebutan ”Sunday Trading”. Inti aturannya sama, larangan untuk membuka toko di hari Minggu, walaupun ada juga berbagai pengecualian. Beberapa negara di Eropa yang masih menerapkan aturan ”Sunday Trading” dengan berbagai pengecualian adalah Belanda, Jerman, Belgia, Switzerland, Hungaria dan Italia.

Negara-negara itu biasanya menyerahkan ke Pemerintah Kota untuk menentukan penerapannya. Jadi, misalnya, di beberapa Kota di Belanda atau Jerman, Anda akan menemukan toko-toko yang tutup pada hari Minggu, sedangkan di kota lain dibolehkan buka. Biasanya, kota-kota yang membolehkan untuk berdagang di hari Minggu adalah kota-kota besar yang banyak dikunjungi wisatawan.

Isu tentang ”Sunday Trading” memang juga kerap menimbulkan perdebatan di sebagian negara Eropa. Ada yang setuju, ada pula yang setuju. Yang setuju tidak lagi hanya mendasarkan pada nilai-nilai religiusitas yang mulai menurun di sejumlah negara, tetapi juga isu hak keluarga dimana pekerja butuh berkumpul dengan keluarganya pada hari Minggu. Yang tidak setuju biasanya berpendapat lebih menyerahkan sepenuhnya kepada toko untuk memilih hari apa mereka hendak tutup dan tidak melayani pelanggan.

Dalam konteks Uni Eropa, perdebatan ini bahkan beberapa kali ’mampir’ ke Pengadilan Uni Eropa. Aturan larangan Sunday Trading di beberapa kota di negara-negara anggota Uni Eropa dinilai melanggar prinsip kebebasan bergerak suatu barang (free movement of goods) di area Uni Eropa. Sebab, ada satu hari dalam seminggu (hari Minggu), dimana barang tersebut tidak bisa bersirkulasi dan dinikmati oleh konsumen. Setidaknya ada dua kasus tentang ”Sunday trading” ini yang diajukan dari Italia (kasus C-418/93) dan Inggris (Kasus C-169/91).

Lalu, apa kata Pengadilan Uni Eropa dalam kasus-kasus itu? Para hakim di Luxembourg menyatakan bahwa larangan ”Sunday Trading” tidak melanggar aturan Uni Eropa. Selain itu, Pengadilan juga mempersilahkan kepada masing-masing negara anggota Uni Eropa untuk mengatur larangan ”Sunday trading” tersebut berdasarkan karakteristik socio kultural masyarakat di daerah tersebut. Ini tentu sejalan dengan prinsip bahwa sebuah aturan diciptakan setelah menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat sekitar.

Kembali ke kasus ”Perda Warteg” kota Serang (mayoritas masyarakat beragama Islam dan dikenal sebagai kota Santri), larangan beraktivitas saat Nyepi di Bali (mayoritas penduduk beragama Hindu), dan larangan berniaga di sebagian daerah di Papua (mayoritas masayarakat beragama Kristen), saya jadi bertanya: kalau membuat aturan sesuai dengan karakteristik socio kultural masyarakat sekitar dipersoalkan, lalu Anda ingin membuat aturan merujuk kemana?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s