Menakar Moral, Belajar dari HAM Eropa

Standard

 

Beberapa pekan belakangan ini publik diributkan dengan isu Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) di kampus Universitas Indonesia. Debat panjang masih berlangsung. Ada yang menolak dengan landasan moral, ada pula yang membolehkan dengan dalih hak asasi manusia (HAM). Diskusi seputar relasi moral dan HAM ini sebenarnya kerap muncul juga di negara-negara di benua Eropa yang sering dinilai terdepan untuk urusan HAM.

Pada 1976, Pengadilan HAM Eropa (European Court of Human Rights) yang bertugas sebagai “penjaga gawang” HAM di 47 negara yang tergabung di Council of Europe menelurkan sebuah doktrin “Margin of Appreciation” dalam kasus Handyside vs the United Kingdom. Inti dari doktrin ini adalah masing-masing negara di bawah yurisdiksi Pengadilan HAM Eropa mempunyai diskresi menyikapi suatu isu yang belum disepakati (belum ada konsensus) di antara negara-negara di Eropa itu, sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di bangsa tersebut.

Kasus Handyside ini berkaitan dengan isu moral publik. Ceritanya, Mr Handyside adalah penerbit buku yang sedang menyiapkan buku bertajuk “Little Red School Book” edisi United Kingdom. Buku yang bertemakan edukasi dan masalah-masalah seksual ini ditujukan sebagai buku referensi anak-anak dan remaja.

United Kingdom (Kerajaan Inggris) ‘membredel’ buku ini karena dinilai melanggar Undang-Undang Publikasi bermuatan cabul di negara itu. Denda pun dijatuhkan kepada Mr Handyside. Tak terima dengan hukuman itu, Mr Handyside membawa kasus ini ke Pengadilan HAM Eropa dengan tuduhan adanya pelanggaran kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Konvensi HAM Eropa.

Lalu, apa kata Pengadilan HAM Eropa? Gugatan Mr Handyside ini ditolak. Dalam salah satu pertimbangannya, pengadilan menilai bahwa belum ada konsensus di antara negara-negara di Eropa seputar definisi moral, sehingga hal tersebut diserahkan ke masing-masing negara berdasarkan doktrin “Margin of Appreciation”, bagaimana mendefinisikan moral sesuai nilai-nilai yang berkembang di masyarakat masing-masing negara.

Perkawinan Sejenis

Doktrin “Margin of Appreciation” ini juga kerap digunakan ketika Pengadilan  HAM Eropa memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan sejenis. Misalnya, dalam kasus Schalk Kopf vs Austria (2010), dimana Pengadilan HAM Eropa menolak permintaan pasangan sejenis asal Austria untuk bisa menikah secara legal di negara tersebut.

Pengadilan HAM mengakui meski beberapa negara di Eropa lainnya ada yang membolehkan perkawinan sejenis, tetapi belum ada konsensus secara keseluruhan di Eropa seputar pernikahan sejenis ini. Oleh karena itu, Austria tetap diberikan “margin of appreciation” untuk menginterpretasikan perkawinan sesuai dengan nilai yang berlaku di bangsa itu. Dalam hal ini, hukum Austria tetap mendefinisikan bahwa perkawinan harus dilangsungkan oleh pasangan laki-laki dan perempuan.

Kasus teranyar adalah Oliari dkk vs Italia yang diajukan oleh enam warga Italia. Di kasus yang diputus pada Oktober 2015, Pengadilan HAM Eropa memang memenangkan gugatan penggugat dalam hal perlakuan non diskriminasi, tetapi dalam hal “hak untuk menikah” (Pasal 12 Konvensi HAM Eropa) sikap pengadilan tetap sama dengan kasus Schalk and Kopf.

Sejumlah fakta di atas tentunya membantah anggapan sebagian kalangan yang menggeneralisir bahwa negara-negara di barat (termasuk Eropa) semuanya setuju dengan perkawinan sejenis. Faktanya, tak semua negara di Eropa melegalkan perkawinan sejenis, layaknya Belanda yang lebih sering terdengar di Indonesia.

Nilai-Nilai Bangsa

Setidaknya ada dua hal yang bisa dipelajari bangsa Indonesia dari sikap Pengadilan HAM Eropa. Pertama, relasi antara moral dan HAM bukanlah dua hal yang harus selalu dipertentangkan. Urusan ini tidak bisa digeneralisir karena masing-masing negara memiliki definisinya mengenai moral dan bagaimana negara menerapkannya dalam kerangka HAM.

Kedua, negara tidak haram untuk ikut campur dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan moral warganya. Ada banyak instrumen yang bisa dijadikan dasar bagi negara untuk ikut campur. Selain hukum positif yang berlaku (seperti UUD 1945 dan UU), ada juga nilai-nilai luhur bangsa atau the living law, hukum yang hidup di masyarakat. Jadi, bila Iwan Fals pernah menciptakan lirik lagu untuk pemimpin, “Masalah  moral, masalah akhaq, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlaqmu…”, untuk konteks ini, tidak sepenuhnya tepat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s